Sri Sultan Hamengku Buwono X: Kita lihat konsistensi pada aspek peradilannya

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  memberikan apresiasi terhadap Tim Investigasi TNI Angkatan Darat yang berhasil mengungkap pelaku penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan, Sleman.

"Hal itu menunjukkan TNI Angkatan Darat (AD) mendukung penegakan hukum kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan yang diduga dilakukan oknum Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Kandang Menjangan Kartosuro," katanya di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, para tersangka penyerangan LP Cebongan itu selanjutnya tentu akan menjalani proses hukum yang dilakukan TNI. Proses hukum para tersangka itu akan ditangani Mahkamah Militer.

"Kita tunggu saja proses hukum terhadap para tersangka tersebut. Kita lihat nanti bagaimana konsistensi pada aspek peradilannya," kata Sultan.

JOKOWI: Jangan ada pihak-pihak yang mengganggu Kopassus

Sementara itu Mantan Walikota Solo Joko Widodo mengatakan jangan ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi yang sedang dialami oleh Kopassus, hingga memperburuk citra kesatuan itu. Pria yang akrab disapa Jokowi itu mengingatkan agar jangan ada pihak-pihak yang mengganggu Kopassus.

"Jangan sampai ada yang ganggu-ganggu sehingga membuahkan persepsi yang tidak baik kepada Kopassus" tegasnya di Markas Kopassus di Cijantung Jakarta Timur.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan kebanggaannya terhadap personel Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Sebagai aset negara, Jokowi menilai, semua pihak harus menjaga dan memelihara keberadaan serta nama baik pasukan baret merah tersebut.

Mantan Wali Kota Surakarta ini menyampaikan, di kancah internasional, Kopassus merupakan pasukan elite terbaik ketiga sedunia. Keberadaannya hanya di bawah pasukan SAS dari Inggris, dan pasukan MOSSAD dari Israel. Saya hanya ingin mengucapkan sedikit saja, bahwa Kopassus adalah aset negara.

"Kopassus ini milik masyarakat, milik rakyat, sehingga kita berkewajiban untuk memelihara. Jangan ada gangguan yang mengubah persepsi terhadap kopassus. Kita harus bangga," kata Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi berkeliling markas Kopassus menggunakan mobil taktis milik Kopassus. Dari Gedung Sarwo Edhie Wibowo, mobil taktis itu menuju tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Di situ, Jokowi sempat menilik proses pengolahan sampah yang dilakukan oleh prajurit Kopassus.

Dari TPST, Jokowi bersama Danjen Kopassus Mayjen TNI Agus Sutomo beserta beberapa petinggi Kopassus menuju bantaran Sungai Ciliwung yang jaraknya sangat berdekatan. Di situ, belasan perahu karet telah siap untuk menyusuri sungai.

Mantan Wali Kota Surakarta ini menyusuri Sungai Ciliwung sekitar 20 menit, dan menepi di Lapangan Tembak Rama Shinta. Sungai Ciliwung yang disusuri masih berada di sekitar markas Kopassus, di Cijantung, Jakarta Timur.

Kegiatan ini juga dalam rangka melakukan aksi pembersihan Sungai Ciluwung sebagai bentuk dukungan dalam mencegah terjadinya banjir di Jakarta. Ini merupakan pertama kalinya Jokowi berkunjung ke markas Kopassus.

SUMBER:http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/05/12331743/Jokowi.Kita.Harus.Bangga.dengan.Kopassus

               http://www.antaranews.com/berita/367339/sultan-apresiasi-pengungkapan-pelaku-penyerangan-lapas-cebongan

Auditor FABi

GOLKAR SUKA DAN MASYARAKAT MAKASSAR PUN PASTI SUKA WALIKOTANYA

Blunder bola panas PILKADA WALIKOTA MAKASSAR telah dimulai. Berbagai menuver dilakukan baik partai mau pun perorangan.Bakal Calon Walikota pun makin mengkrucut, tidak hanya dari independen mapun dari partai besar pun mulai terlihat Calon usungannya.

KURSI BASAH WALIKOTA

Berakhirnya masa jabatan Ilham Arief Sirajuddin sebagai Walikota Makassar 2014 ini, terlahir incumbent pelanjut yaitu Supomo Guntur, yang saat ini menjabat Wakil Walikota. Incumbent Supomo yang notabene merupakan kader GOLKAR saat ini sudah jelas mengajukan diri calon orang nomor 01 di Makassar.

Mayoritas masyarakat Makassar, khususnya kalangan birokrat sudah sangat dekat sosok ini. Sosok yang tegas dan berwibawa.Dari Partai Golkar sendiri, Supomo Guntur merupakan Ketua DPC Kota Makassar.

Hampir dipastikan, Pemilihan Walikota Makassar ini bakal lebih seru ketimbang PEMILIHAN GUBERNUR Sulawesi Selatan yang baru-baru dilaksanakan. Bukan hanya banyaknya kandidat atau pertarungan partai, melainkan pertarungan program kerja menjadikan MAKASSAR MENUJU KOTA DUNIA.

Dari Partai Golkar sendiri, beberapa calon telah mengkrucut untuk maju, selain Supomo Guntur, Kadir Halid, Yaqkin Padjalangi, Farouk MB, serta Haris Yasin Limpo.

Dalam moment ini, Golkar masih akan memeprtahankan suaranya seperti pada PILGUB lalu, serta suara Golkar waktu memenangkan Ilham Arief Sirajuddin dan Supomo Guntur tahun 2008 dengan angka signifikan sekitar 68%.

PAKET PARTAI

Banyak partai lebih memilih paket Walikota dan Wakilnya dari kalangan internal. Hal ini selain mempertahankan suarata mayoritas partai juga menghindari perpecahan paket apabilan menjalankan roda pemerintahan.

Melihat kecendrungan itu, GOLKAR telah melakukan penggodokan internal antara Paket Supomo Guntur dengan Kadir Halid ( SUKA ) dengan paket Supomo Guntur - faoruk MB ( Suarata ).

Kedua figur ini telah atau sangat direspon oleh masyarakat Makassar, seperti yang dihimpun hasil analisa oleh FAB-INDONESIA yang mengatakan bahwa : Kota Makassar membutuhkan figur KOMITMENT akan kemajuan, Bersih dan Tegas serta bijaksana dalam menyikapi setiap kemajuan kota, baik dalam mengatasi banjir, kebersihan kota, kemacetan dan lain-lain.

Maka terlontarlah figur yang telah mempunyai pengalaman yaitu Supomo Guntur dan Kadir Halid yang masing-masing telah menunjukkan eksistensi dalam membangun Makassar dibidangnya.

Figur alternatif, seperti figur Farouk MB ( Ketua DPRD Makassar ) mendampingi Supomo Guntur, masyarakat melihat figur ini belum begitu optimal, sebut saja peran DPRD Makassar dalam mengatasi solusi kepada pemerintah kota Makassar pun masih jalan ditempat.

Oleh sebab itu, Golkar pun tidak mau mengambil resiko dengan melakukan survey internal baik untuk Walikotanya dan Wakil Walikotanya.

Yang jelas, masyarakat sudah SUKA ( Supomo-Kadir ) akan pasangan ini kelak untuk menakhodai Makassar 2014 - 2019 kelak.

MOTIF WIWIN MENGKHIANATI TUAN ABRAHAM SAMAD

Sosok muda ini, terjebak dalam pusaran kepentingan petinggi-petinggi KPK, apalagi dengan kasus-kasus besar yang melibatkan penguasa negeri ini.

Secara sengaja, mengkhianati Abraham Samad sebagai sekretaris pribadinya.bekerjasama dengan wartawan membocorkan sprindik Anas Urbaninggrum. Dan menurut informasi sebelumnya ada 2 sprindik pun dibocorkan yaitu : sprindik kasus Buol dan sprindik kasus pon Riau.

Wiwin Suwandi, sosok muda kelahiran Buton 9 Mei 1985, menempuh pendidikan sebagai mahasiswa program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Unhas pada tahun 2003 melalui jalur matrikulasi dan menamatkan studi pada 9 September 2009. Aktif di berbagai organisasi intra dan ekstra kampus.

Wiwin sempat meniti karier jurnalistik sebagai wartawan kampus pada Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Unhas (LPMH-UH). Lalu, menjabat sebagai Pimred Buletin Eksepsi Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Unhas (LPMH-UH) pada tahun 2004.

Pada April-Oktober 2008 bergabung dalam Tim Riset Assesment Report Tindak Pidana Perdagangan Orang (human trafficking), kerjasama PSP-HAM Unhas dan ICMC di 6 provinsi (Sulsel, Sulut, Jatim, Kaltim, NTT, NTB).

