Pages

Friday 24 May 2013

DEKLARASI PAKET SUKA untuk MAKASSAR tanggal 01 Juni 2013

Pasangan balon Wali Kota-Wawali Makassar, Supomo Guntur-Kadir Halid (SUKA), akan unjuk massa saat deklarasi, 1 Juni mendatang. Kendati DPD I Golkar Sulsel belum menyampaikan sikap resmi terhadap pasangan ini, Kadir yakin Golkar Sulsel tak mempersoalkan rekomendasinya.


"Saya tidak ingin mengomentari polemik soal rekomendasi itu. Apa lagi yang perlu dipersoalkan. Rekomendasinya sudah jelas,” kata Kadir Halid

Menurut Kadir, fokus Tim SUKA saat ini persiapan deklarasi. “Rencana kita undang secara khusus Ketua Umum Bapak Aburizal Bakrie hadir di Makassar,”lanjut Kadir.

Dengan hadirnya Aburizal, otomatis pengurus Golkar Sulsel termasuk Ketua DPD Golkar Sulsel Syahrul Yasin Limpo juga hadir. Adik Nurdin Halid ini belum memastikan lokasinya.

"Ada dua alternatif antara Stadion Mattoanging atau Lapangan Karebosi," tambahnya.

Pasangan ini akan menghadirkan 15 ribu orang. Pasca deklarasi, pasangan yang diusung Golkar ini langsung mendaftar di KPU Makassar.  Golkar Makassar mengontrol 11 kursi di parlemen. Jumlah ini melebihi syarat mengusung pasangan calon. Selain PDIP, pasangan SUKA masih berburu rekomendasi dari DPP PDIP. PDIP punya dua kursi.

Dihadiri 15 ribuan massa

Deklarasi pasangan SUKA walikota Makassar, diprediksi dihadiri sekitar 15 ribuan bahkan 25 ribuan massa.Selain itu, massa akan dihibur beberapa artis ibukota.

Deklarasi dengan konsep baru ini untuk menampilkan pasangan SUKA yang benar-benar merakyat dan dapat diterima berbagai segment masyarakat.Selain mengemukakan visi misi, acara ini akan memberikan makna tersendiri nantinya.







Wednesday 22 May 2013

Selamat bertugas kepada Letjen TNI Moeldoko sebagai KSAD


Setelah mengumumkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru pada Senin (20/5) lalu, hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Letjen TNI Moeldoko sebagai KSAD, Rabu (22/5) pukul 15.30 WIB di Istana Negara.

Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 24 TNI tahun 2013, Presiden SBY memberhentikan dengan hormat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo dari jabatan KSAD, dan mengangkat Letjen TNI Moeldoko sebagai penggantinya. Jenderal Pramono Edhie memasuki pasa pensiun. Letjen Moeldoko sebelumnya adalah Wakil KSAD.

Dalam keterangan pers Senin lalu, SBY memberi tujuh pesan kepada Letjen TNI Moeldoko. Tujuh butir arahan Presiden tersebut adalah, pertama, kepemimpinan dan manajemen TNI sudah berada di jalan yang benar. "Beliau berpesan agar hal yang sudah baik ini dapat dilanjutkan," kata Jenderal Pramono Edhie.

Kedua, TNI yang diharapkan oleh rakyat adalah TNI yang profesional sehingga perlu ada kemantapan dalam mengemban tugas, "Pesan Presiden agar dilanjutkan, ditingkatkan, disempurnakan baik dalam penyusunan kekuatan dan kemampuan termasuk modernisasi alutista," ujar Pramono.

Ketiga, kesejahteraan prajurit dan keluarga. Keempat, kekuatan TNI adalah adanya kedekatan dan bersama-sama dengan rakyat. "Apa yang disampaikan Presiden adalah lanjutkan apa yang sudah dikerjakan selama ini. Tanpa bantuan rakyat kita sulit jadi kuat," Pramono, yang memasuki pensiun pada 5 Meri lalu itu menambahkan.

Kelima, menjaga kekompakan internal TNI AD, TNI dengan rakyat, TNI Darat, Laut, dan Udara, serta dengan Kepolisian. Keenam, langkah-langkah dalam penertiban pengadaan alutista dan keuangannya harus dilakukan dengan transparan. Dan yang terakhir, TNI bersikap netral dan tidak berpolitik praktis, terutama dalam menghadapi pemilu 2014.

Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono mendampingi Presiden SBY dalam upacara pelantikan itu. Hadir pula Wapres Boediono dan Ibu Herawati, ketiga Menteri Koordinator, Mensesneg Sudi Silalhi, dan sejumlah menteri KIB II. Tampak pula Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Timur Pradopo, dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
sumber: http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2013/05/22/9069.html

Tuesday 21 May 2013

Siap(a) Menang-Siap(a) Kalah...dalam PILGUB JATENG


Politik adalah perpaduan kemampuan kalkulatif dan kenekatan yang spekulatif. Kedua aspek tersebut ada dalam arena politik. Rasionalisasi yang bersifat kalkulasi yang penuh dengan pertimbangan rasional mesti diperlukan oleh setiap calon. Tujuannya mengukur kapasitas personal, modal sosial dan kemampuan finansial untuk melakukan sosialisasi politik.
Sedangkan kemampuan spekulatif juga mesti diperlukan untuk berani menebar janji, kontrak politik, kemampuan kreativitas melakukan kampanye politik, keberanian mengeluarkan cost politic bagi sosialisasi personal ataupun program pasangan. Serta berbagai hal lainya yang merupakan konsekuensi corak demokrasi populistik yang kini di praktekkan di Indonesia.
Hal-hal tersebut diatas dapat kita jumpai dalam prosesi pelaksanaan PILGUB Jawa Tengah yang akan diselenggarakan pada 26 Mei nanti. 3 Calon yang berlaga, masing-masing dikawal oleh elite tertinggi yang mengusungnya dalam pelaksanaan kampanye. Pertaruhan tingkat tinggi, mengingat Jawa Tengah sebagai barometer politik nasional. Setelah DKI, Jawa Barat dan BALI, uji nyali para elite jelang PILPRES 2014 dilakukan dalam PILGUB JATENG. Pemilih yang semakin cerdas kemungkinan sedikit terhibur dengan kejadian awal jelang dimulainya kampanye. Hal ini dikarenakan peristiwa di atas jembatan penyeberangan di kawasan Museum Radya Pustaka, tiga pasang calon pemimpin Jateng, yakni Hadi Prabowo-Don Murdono, Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo, dan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko, berangkulan. Mereka menyatakan siap menang dan kalah. Dan kenyataannya dalam proses kampanye hingga sekarang "perang kampanye" cukup kondusif dan wajar wajar saja. 
Sebaliknya kemungkinan besar para elite yang turun gunung dan terlibat langsung dalam kampanye ini, betul-betul tidak mau menyia-nyiakan moment ini. Megawati tidak mau kecolongan seperti dalam PILGUB BALI yang lalu. Kemenangan di PilGub DKI, belum bisa terulang di pilgub JABAR dan di pilgub Bali walaupun masih belum final sepertinya PDIP menunggu keajaiban. Seperti yang disampaikan dalam kampanye di Jateng, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyatakan praktek politik uang marak dalam pemilihan gubernur Bali. "Sekarang politik uang itu Rp 300 ribu per orang lho di Bali," kata Megawati. Dia mengklaim jago PDIP dalam pemilihan gubernur di Bali seharusnya bisa menang telak karena daerah itu merupakan basis partainya. Tapi, menurut Mega, rakyat ternyata goyah dengan iming-iming uang yang dilakukan calon lain. "Awalnya Rp 50 ribu. Tapi kemudian Rp 300 ribu akhirnya takluk."
Mega menyalahkan rakyat yang masih mau menerima uang politik. "Saya sampai sedih karena rakyat jadi seperti itu. Kemana kehormatan dan harga diri kita," kata Mega. 
Akhirnya, rakyat yang akan memilih. Golput-pun dapat mengerti siapa yang pas menjadi pemimpin.  Siapa curang belum tentu menang. Menabur 'uang'-pun tak pasti menang.... Hanyalah sebuah pesta demokrasi... Siap(a) Menang-Siap(a) Kalah....