Dia masuk menjadi sekretaris ketua KPK, tak lama setelah Abraham Samad terpilih sebagai ketua KPK. Posisi sebelumnya diisi oleh Lusia Ida, wanita yang dua periode duduk sebagai sekretaris ketua KPK 

Pengakuan SANG PENKHIANAT

Sejak awal saya mengakui yang membocorkan sprindik. Jadi begini, awalnya sudah ada gelar perkara kecil soal kasus gratifikasi proyek Hambalang, yang dihadiri oleh satuan tugas kasus gratifikasi hambalang dan direktur penindakan. Dari situ mereka sepakat menaikkan status kasus ini ke penyidikan.

Nah, tetapi tentu publik nantinya akan bertanya-tanya. Kok kasusnya Hambalang, tapi cuma kena soal gratifikasi. Ternyata itu strategi penyidik. Para penyidik pun mengakui tidak ada tekanan dalam mengusut kasus Hambalang. Penyidik pun mengakui mereka sudah terlambat, karena untuk kasus Hambalang ditargetkan selesai pada November tahun lalu. Tetapi mungkin karena alasan alat bukti atau tanda tangan, akhirnya penyidikan tertunda empat bulan.

Usai ekspose kecil itu, di antara lima pimpinan, ada satu yang belum sepakat soal penaikan penyidikan gratifikasi Hambalang, yaitu Pak Busyro (Muqoddas). Dia minta ada satu kali gelar perkara lagi. Yang lain sudah sepakat. Lalu turunlah draf sprindik itu. Begitu sampai ke tangan Pak Abraham melalui saya, dia langsung tanda tangan. Karena saat itu Busyro sedang berada di Medan, sementara Bambang Widjojanto sedang berada di luar negeri. Apalagi pekan depannya Pak Abraham ke Selandia Baru.

Saya berpikir agar jangan sampai gara-gara Pak Ketua belum tanda tangan semuanya jadi terhambat. Karena sudah biasa di KPK tanda tangan pimpinan lain dalam sprindik bisa menyusul.

Usai diparaf, malam itu satu rangkap salinannya saya berikan ke Pak Abraham. Dia kan mesti punya arsip, buat jaga-jaga kalau ditanya wartawan. Setelah itu, saya scan lagi draf sprindik itu dan saya cetak kembali. Salinan yang kedua itu yang saya berikan kepada dua wartawan keesokan harinya. Tetapi malam itu, saya juga menginformasikan soal sprindik ke Irman Putrasidin dan Alvon Kurnia Palma.

Namun malam itu, sudah ada kabar AU jadi tersangka. Tapi bukan dari saya. Ternyata penyidik pun juga mengabarkan kepada orang lain. Saat saya berikan salinan sprindik kepada dua wartawan itu alasannya sederhana saja. Agar kasus ini segera terungkap, lalu segera diadakan jumpa pers, soal tanda tangan pimpinan lain kan bisa menyusul.

Saya berpikirnya begini. Mungkin karena saya orang kampung yang tidak paham birokrasi, saya berikan sprindik itu atas inisiatif saya. Mereka tidak memanggil saya. Mereka cuma bertanya karena mendengar kabar AU sudah menjadi tersangka. Malam itu saya ketemu mereka di Gedung Setiabudi buat memberikan sprindik. Saya cuma pesan tolong segera dimuat biar publik tahu. Karena saya yakin pekan depannya akan ada jumpa pers soal perkara itu.

Ternyata, takdir berbalik. Hal ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak. Sejak kasus sprindik ini bocor, muncul skenario buat menjustifikasi Abraham Samad sebagai pelaku. Kemudian dari situ dibentuklah Komite Etik.

Padahal, Komite Etik dibentuk atas dasar Berita Acara Pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Internal. Di depan PI, saya sudah bersumpah atas nama Allah S.W.T., kalau saya membocorkan sprindik itu tidak atas perintah siapapun, termasuk  Abraham Samad

Jadi Anda mengaku tidak pernah disuruh siapapun menyebarkan sprindik?

Tidak. Saya berani bersumpah dengan Alquran. Waktu itu saya tantang Komite Etik dan Dewan Pertimbangan Pegawai buat bersumpah di atas Alquran, dan di hadapan Abraham Samad , memang benar saya membocorkan sprindik itu tidak atas perintah siapapun.

Lalu timbul pertanyaan, kenapa Komite Etik dibentuk, padahal sejak awal saya sudah mengaku sebagai pembocor sprindik. Padahal sprindik itu kan bukan rahasia negara. Kira-kira apa tujuan mereka.

Apakah ingin mengkudeta?

Saya tidak mau berburuk sangka terhadap orang lain, tapi kemungkinan itu ada. Kita berpikir logis di sini. Lalu saya menganggap ada agenda buat mendiskreditkanAbraham Samad . Abdullah Hehamahua atau Bambang Widjojanto  misalnya. Jika Bambang peduli dengan temannya yang menjadi ketua, dia bisa panggil saya di tahap awal. Ketika dia menerima BAP itu, dia bisa memanggil saya.

Kalau dia bijaksana, dia kan bisa menegur saya, karena perbuatan saya memiliki risiko luar biasa. Dan bisa menjatuhkan Abraham Samad. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dia terlalu percaya ini adalah kesalahan Abraham Samad . Di situ kesalahan fatal dan blunder besar mereka.

Kepentingan WIWIN membocorkan Sprindik

Melihat apa yang dituturkan Wiwin, secara jelas dengan sengaja membocorkan sprindik tersebut tanpa sepengetahuan Abraham Samad.Dia memberikan kepada wartawan yang memang sangat dekat dengan Wiwin semenjak bekerja di LSM.

Seharusnya Wiwin sadar betul bahwa tugas dia adalah sekretaris Abraham Samad dan tidak punya kepentingan baik ke penyidikan atau penyelidikan serta mengekspose kasus-kasus KPK.Tetapi malah yang terjadi sebaliknya.

Wiwin dengan sengaja menjadikan Abraham Samad sebagai korban untuk deal-deal tertentu baik kepada pimpinan KPK lainnya atau kepada PENGUASA LAIN yang menjelma lewat tangan-tangan wartawan. Yang jelas, WIWIN SUWANDI adalah otak pengkhianat terhadap Abraham Samad.

Trik dan Intrik Rezim CIKEAS menuju Pemilihan Presiden 2014

Rezim pemerintahan SBY-Boediono kini semakin diragukan kualitas dan keberpihakannya pada rakyat sesuai dengan janjinya. Rezim pemerintahan SBY-Boediono ini dinilai hanya pandai dalam melakukan manipulasi dan pencitraan agar terlihat baik di hadapan publik.
 
YAR - Ketua Umum Forum Anak bangsa Indonesia, menyoroti dua manipulasi yang sudah dilakukan oleh rezim SBY-Boediono ini. 

Yang pertama, yaitu manipulasi keuangan Negara untuk mengisi kantong kekuasaan, dan yang kedua, adalah manipulasi indikator kesejahteraan rakyat dalam rangka pencitraan politik.

Manipulasi keuangan negara ini dilakukan dengan memperbesar keuangan pemerintah dengan cara mencetak surat hutang hingga mencapai USD 54,308 milyar (atau sejumlah Rp 488,77 triliun). Selama 6 tahun ini terjadi peningkatan Surat Berharga Negara 156,40%. Inilah sebenarnya penyebab terjadi peningkatan devisa negara secara tajam , dimana 92,7% dari devisa USD 89,032 miliar pada Januari 2011, bersumber dari Surat Hutang.

Surat hutang tersebut digunakan untuk membiayai APBN (antara lain: gaji, stimulus keuangan dan perdagangan bagi PMA) dan membiayai impor,termasuk impor pangan yang marak dalam 6 tahun terakhir. Peningkatan APBN (2004-2010) terdapat peningkatan penerimaan Rp 452,27 triliun sebagian berasal dari penjualan surat berharga negara (Rp 488,77 triliun tsb diatas).
Pada saat yang sama penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA) mengalami penurunan. Jadi pemerintahan ini tidak menghidupkan negara dari produktivitas tapi dari menjual aset-aset negara melalui hutang.

Sementara pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dipasok dari sumber-sumber impor (16 komponen impor senilai 3,2 milyar USD). Akibat serangan produk-produk impor ini, maka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Namun angka-angka kemiskinan dan pengangguran juga dimanipulasi. Indikator orang miskin diturunkan, yang seharusnya 2USD/hr/kapita sesuai standar Bank Dunia, menjadi Rp 7.200. Sementara orang bekerja 8 jam perhari (menurut UU) tetapi yang kerja 1 jam perminggu dianggap bukan penganggur)

Lalu berapa sebenarnya BESAR UTANG PEMERINTAHAN INDONESIA?Jurnal-ekonomi.org – Berapakah utang pemerintah Indonesia pada tahun ini? Menurut Buku Saku Perkembangan Utang Negara Edisi Oktober 2010, jumlah seluruh utang pemerintah mencapai US$ 185,3 milyar. Bila dirupiahkan dengan kurs Rp 9000/ US dollar, maka utang negara kita mencapai Rp 1.667,70 trilyun. Jika dibagi jumlah penduduk Indonesia 237,556 juta jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, maka setiap penduduk Indonesia memikul utang negara sebesar Rp 7 juta.
Dalam sepuluh tahun terakhir, utang pemerintah berkembang pesat dari US$122,42 milyar pada tahun 2001 menjadi US$185,3 milyar pada tahun 2010. Selama periode tersebut utang negara bertambah US$ 61,88 milyar atau setara Rp 556,92 trilyun.

Dengan demikian selama sepuluh tahun terakhir pemerintahan 3 rezim; Gusdur, Megawati, dan SBY, negara tidak memiliki kemampuan mengurangi ketergantungan terhadap utang apalagi menghilangkannya. Justru utang negara meningkat 50,56% atau hampir setengah dari jumlah utang tahun 2001.

Pemerintahan SBY yang sudah memasuki dua periode jabatan, memiliki andil besar dalam menggelembengkuan utang negara. Sejak tahun 2004 hingga 2010, utang negara bertambah US$45,42 milyar dollar atau sekitar Rp 408,78 trilyun. Jadi dari 50,56% peningkatan utang negara sejak 2001, pemerintahan SBY menyumbangkan peningkatan utang sebesar 37,10%. Jika dihitung sejak tahun 1970 dengan jumlah utang pemerintah pada saat itu mencapai US$2,77 milyar, maka utang negara selama 40 tahun terakhir bertambah sebesar 6.589,53%.
Utang pemerintah tersebut terdiri atas utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang dalam negeri merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut pinjaman pemerintah dalam bentuk surat utang atau obligasi. Perkembangan utang pemerintah terutama sejak masuknya IMF pada era reformasi meningkat drastis. Peningkatan tersebut didorong oleh biaya BLBI dan paket rekapitalisasi perbankan yang menelan biaya pokok Rp 650 trilyun. Biaya ini atas perintah IMF diaktuaisasikan pemerintah dalam bentuk Surat Utang Negara atau disebut juga obligasi rekap.

Selanjutnya, pemerintah menjadikan instrumen surat utang untuk mendanai APBN. Sehingga jika sebelumnya pemerintah hanya mengandalkan utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan APBN, maka penjualan surat utang negara pun menjadi andalan utama pemerintah dalam berutang. Sebagai negara yang kaya sumber daya manusia dan sumber daya alam, dengan letak yang sangat strategis, menjadi sangat ironis negara ini hidupnya bergantung pada utang. Pertanyaan bagi kita; kemana potensi sumber daya manusia Indonesia? Kemana potensi sumber daya alam yang melimpah perginya? Tentu ada yang salah dengan sistem ekonomi dan ideologi yang diterapkan di negeri kita. Inilah yang harus direnungkan dan dipecahkan.
Jumlah utang pemerintah Indonesia pada saat ini mencapai US$185,3 milyar atau bila dirupiahkan dengan kurs Rp 9.000/US$ setara dengan Rp1.667,7 trilyun. Jumlah yang tidak sedikit yang bila dibebankan kepada 237,556 juta penduduk Indonesia maka setiap warga negara harus memikul utang negara sebesar Rp7 juta. Jika jumlah utang negara kita sudah sangat besar maka berapakah beban cicilan pokok dan bunga utang pemerintah yang harus dibayar rakyat dalam APBN? (baca: berapa utang pemerintah Indonesia?)

Berdasarkan data dari Buku Saku Perkembangan Utang Negara Edisi Oktober 2010, dalam APBN-P 2010 jumlah keseluruhan cicilan utang pemerintah mencapai angka Rp230,33 trilyun. Cicilan tersebut terdiri atas cicilan pokok sebesar Rp124,68 trilyun dan cicilan bunga Rp105,65 trilyun. Proporsi anggaran pembayaran utang mencapai 23,21% dari Rp992,4 trilyun penerimaan APBN dimana hampir setengahnya atau 45,87% adalah pembayaran bunga utang pemerintah. Akibat besarnya jumlah cicilan utang, APBN pun mengalami defisit sangat besar, yakni Rp133,75 trilyun.

Cicilan Utang?
Sejak tahun 2000, tren cicilan utang pemerintah meningkat (lihat grafik). Dari Rp57,69 trilyun pada tahun 2000 menjadi Rp230,33 trilyun di 2010. Tingkat cicilan utang negara tahun ini meroket hampir 4 kali lipat cicilan utang pemerintah tahun 2000. Hanya pada tahun 2003 cicilan utang turun jumlahnya dari cicilan tahun 2002, dan tahun 2005 dari tahun 2004. Tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2000, tren cicilan utang tidak mengalami penurunan sama sekali (lihat tabel).

Selama 11 tahun terakhir, negara telah membayar utang sebesar Rp1.596,1 trilyun dan 54% di antaranya atau sekitar Rp864,67 trilyun adalah untuk membayar bunga utang yang jatuh tempo. Jumlah keseluruhan pembayaran utang pemerintah tersebut lebih dari 7,8 kali penerimaan APBN 2000, 4,7 kali penerimaan APBN 2003, 2,5 kali penerimaan APBN 2006, dan 1,6 kali penerimaan APBN 2010. Jumlah ini juga hampir menyamai jumlah utang negara tahun ini Rp1.667,7 trilyun. Sedangkan total pembayaran bunga utang pemerintah lebih besar dari anggaran penerimaan pajak tahun ini Rp743,3 trilyun.

Meski Indonesia telah membayar utang sebesar Rp1.667,7 trilyun selama 11 tahun terakhir, utang Indonesia tidak turun justru membengkak dari jumlah utang pada tahun 2000 yakni Rp1.235 trilyun. Bahkan jika dibandingkan jumlah utang pemerintah tahun 1998 sebesar Rp553 trilyun, jumlah utang pemerintah Indonesia tahun ini

Strategi SBY Menuju 2014

Strategi menuju 2014, SBY telah menyiapkan startegi baik untuk kaderisasi maupun financial.Visinya yaitu : mengamankan keluarga dan kerabat Cikeas dan Misinya : menjadikan Kerabat sebagai Presiden atau leadher di 2014 kelak.

Kader yang sering disebut-sebut sebagai figur terkuat dikalangan keluarga Cikeas adalah Jendral Pramono Edy Wibowo yang merupakan adik ipar SBY.Setelah pensiun dari KSAD kelak, figur ini akan menjadi kader di partai demokrat.

Pramono Edy Wibowo dikalangan militer terkenal merupakan figur independen, tegas dan berwibawa.Banyak hal telah diperbuat sewaktu menjabat sebagai kepala Staff Angkatan Darat yang memasuki masa pensiun dibulan Mei 2013 ini.

Selain itu, dari sisi financial, Gubernur Bank Indonesia pun telah ditunjuk oleh Presiden SBY yaitu Agus Martowardjojo.Figur ini yang masih menjabat sebagai Menteri Keuangan justru diberikan kesempatan menjadi Gubernur bank Indonesia.Kalau dianalisa, figur Agus Sastromardjojo sengaja diangkat untuk mengamankan Bank Indonesia guna kepentingan Pemilihan Presiden 2014.

 

PENYERANGANNYA LP CEBONGAN MIRIP OPERASI SENYAP YANG DITUGASIN SI PETRUS ( PENEMBAK MISTERIUS )

"Mereka itu cepat, sigap, dan terlatih," ujar Sueb. Bukti bahwa ketiga belas oknum bersenjata tersebut terlatih; mereka merusak sistim kamera CCTV dengan rapi. "Mereka merusak CCTV, dari kamera dan perangkat lainnya," ujar Sueb. Otomatis, tak ada bukti rekaman yang tertinggal.

Para pelaku juga tergolong nekad, karena memaksa mendobrak pintu kepala Lembaga Pemasyarakatan. "Pintunya itu terkunci, tapi mereka memaksa masuk, lalu didobrak," katanya. Aksi tanggap lain yang dilakukan para pelaku yaitu, dua pelaku sempat datang ke Lapas tanpa menggunakan penutup muka. "Tapi mereka langsung hilang dengan cepat," katanya.

Melihat perilaku para pelaku, Sueb menyimpulkan kelompok bersenjata ini cukup terlatih. "Tapi kami tidak pernah menuduh institusi mana pun. Dan kami memang tidak bisa menuduh institusi mana pun," katanya.

Kementerian menyerahkan semua penyelidikan kasus ini pada Kepolisian. Sementara pihak Sueb menyediakan pendampingan bagi para pegawai lapas dan tahanan yang dimintai keterangan oleh polisi.

Insiden kelompok bersenjata yang menyerbu penjara Cebongan, Sleman Yogyakarta terjadi pada Sabtu dini hari, 23 Maret 2013. Sebanyak 13 orang bersenjata laras panjang dengan sepuah pistil di tangan menembak dengan brutal emapt tahanan di salah satu sel.

Keempat korban yang tewas tersebut akhirnya diketahui sebagai Hendrik Angel Sahetapy (Deki), Adrianus Candra Galaja (Dedi), Yohanis Juan Manbait, dan Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu. Keempatnya adalah tahanan titipan Polda Yogya dalam kasus pengeroyokan anggota Komando Pasukan Khusus, Sersan Satu Santoso, di Hugo's Cafe, Yogyakarta.

Banyak pihak yang berspekulasi, penyerang tersebut adalah Kopasus. Karena ada tahanan yang meneriakkan nama Kopasus. Tapi hingga saat ini investigasi masih dilakukan. Salah satunya dilakukan uji balistik. Uji balistik masih dilakukan untuk mengetahui jenis senjata yang digunakan. Kesimpulan sementara, pelaku bisa orang sipil, tentara, atau polisi. Yang jelas kata Markas Besar Polisi RI, pelaku disebut memiliki akses pada gudang senjata.

Identitas pelaku penembakan brutal empat tahanan Kepolisian Daerah Yogyakarta di LP Cebongan, Sleman masih menjadi teka-teki hingga hari ini. Tapi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mochamad Sueb mengaku menerima laporan resmi mengenai gelagat pelaku penembakan tersebut.

PASUKAN ELITE DAN SENJATA ELITE

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantor menjamin tim investigasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat akan memeriksa semua senjata api di beberapa markas. Termasuk senapan dan pistol milik personel Komando Daerah Militer IV Diponegoro dan Komando Pasukan Khusus di Kandang Menjangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. “Semua diperiksa. Itu sudah pasti,” kata Purnomo di kantor Kementerian Informasi, kemarin.

Tim investigasi TNI Angkatan Darat, kata Purnomo, akan menunggu hasil uji balistik Markas Besar Kepolisian. Menurut dia, tim yang dipimpin oleh Wakil Komandan Polisi Militer Brigadir Jenderal Unggul K. Yudoyono sudah berkoordinasi dengan kepolisian. Tim ini juga akan bekerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Purnomo enggan memberi tahu perkembangan penelusuran tim investigasi. “Harapan kami, kerja tiga tim itu akan berujung pada satu kesimpulan.” Sebelumnya, juru bicara Markas Besar Kepolisian Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan tim laboratorium forensik sudah menyelesaikan uji balistik. Tapi, Boy enggan membeberkannya dengan alasan kepentingan penyelidikan.

Sabtu dinihari dua pekan lalu, Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta, disatroni belasan orang bersenjata senapan laras panjang, pistol, dan granat. Mereka menerobos gerbang penjara, menahan sipir, dan menembak mati empat tahanan. Keempatnya adalah tersangka pertikaian di Hugo’s Cafe, Sleman, 19 Maret lalu, yang menewaskan Sersan Satu Santoso, anggota Komando Pasukan Khusus.

Di sel 5A yang menjadi lokasi penembakan ditemukan 20 proyektil dan 31 selongsong peluru kaliber 7,62 milimeter. Peluru itu diduga berasal dari senjata AK-47. Sumber Tempo yang berada di lokasi kejadian mengaku melihat ada pelaku penyerangan menggunakan FN Five-seveN, pistol yang digunakan pasukan elit di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Tapi, juru bicara Kepolisian Yogyakarta Ajun Komisaris Besar Anny Pudjiastuti mengatakan kemungkinan penggunaan FN 57 harus menunggu hasil uji balistik.

Jumat pekan lalu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo mengatakan institusinya telah membentuk tim investigasi terkait penyerbuan di Cebongan. Menurut Pramono, tim yang dibentuk berdasarkan perintah Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono itu akan menelusuri dugaan keterlibatan personel TNI Angkatan Darat. “Hasil temuan sementara tim investigasi bentukan kepolisian memperlihatkan adanya keterlibatan atau peran oknum TNI Angkatan Darat yang bertugas di Jawa Tengah,” kata Pramono.

ABRAHAM SAMAD DISANGKA SEBAGAI PEMBOCOR SPRINDIK ANAS URBANINGGRUM

Komite etik KPK mengumumkan hasil temuannya terkait kasus kebocoran sprindik Anas Urbaningrum. Temuan tim, sang pembocor sprindik adalah Wiwin Suwandi, sekretaris Abraham Samad.

"Bahwa benar, pembocor sprindik adalah Wiwin Suwandi yang menjabat sebagai sekretaris terperiksa satu Abraham Samad," kata anggota tim komite etik KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean.

Hal tersebut dia sampaikan dalam sidang terbuka di kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel.

Tak hanya itu, tim juga menemukan ada perintah dari Abraham untuk mengkopi dokumen itu. Lalu, ada juga proses scanning yang dilakukan Wiwin.

Akhirnya, Wiwin memfoto dokumen itu lewat kamera BlackBerry hingga akhirnya disebar ke dua wartawan, yakni Tri Suharman dan Rudi Pollycarpus. Menurut Tumpak, Wiwin dan Tri saling kenal baik. Beberapa informasi sebelumnya juga pernah disampaikan Wiwin ke wartawan tersebut.

"Wiwin Suwandi tinggal satu rumah dengan terperiksa satu Abraham Samad," tambah Tumpak. Sekadar diketahui, Wiwin berjenis kelamin laki-laki.

Hingga pukul 14.30 WIB, pembacaan temuan pemeriksaan ini masih dilakukan. Empat pimpinan KPK, Busyro Muqoddas, Zulkarnain, Adnan Pandu Praja dan Abraham Samad berada di kursi 'terdakwa'.

POLITISI GOLKAR SARKAWI A. HAMID ( KETUA DPRD LUWU TIMUR ) terindikasi PELECEHAN SEKSUAL

Politisi partai Golkar, Sarkawi A. Hamid yang juga ketua DPRD Luwu Timur, diisukan telah melakukan pelecehan seksual terhadap salah seorang tenaga upah jasa yang dipekerjakan di rumah jabatannya.

Isu tersebut beredar sejak satu minggu terakhir ini di wilayah Burau, Wotu dan Mangkutana Raya.

Ketua DPRD Luwu Timur, Sarkawi A. Hamid, mengatakan dirinya tidak pernah melakukan pelecehan seksual sebagaimana kabar yang beredar satu minggu terakhir ini.

Ia menilai jika issu tersebut sengaja dihembuskan oleh lawan – lawan politiknya untuk menghabisi karir politiknya di Luwu Timur apalagi menjelang perhelatan pemilihan calon legislatif.

REKOMENDASI PANSUS

Menindaklanjuti tudingan pelecehan seksual yang dilakukan oleh ketua DPRD Luwu Timur, Sarkawi A. Hamid, Pansus DPRD Luwu Timur telah mengeluarkan rekomendasi untuk menonaktifkan sementara ketua DPRD Luwu Timur.berdasarkan Bukti-bukti dan keterangan korban didapatkan bukti pelecehan seksual terhadap gadis yang baru berumur 20 tahun tersebut berinisial Ra (20), warga desa Purwosari, Kecamatan Tomoni Timur.
 
Selanjutnya berdasarkan rekomendasi tersebut, semua keputusan diserahkan ke KETUA DPD GOLKAR, Syahrul Yasin Limpo untuk membuat keputusa terhadap Sarkawi A. Hamid.

KADER DEMOKRAT GILA JABATAN

Siapa yang tidak mau JABATAN ? Apalagi dengan posisi strategis dan mempunyai pengaruh yang kuat, tapi hal ini cenderung membuat dunia perpolitikan Indonesia makin memanas. Demokrat partai baru yang sudah membuat negeri ini carut marut selama 4 tahun belakangan terakhir.

Hampir semua event, Kader Demokrat terlihat eksis, dimulai dari DEWAN  PEMBINAnya sampai ke akalangan akar rumputnya.Bukan hal biasa akalau eksis positif, tetapi hampir disetiap pemberitaan memuat kecendrungan negatif PARTAI DEMOKRAT.

Dimulai tahun 2009, terpilihnya Soesilo Bambang Yudhoyono membuat negeri ini dipenuhi kader-kader Demokrat, dimulai dari Presiden, Menteri bahkan kekalangan pejabat struktural.Sebut saja Syarief Hasan, Marzuki Alie,Mallarangeng, E.E Mangindaan, Bukan hanya itu, didaerah pun merambah akan kepentingan partai BIRU.

Tudingan yang dilontarkan bekas Komandan Pusat Polimi Militer (Danpuspom), Mayjen (Purn) Syamsu Djalal bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serakah karena merangkap jabatan di partai dan pemerintahan, membuat kader Partai Demokrat (PD) gerah. Sebab, tudingan itu dianggap tendensius dan tidak beretika.


Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto menyatakan bahwa tudingan yang dilontarkan Syamsu itu sudah terlalu berlebihan. "Tidak usah mengada-ada menyebut fokus SBY sebagai kepala negara dan pemerintahan terganggu karena ditetapkan menjadi Ketua Umum PD," kata Didik di Jakarta

Menurutnya, SBY dengan sikap terbuka menerima penetapan sebagai Ketua Umum PD sebagaimana aspirasi kader. Namun, kata Didik, teknis operasional partai justru diserahkan SBY ke Ketua Harian, Wakil Ketua Majelis Tinggi dan Wakil Ketua Dewan Pembina.

Didik pun mengingatkan bahwa keputusan SBY bersedia ditetapkan sebagai Ketua Umum PD dalam rangka penyelamatan partai pemenang Pemilu 2009 yang terus terperosok elaktabilitasnya itu. "Ini adalah proses yang terhormat, karena harapan seluruh kader dan masyrakat yang telah memberikan kepercayaan kepada PD agar tetap dijaga dan diperjuangkan sebagai bentuk pengejawantahan sistem demokrasi Pancasila," tegasnya.

Didik menegaskan, konsentrasi SBY sebagai presiden juga tak terganggu dengan urusan di PD. Ia mencontohkan respon SBY dalam sejumlah kasus kekerasan yang menyita perhatian publik. "Sebaiknya para elit bersikap jujur dan terbuka sebagaimana telah diteladankan oleh SBY dalam mengurus negeri ini," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Syamdu menyatakan bahwa SBY terlalu serakah dengan jabatan. Bagi Syamsu, seorang presiden tak perlu dobel jabatan sebagai ketua umum partai sebab tugas utamanya adalah mengabdi pada rakyat

PENJILAT DALAM TUBUH DEMOKRAT

Kecuali para penjilat yang berharap menangguk keuntungan, tidak ada yang enak hati, menerima SBY menjadi ketua umum Partai Demokrat dalam kongres di Bali, Sabtu (29/3) lalu. Perhatikan suasana kongres yang dilaporkan secara langsung televisi: tidak ada tepuk tangan membahana, tidak ada yel-yel penuh semangat. Semua menunjukkan wajah tertekan, seakan malu dengan apa yang sedang terjadi.

Kecuali para penjilat yang takut kehilangan posisi, tidak ada yang berkata meyakinkan bahwa SBY adalah pilihan terbaik bagi masa depan Partai Demokrat. Mereka bersuara lirih dan tersendat, bahwa SBY adalah pilihan terakhir. Sambil mengatakan, partai ini akan bubar jika tidak diambilbalih langsung oleh SBY, tanpa mengetahui siapa-siapa yang kuasa membubarkan partai.

Kecuali para penjilat yang merasa nyaman berada di dalam lindungan SBY, tidak ada yang berterus terang bahwa SBY adalah pilihan nurani. Mereka berkalkulasi tentang pemilu dan nasibnya sendiri: kebijakan KPU, langkah-langkah partai kompetitor, dan perilaku pemilih. Seakan mereka semua menjadi ahli strategi pemilu, sekadar membenarkan SBY yang paling bisa menghadapi.

Partai Demokrat memang partainya SBY dan keluarga. Mereka yang membidani, melahirkan, merawat, dan membesarkan. Dalam waktu singkat, partai ini telah sampai pada tujuan pembentukannya: mengantarkan SBY sebagai presiden.

Dari mata awam, pilihan SBY sungguh tidak masuk akal. Apalagi hampir pasti, meski dia pimpin sendiri, Demokrat takkan menang pemilu lagi. Partai ini sudah demikian terpuruk akibat pengurusnya terlibat berbagai skandal korupsi. Apakah SBY yakin Demokrat tetap bisa jadi kendaraan politik efektif di masa depan?

Lantas kendaraan politik siapa? Sudah banyak yang menjawab: keluarga! Kalau SBY tidak punya kepentingan menjaga masa depan politik keluarga, pasti dia akan merelakan Demokrat dipimpin oleh orang lain. Di sinilah kepentingan SBY bersekutu dengan kepentingan para penjilat. Memang dalam kultur fans club, mental penjilat lebih dominan daripada daya kritis, apalagi daya juang.

PENGUSAHA NAKAL MENGAKALI PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Ternaga Kerja dan Dinas Perizinan, seharusnya bertindak tegas terhadap PENGUSAHA JASA HOTEL dan RESTORAN yang nakal.

Banyak indikasi pengusaha melakukan kenakalan yaitu tidak mempunyai izin selama 7 tahun, membayar upah dibawah upah minimum, melakukan pungli pajak jasa dan lainnya.Seperti yang terlihat di hotal MERCURE dan BLACK CANYON COFFEE Mall Ratu Indah Makassar

Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Makassar akan melakukan penjemputan paksa jajaran Direksi Hotel Mercure Makassar yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Penjemputan paksa tersebut dilakukan menyusul mangkirnya mereka dalam memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan oleh Komisi D DPRD Makassar hari ini.

“Ini pemanggilan pertama. Pemanggilan kedua akan dilaksanakan Senin 25 Februari 2013 mendatang, dan pemanggilan ketiga hari Rabu 27 Februari 2013. Jika tidak dipenuhi kami akan melakukan pemanggilan paksa,” ungkap Anggota Komisi D, Stefanus Shuardi

Menurut Stefanus, jajaran direksi diduga melakukan pelanggaran dengan melakukan pemberhentian sepihak kepada karyawan tanpa alasan jelas. Kasus ini, kata dia, juga sudah ditangani oleh Dinas tenaga Kerja (Disnaker) Kota Makassar. Hanya saja, pemanggilan dinas terkait juga tidak pernah diindahkan oleh pihak manajemen.

“Tidak bisa seenaknyalah. Apalagi ini kan hotel besar. Kalau alasan direksi tidak mau menghadiri panggilan karena takut, itu terlalu kekanak-kanakan,” ujarnya.

Selain itu, hotel yang terletak di jalan Alimalaka Makassar ini diduga tidak mengindahkan Peraturan Walikota (Perwwali) Makassar tentang Upah Minimum Kota (UMK). Dari keterangan serikat pekerja, pihak manajemen hanya memberikan gaji sebesar Rp1,260 juta.  Sementara ketentuan yang berlaku saat ini di kota makassar sebebsar Rp1,5 juta.

Sehingga, kata dia, jika penjemputan paksa juga tidak berhasil dilakukan, maka DPRD Kota Makassar meminta Disnaker untuk menempuh jalur hukum.

Sementara itu, ditempat yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie juga mengakui jika kasus ini sudah dalam penyidikan pihaknya. Hanya saja, terkendala mangkirnya pihak manajemen.

"Masalah ini mau diselesaikan. Tapi susah kalau pengambil kebijakan dalam hal ini manajemen tidak datang. Karena itu kami mendukung pihak DPRD Makassar kalau memang merekomendasikan untuk penjemputan paksa," jelasnya.

DISNAKERTRANS dan DINAS PERIZINAN TIDAK TEGAS

Tidak hanya managemen HOTEL MERCURE, diperusahaan lain pun seakan menambah daftar panjang pengusaha nakal dikota Makassar. Sebut saja Management Black Canyon Coffee Mall Ratu Indah. Pengusaha yang berinitial JT, malah mempekerjakan karyawannya selama hampir 7 tahun dengan upah dibawah minimum propinsi.Selain itu Pengusaha yang satu ini, selama melakukan operasional, tidak memiliki IZIN KETENAGAKERJAAN, IZIN lebelisasi halal dan terindikasi permainan jasa pajak restaurant.

Restorant yang beromzet sekitar Rp 500.000.000/ sebulan hanya membayar pajak sekitar Rp. 12.000.000,- yang sehrausnya membayar Rp. 50.000.000,-/ bulan.Kong kalikong dengan koordinator dispenda telah dilakukan selama 7 tahun, apalagi ada upeti sebesar 3 jutaan sebulan. 

Ulah Oknum ini seharusnya, Dinas terkait menindak tegas dan tidak bermain dibalik pengusaha nakal yang nota bene sering melakukan pelanggaran.

Dalam hal ini pun WALIKOTA MAKASSAR, Ilham Arief Sirajuddin justru tidak pernah bersikap melindungi pekerja yang berada dibawah naungan DInas Tenaga Kerja.

Pengusaha Nakal ini sebaiknya jangan diberikan izin operasional dan harus menutupnya dengan segera, kasihan pekerja yang sudah bekerja 7 tahunan, hanya digaji seadanya sedangkan jam kerja mereka terkadang sampai 12 jam kerja.

NEGERI yang PEMIMPINNYA SIBUK SENDIRI

Peristiwa anarkis penolakan hasil pleno KPUD KOTA PALOPO menuai rasa prihatin Presiden Republik Indonesia.Rasa prihatin seharusnya disertai dengan  tindakan nyata, kata pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati.Tetapi apa boleh buat, semua telah terjadi ibarat NASI SUDAH MENJADI BUBUR tetapi tidak apa-apa yang penting bubur ayam karena bisa dinikmati menjadi tontonan rakyat negeri ini dengan seribu jenis cerita ketidakadilan aparat.


SBY PRIHATIN KASUS PALOPO

Kerusuhan yang terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan ternyata juga membuat resah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY pun menuding aparat dan gubernur tidak tanggap untuk mengantisipasi kasus kerusuhan tersebut.

"Masih terjadinya aksi kekerasan di Palopo menurut saya upaya pencegahan yang mestinya bisa dicegah belum berjalan dengan baik," kata SBY saat membuka Rapat Kabinet Terbatas soal dinamika hukum di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (1/4).

Menurut SBY, kerusuhan yang terjadi pasca pemungutan suara dan pengumuman pemenang kerap kali terjadi. Sehingga, potensi-potensi terjadinya penyerangan seperti pembakaran sejumlah gedung seharusnya bisa diantisipasi.

"Kalau sudah tahu banyak tentang itu mestinya daerah itu, pejabatnya, kepolisiannya, dan gubernurnya harus bisa antisipasi," tegas SBY.

Kerusuhan yang berakhir dengan pembakaran kantor penting terjadi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kerusuhan tersebut akibat salah satu kubu pasangan calon wali kota Palopo tidak siap menerima kekalahan.

Seperti diketahui, Kota Palopo telah menggelar Pilwalkot. Pada putaran pertama, Pilwalkot tersebut diikuti oleh 9 pasangan calon, namun karena tidak ada pasangan yang mencapai angka di atas 30 persen, dilakukan pilwalkot putaran kedua. Dalam putaran kedua ini dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kembali bertarung.

Pasangan yang memperoleh suara terbanyak yakni nomor urut satu (Judas Amir-Ahmad Syaifuddin) dan pasangan nomor urut lima Haidir Basir-Tamrin kembali bertarung pada 27 Maret lalu. Dan rekapitulasi penghitungan dilakukan pagi ini di Kantor KPU Palopo.

Awalnya rekapitulasi yang disaksikan ratusan massa dari kedua kubu berlangsung kondusif. Namun sekitar pukul 13.00 WITA, pendukung pasangan nomor urut lima tiba-tiba melakukan aksi anarkis dengan melempari batu dan bom molotov ke kantor KPU Palopo.

Menurut Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Endi Sutendi, 565 anggota keamanan langsung berusaha memukul mundur massa yang anarkis. Namun di saat yang bersamaan, beberapa gedung di sekitar lokasi yakni Gedung Wali kota Palopo, Kantor Golkar Palopo, Kantor Harian Palopo Pos, Kantor Panwas Palopo dan Kantor Camat Wara Timur Palopo dibakar orang tidak dikenal.

DICEGAH SEJAK DINI

Data intelejent atau informasi masyarakat seakan dianggap sampah termasuk mengenai ketidakadilan.Negeri ini seolah menutup mata terhadap keluhan-keluhan rakyat, mulai dari pengaduan rakyat jalanan hingga kasus terencananya LP. CEBONGAN.

Rakyat selalu menjadi korban, aparat atau pejabat seenaknya saling menuding. System atau mekanisme negeri ini sudah sangat bagus, hanya diperlukan leadher atau pemimpin yang TEGAS, yang berani ambil resiko, demi tegaknya keseimbangan kehidupan rakyat yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.

KESEHATAN GRATIS -HANYA NYANYIAN KOTA DUNIA MAKASSAR

Makassar kota dunia adalah jargon atau tagline menjadikan ibukota propinsi Sulawesi Selatan menuju era GLOBALISASI.
Bukan sekedar tagline, tetapi ekmajuan kota ini begitu megah terlihat, tetapi tidak sinkron dengan pertumbuhan perekonomian kota Makassar

Ditengah hiruk pikuk kemewahan kota dan gemerlapnya kehidupan warga makassar,sebuah rumah tua yang sederhana berdiri ditengah-tengah himpitan bangunan bertingkat.

Bukan hanya rumah yang terhimpit tapi penghuni rumahpun terlihat berhimpitan,karena area rumah tidak seimbang lagi dengan penghuni yang ada didalamnya.

Rumah yang berada dijalan vetran selatan lorong 1 no.2 ini memang menyimpan cerita miris dan menyedihkan tentang kerasnya kehidupan.

Dirumah ini,setidaknya ada 3 KK yang bernaung didalamnya, termasuk Nurul bersama orang tuanya.
Keluarga ini tidak hanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari tapi juga harus berjuang untuk menanggung pengobatan Nurul yang menderita lumpuhlayu.

Bocah perempuan berusia 4 tahun ini menderita lumpuhlayu sejak lahir. Akibatnya tidak bisa hidup normal seperti anak-anak pada umumnya. Keluarga Nurulpun harus berjibaku mencari uang tambahan untuk sang buah hati.
Pemerintah yang memberikan kesehatan gratis tidak bisa lagi diandalkan. Pasalnya Nurul hanya diberikan pelayanan posyandu gratis termasuk bantuan susu kaleng dan bubur seharga Rp.16 ribu tiap bulannya. Selebihnya kedua orang tua Nurul harus berusaha sendiri.

Jumiati nenek dari Nurul mengatakan bahwa mereka sudah berusaha membawa kerumah sakit agar cucunya dapat perawatan,tapi karena alasan biaya,akhirnya mereka memilih merawat sendiri.

"Sudah pernah dibawa kerumah sakit,cuma mahalki jadi dibawa pulang," ujarnya.

Jumiati mengaku tidak terlalu mengerti untuk mendapatkan pelayanan gratis karena terlalu banyak syaratnya.
Belum lagi,ayahnya yang hanya seorang buruh parkir tidak memiliki uang lebih untuk membawa anaknya kerumah sakit yang bisa memberikan pelayanan yang lebih baik.

Akhirnya keluarga ini hanya pasrah dan memberikan pengobatan sesuai dengan kemampuan mereka. Menyedihkannya lagi,tak seorangpun pejabat yang mengetahui tentang penderitaan dari Nurul ini.

Nurul yang sejak lahir tidak memiliki tulang lahir hanya bisa menatap langit-langit atap rumahnya dalam pangkuan neneknya selalu setiap menjaganya.

HILANGNYA KETEGASAN HUKUM APARAT KEAMANAN

Menko Polhukam Joko Suyanto memastikan tidak ada korban jiwa tewas dalam kerusuhan yang terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan, Ahad kemarin. Namun sesungguhnya, persoalan kerusuhan di Palopo bukan pada ada atau tidaknya korban jiwa akibat kerusuhan tersebut, melainkan pada upaya penegakan hukum atau Law Enforcement terhadap pelaku kerusuhan, sebab kasus serupa sangat sering terjadi di Indonesia.

Kota Palopo Sulawesi Selatan kemarin (31/3/2013) membara dan menebarkan suasana sangat mencekam. Masyarakat ketakutan karena aksi terror kelompok tertentu. Namun, Menko Polhukam, Joko Suyanto, dalam keterangan persnya Ahad kemarin di Jakarta, memastikan situasi di Palopo sudah berangsur kondusif dan tidak tercatat adanya korban jiwa.

Sampai sejauh ini  pihak polisi hanya mengidentifikasi satu orang sebagai provokatornya. Menurut Kapolres Palopo, AKBP Endang Rasyidin, pihaknya harus berhati-hati menetapkan tersangka dalam kerusuhan tersebut. Berdasarkan rekaman foto atau video pada aksi terror tersebut sebenarnya sangat banyak orang yang dapat ditangkap dan dijadikan tersangka.

Kasus kerusuhan di Palopo ini, sebenarnya seringkali terjadi di negeri ini. Kasus bentrok akibat Pilkada atau aksi anarkis saat demonstrasi, seolah menjadi trend. Umumya menimbulkan kerusakan terhadap lambang pemerintah, baik pusat atau daerah setempat dan fasilitas public, serta menyebabkan suasana mencekam karena tekanan terror bagi masyarakat di sekitarnya.

Dalam banyak hal, aksi semacam ini kerap berulang dan seolah menjadi trend bagi penyelesaian suatu permasalahan yang dianggap merugikan kepentingan suatu kelompok. Sayangnya,  aparat kepolisian tidak pernah tegas menangani kasus semacam ini. Alasan mereka serinya adalah KLISE, seperti jumlah personil kurang, kecolongan informasi, atau hal-hal yang tidak substantive lainnya.

Harusnya, penanganan kasus seperti di Palopo, harus tegas dan menimbulkan efek jera. Bila mungkin harus ada penegakan hukum bukan saja kepada provokator, tetapi juga kepada masyarakat yang terlibat. Orang yang terlibat adalah pelaku, sedangkan provokator adalah penggerak. Semuanya jahat.

Penerapan hukumnya pun tidak selalu merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetapi bila memungkinkan dapat diarahkan sebagai tindakan terror yang diatur melalui undang-Undang Nomor 15 tahun  2003.

Berdasarkan UU tersebut , ada beberapa criteria aksi seperti di Palopo yang mengarah pada tindak pidana terorisme, yakni : Adanya rencana untuk melaksanakan tindakan tersebut,  Dilakukan oleh suatu kelompok tertentu, Menggunakan kekerasan, Mengambil korban dari masyarakat sipil, dengan maksud mengintimidasi pemerintah, dan Dilakukan untuk mencapai pemenuhan atas tujuan tertentu dari pelaku, yang dapat berupa motif sosial, politik ataupun agama. Penanganannya pun bukan polisi lokal, tetapi harus Detasemen Khusus 88.

Sampai sekarang, belum ada kasus serupa di Palopo yang diarahkan sebagai tindak pidana terror. Khawatirnya, bila aksi kekerasan ini dianggap trend untuk memaksakan kehendak suatu kelompok, seperti dugaan kelompok pendukung pilkada walikota Palopo, maka akan menjadi preseden buruk di tanah air.

Intinya, Negara harus kuat dan tidak boleh kalah oleh aksi semacam itu. Jadi tidak boleh ada lagi pernyataan semacam Kapolres Palopo yang hanya baru menangkap seorang provokator karena takut dengan keselamatan anggotanya.  Pernyataan semacam itu, hanya membuat pelaku terror menjadi semakin menjadi.

RAKYAT BERINGAS

Tidak adanya ketegasan aparat keamanan  terhadap ketidakadilan maka rakyat menempuh jalur yang sangat cepat, yaitu ANARKIS.Ketidakadilan yang dirasakan justru menjadi pemicu di setiap PILKADA LANGSUNG ditanah air ini.

Bukan system yang salah atau aturan yang belum lengkap, melainkan aparat negeri ini TIDAK TEGAS bahkan terkadang ikut serta bermain diantara KEPENTINGAN PENGUASA atau PARTAI.

Tidak boleh dipungkiri, satu persatu akan terjadi, bagai saling sahut-sahutan, rakyat semakin anarkis.Kepentingan NASIONALISME terkalahkan oleh KEPENTINGAN OKNUM atau PARTAI.

Kemana arah negeri ini ? Dimana kenyamanan rakyat saat ini ? Semua tertelan oleh AMBISI sesaat yang dilindungi oleh aparat-aparat pelindung hukum.  

 

3 OKNUM POLISI BEJAT, PERKOSA TAHANAN

POLISI adalah PENGAYOM MASYARAKAT, seakan hanya menjadi jargon atau kiasan di aparat kepolisian Republik Indonesia.Sejak lepasnya POLRI dari institusi TNI, oknum polisi seakan berulah membuat carut marutnya keamanan rakyat. Bukannya melindungi malah memperkosa hak-hak rakyat.

POLISI BEJAT di PALU

AH, polisi berpangkat Brigadir Kepala bersama dua rekannya, diduga memperkosa tahanan wanita berinisial FM (24) di dalam penjara. Terkait kasus tersebut, Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Dewa Parsana mengatakan aparat Polres Poso sudah menangkap AH.

"Jika terbukti bersalah, oknum itu akan berhadapan dengan hukum sesuai peraturan yang berlaku," kata Dewa Parsana di Palu.

Penangkapan dilakukan, setelah sejumlah aktivis perempuan mengadukan tindakan asusila tersebut ke polisi. Dewa Parsana mengatakan tiga oknum polisi itu terancam diberhentikan secara tidak hormat, kalau memang terbukti melakukan tindakan asusila kepada FM yang dipenjara karena kasus narkoba.

Hingga kini, polisi masih mengembangkan penyidikan yang diduga dilakukan tiga anggota Polres Poso pada 23 dan 24 Maret lalu.

"Identitas pelaku sudah diketahui, mudah-mudahan segera terungkap semuanya," kata Dewa Parsana.

Terpisah, Direktur Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Sulawesi Tengah Mutmainah Korona mengatakan, kasus tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

"Seseorang seharusnya merasa aman jika berada di lingkungan kepolisian, bukan malah diperkosa di bawah ancaman senjata," kata Mutmainah.

Kalau aparat sudah memperkosa hak para TAHANAN, bagaimana keamanan negeri ini ? Lapas Cebonbgan belum terungkap, kasus POLISI bejat pun merajalela. 

SBY dan PENGURUS Partai yang plus-plus-plus.

Kongres Luar Biasa (KLB) memberi mandat kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membentuk formatur untuk menyusun kepengurusan, demikian satu dari tiga keputusan KLB di Sanur, Bali, Sabtu (30/3/2013).

Ketua sidang EE Mangindaan membacakan tiga keputusan bersama hasil KLB yang tertuang dalam Keputusan KLB Partai Demokrat Nomor 04/PD/2013 tentang Ketua Umum Terpilih Partai Demokrat 2013-2015.

Tiga keputusan yang dituangkan dalam tiga pasal itu adalah, pertama, memilih, mengangkat, dan menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat untuk masa bakti 2013-2015. n.
Pasal kedua, memberikan mandat kepada ketua umum terpilih untuk membentuk formatur dalam rangka menyempurnakan kepengurusan.

Pasal ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Denpasar 30 Maret 2013 pukul 17.00 wita.
Sesuai dengan kesepakatan tujuh orang pimpinan termasuk Mangindaan yang diamanatkan seluruh peserta kongres telah bertemu dengan SBY.

“Beliau tidak mudah memutuskan karena beliau memikirkan tugas kenegaraan. Tetapi ini suasana batin saya sampaikan, belum keputusan, kami mendengar suasana batin beliau, di samping beliau mengemban tugas amanah rakyat, suasana inilah yang kami lihat maka beliau menyampaikan bersedia dengan syarat,” katanya.
Syaratnya, pertama adalah jabatan ketua umum yang akan dijalankan ini benar-benar bersifat sementara.

“Beliau katakan bersifat sementara, karena dalam proses penyelamatan dan konsolidasi partai. Dengan kententuan, paling lama dua tahun, beliau ingin juga, kalau boleh lebih cepat yaitu setelah pemilu dan pilpres selesai, kita lakukan rutin bisa yaitu kongres,” katanya.

Syarat kedua, supaya bisa berkonsentrasi dan menjalankan tugas kenegaraan. Tugas ketua umum akan dilaksanakan oleh pengurus harian di bawah pimpinan ketua harian.

“Jadi ada pengurus harian di bawah ketua harian. Beliau ingatkan, hampir semua tugas ketua umum yang
dilaksanakan selama ini oleh ketua umum dilaksanakan oleh ketua harian,” katanya.

“Jadi hampir semua tugas ketua umum yang dilaksanakan akan dilakukan oleh ketua harian, bersama-sama tentu dengan pengurusnya. Sementara di lakukan hanya dalam proses penyelamatan dan konsolidasi partai kita,” katanya.

Selanjutnya, SBY minta untuk tugas ketua dewan pembina, dilaksanakan oleh ketua harian dewan pembina. Begitu pula, tugas sebagai majelis tinggi diserahkan kepada wakil ketua majelis tinggi.

“Itulah yang disampaikan beliau. Supaya bisa berkonsentrasi sebagai kepala negara, tugas umum dilaksanakan oleh ketua harian yang dipimpin oleh ketua harian. Mengapa? Karena hampir semua tugas ketua umum dilaksanakan oleh ketua harian. Selaku ketua dewan pembina, akan dilaksanakan oleh ketua harian dewan pembina. Selaku ketua majelis tinggi, diserahkan oleh wakil ketua majelis tinggi,” katanya.

MENTERI PLUS KETUA HARIAN PARTAI

Bagai menjilat ludah sendiri, KETUA PEMBINA DEMOKRAT, Soesilo Bambang Yudhoyono justru membentuk formatur partainya dengan memakai menteri.PAdahal pernah SBY menegur menterinya untuk lebih fokus ke tugas kenegaraan daripada partai.

Berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa, maka SBY membentuk 3 Formatur Harian, antara lain :

1. Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang sebelumnya dijabat Anas Urbaningrum, sekarang ditempati Marzuki Alie.
2. Ketua Harian DPP-PD yang merupakan posisi baru hasil KLB dijabat Syarief Hasan.
3. Ketua harian Dewan Pembina DPP Partai Demokrat akan dijabat EE Mangindaan

Menurut  Ketua harian dewan pembina Partai Demokrat, E.E. Mangindaan, optimistis bisa menyiasati dua jabatan yang kini diembannya; mengurus partai dan menjalankan tugas sebagai Menteri Perhubungan. Mangindaan dipilih Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk membantu tugas harian ketua dewan pembina, yang juga dijabat SBY.

"Kami bisa bagi (dua) tugas itu karena tidak tiap hari kan (mengurus partai)," kata Mangindaan, seusai dipilih SBY menjadi ketua harian dewan pembina, di The Laguna Resort & Spa, Nusa Dua, Bali, Ahad, 31 Maret 2013. "Kami harus bagi waktu."

Menurut Mangindaan, tugas ketua dewan pembina adalah membuat kebijakan strategis partai kemudian dirapatkan dan diimplementasikan kepada pengurus harian partai. Ia juga akan melaporkan kebijakan strategis ini ke SBY sebagai ketua umum. "Itu pun tidak akan kami bebankan kepada beliau," ujarnya.

Selain memilih Mangindaan, SBY juga mengangkat Marzuki Alie sebagai wakil ketua majelis tinggi dan Syarief Hasan sebagai ketua harian kepengurusan partai. Mereka akan membantu tugas SBY sebagai ketua umum.

Marzuki adalah ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan wakil ketua dewan pembina Demokrat. Adapun Syarief merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta anggota dewan pembina Demokrat.

NEGARA MENGABAIKAN - RAKYAT BERINGAS

Amuk massa seakan menjadi hajatan disetiap PILKADA di tanah air.Seakan bersahut-sahutan dari satu daerah ke daerah lain, karena ketiapuasan atau ketidakadilan yang tenggelam diantara ambisi dan kepentingan.Palopo, salah satu kabupaten kota yang menyelenggarakan PILKADA PILWALKOT putaran kedua pun menjadi amarah rakyat terhadap ketidak adilan.

HASIL PLENO KPU

KPU Kota Palopo menetapkan pasangan HM Judas Amir-Akhmad Syarifuddin (JA) sebagai peraih suara terbanyak putaran kedua pilwalkot Palopo. Keputusan itu diambil kembaga yang dikepai Maksum Runi tersebut pasca rampungnya rekapitulasi tingkat kecamatan yang dilakukan sembilan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Rekapitulasi itu kemudian ditetapkan dalam rapat terbuka pleno hasil penghitungan suara di Ruang Media Centre KPU Kota Palopo, sekira pukul 12.00 Wita, Minggu (31/3).

Rekapitulasi penghitungan yang dihadiri sejumlah unsur muspida dan saksi pasangan calon itu awalnya dimulai dari tingkat PPK Kecamatan Telluwanua. Dari 29 TPS yang ada di daerah tersebut pasangan HATI berhasil unggul dengan memperoleh suara sah sebanyak 3.519. Sementara pasangan JA hanya meraih suara 2.855 dan suara batal sebanyak 87.

Namun, secara keseluruhan dari sembilan kecamatan yang dilakukan rekapitulasi, pasangan JA berhasil unggul dengan memperoleh suara terbanyak sekira 37.469. Sedangkan pasangan HATI hanya meraih suara 36.731. Suara  batal sebanyak 1.134.

Keputusan hasil rekapitulasi itu, langsung mendapat keberatan pasang HATI. Saksi pasangan HATI, Wahyuddin Jafar menyatakan bahwa pihaknya menolak hasil rekapitulasi itu karena telah ditemukan sejumlah kejanggalan selama proses pemilihan dan rekapitulasi penghitungan di tingkat PPS.

"Kami ingin melakukan klarifikasi terkait temuan tim data dan investigasi tim HATI di lapangan, dimana kami menemukan adanya sejumlah duagaan pelanggaran seperti keterlibatan PNS serta pejabat secara terstruktur, sitematis dan massif, kemudian terdapat tim lain yang membagikan uang namun tidak segera ditangani panwas. Terdapat pula perbadaan anatara suarat panggilan dengan daftar nama-nama di DPT," tutur Wahyuddin.

Menanggapi berbagai tuntutan saksi HATI itu,  KPU melakukan konfrontasi data dengan sejumlah pihak terkait. Hanya saja, setelah itu saksi pasangan calon dipersilahkan untuk mengajukan keberatan jika memang merasa ada yang tidak disetujui. "Kami tidak akan menadatangani berita acara, selain itu kami juga akan mengisi surat keterangan keberatan dengan format yang disediakan KPU. Terkait gugatan ke MK, akan kami pertimbangkan," jelasnya.

Dengan sikap itu, Komisioner KPU yang dipimpin Maksum Runi mengambil sikap tegas dengan menetapkan pasangan JA sebagai peraih suara terbanyak berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU. Melalui berita acara Nomor 614/BA/P/KWK-KPU-PLP/III/2013 keunggulan suara pasangan JA berdasarkan perolehan suara sebanyak 37.469 dibandingkan pasangan HATI yang hanya 36.731.

Berasarkan hasil rekapitrulasi peghitungan suara, maka kami tetapkan pasangan JA sebagai peraih suara terbanyak. Sementara untuk pleno penetapan Wali Kota Palopo akan dilaksanakan tiga hari selanjutnya jika tidak ada pemberitahuna ke KPU dari MK. Sementara pelantikan wali kota terpilih akan dilaksanakan pada 5 Juli mendatang," tutur ketua KPU Palopo, Maksum Runi.

Saksi pasangan JA, Suherman Paminneri menyebutkan bahwa kemenangan JA merupakan kemenangan rakyat. Untuk itu, dirinya meminta agar semua pihak dapat menghargai hasil proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah Palopo. Selain itu, pihaknya juga merasa bersyukur atas hasil tersebut.

"Kemenangan JA merupakan kemenangan rakyat dan mari semua pihak terkait menghargai hasil ini. Kepada semua penyelenggara yang telah bekerja secara profesional kami ucapkan terima kasih,"aku Suherman

Detail Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Kelurahan	TPS	DPT	JA	HATI ta	Suara Sah
1.	WARA	6	61	20.629	5.640 (47,45%)	6.247 (52,55%)	11.887 57,62%
2.	WARA UTARA	6	41	13.194	2.869 (47,67%)	3.149 (52,33%)	6.018 45,61%
3.	WARA SELATAN	4	22	6.877	1.613 (55,28%)	1.305 (44,72%)	2.918 42,43%
4.	WARA TIMUR	7	62	23.048	6.329 (51,86%)	5.875 (48,14%)	12.204 52,95%
5.	WARA BARAT	5	27	8.341	1.889 (50,81%)	1.829 (49,19%)	3.718 44,57%
6.	SENDANA	4	18	4.400	1.105 (57,94%)	802 (42,06%)	1.907 43,34%
7.	MUNGKAJANG	4	21	5.794	1.500 (55,21%)	1.217 (44,79%)	2.717 46,89%
8.	BARA	5	49	17.028	4.704 (49,16%)	4.865 (50,84%)	9.569 56,20%
9.	TELLUWANUA	7	29	9.019	1.888 (42,45%)	2.560 (57,55%)	4.448 49,32%
TOTAL		48	330	108.330	27.537 (49,72%)	27.849 (50,28%)	55.386

Melihat hasil diatas dan kecurangan dilapangan seperti :

1. Didapatnya pelaku MONEY POLITIK atas nama HERMAN atas suruhan pasangan JUDAS-AHMAD dan hanya dibuatkan proses BERITA ACARA di PANWASLU tetapi pelaku kemudian dilepas.

2. Ditangkapnya 3 anggota PPS yang melakukan penggelembungan suara dikecamatan WARA TIMUR tetapi hanya diproses dan kemudian dilepas tanpa adanya penahanan para pelaku.

AMUK MASSA PASANGAN HATI

Hasil rapat pleno KPUD Kota Palopo, Sulawesi Selatan, menuai bentrokan. Bahkan massa yang menolak hasil rapat membakar bangunan sekolah tinggi ilmu kesehatan milik pasangan kandidat Wali Kota Judas Amir-Wakil Wali Kota Ahmad Syarifuddin dan kantor Kecamatan Wara Timur.

Hingga pukul 16.00 WIB, suasana Palopo mencekam. Polisi beserta Brimob berusaha mengendalikan suasana. Petugas menurunkan mobil barakuda dan watercannon. Namun, aksi massa kian menjadi. Massa melempari batu ke petugas.

Massa kecewa lantaran rapat memenangkan pasangan Judas Amir-Ahmad Syarifuddin (JA). Mereka menilai Pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Palopo Curang. Salah satu indikasinya yaitu anggota KPPS yang menggelembungkan suara dan menguntungkan pasangan JA.

Massa merupakan pendukung kandidat Haidir Basri-Thamrin Jufri. Selain kantor camat dan bangunan perguruan tinggi, massa pun merusak kantor Golkar, Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kepala Daerah, serta Kantor Wali Kota Palopo.

Aksi ini membakar Kantor Panwas Palopo, Kantor Walikota Palopo, Kantor KPU Kota Palopo, Kantor Palopo Pos, Kantor Kecamatan Wara, Mobil Dinas, Motor dan beberpa darha lainnya.

GAMBAR AKSI MASSA

Mobil Dinas di kantor Walikota tak luput dari amukan massa

Kantor Harian PALOPO POS