"..demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, serta kelangsungan pembangunan nasional..." 15 tahun yang lalu.

KAMIS 21 MEI 1998, Pk.09.00 WIB. 
Bismillahirrohmanirrohim. 
Saudara sebangsa dan setanah air. Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh. 
Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional, demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut dan keinginan untuk melaksanakan reformasi sebaik-baiknya, saya menilai bahwa dengan tidak dapat mewujudkannya Komite Reformasi, perubahan susunan Kabinet Pembangunan ke-7 tidak diperlukan. 
Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan pandangan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, pada hari ini, Kamis, 21 Mei 1998. 
Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan Saudara-saudara  dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat pagi ini pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan pasal 8 UUD 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. Ir. B.J.Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan presiden 1998- 2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terimakasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangannya semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan UUD 45. Mulai hari ini pula Kabinet Pembangunan ke-7 demisioner dan pada para menteri saya ucapkan terima-kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan MPR, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dan menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya saudara wakil presiden sekarang juga akan melaksanakan pengucapan sumpah presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sunday 19 May 2013

BLUNDER BOLA PANAS DI PILKADA WALIKOTA MAKASSAR


Niat majunya Irman Yasin Limpo bertarung di Pilwalkot Makassar, semakin jelas cermin dinasti yang dibuat seorang YASIN LIMPO.

Masyarakat menilai dengan majunya None (panggilan akrab Haris Yasin Limpo) di Pilkada Makassar ,dianggap merupakan sikap blunder politik yang bisa menimbulkan resistensi terhadap pemilih.

"Mestinya keluarga Yasin Limpo bisa legowo dan bisa menerima sikap politik dari DPP partai Golkar, agar tidak  menimbulkan perpecahan.

Apalagi None merupakan saudara kandung  Syahrul Yasin Limpo yang nota bene Gubernur SulSel ," kata pengamat politik asal FAB-Indonesia Yudistira Ardy Rukka.

Mestinya paket Golkar tersebut, justru membangun pencitraan politik. Bukan malah menciptakan opini yang dapat mengundang penilaian negatif oleh publik, khususnya di internal Golkar sendiri.

"Apalagi faktanya banyak  yang tidak menyukai dinamika dinasti jabatan di Sulawesi Selatan. Dan bisa saja masyarakat mengalihkan suara dari Golkar  ke kandidat lain. 

Kalau pun SYL merestui saudaranya untuk maju,  sikap seperti itu justru menimbulkan opini atau bahkan menjadi blunder disystem pemerintahannya kelak. Bahkan bisa menambah daftar hitam politik dinasti di Indonesia.

Menurut YAR, SYL justru harus  legowo untuk merangkul  kader GOLKAR dengan dasar pertimbangan yang objektif. Dengan mendukung paket GOLKAR-GOLKAR, maka pembangunan yang sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota akan semakin baik dan bermanfaat bagi masyarakat kelak.
Dengan tidak menempatkan keluarga maka nilai profesionalisme dan integritas dari seorang Syahrul Yasin Limpo tetap terjaga.

Pasalnya, sejumlah figur yang maju, merupakan kandidat yang memiliki kekuatan finansial dan basis massa yang riil. Seperti, Muhyina Muin, Danny Pomanto, Erwin Kallo dan sebagainya.  

"Mereka juga kan tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena tidak mungkin mereka berniat maju jika tidak memiliki apapun khususnya keinginan untuk menang. Jadi jangan hanya bermanuver saja tanpa memikirkan konsekuensi politiknya," ungkap YAR.

Berdasarkan hasil survei beberapa lembaga survei, saat ini tak satupun kandidat yang memiliki elektabilitas mencapai 30 persen. Rata-rata kandidat yang bertarung di Pilkada Makassar hanya memiliki presentase 26 persen termasuk hasil survei yang dirilis Adhyaksa Supporting House (ASHO) beberapa waktu lalu.

"Jadi yang perlu dilakukan kandidat saat ini adalah, bagaimana cara meningkatkan elektabilitas serta tingkat keterpilihannya di masyarakat. Bukan malah menambah daftar hitam sejarah dinasti di SulSel nantinya."

PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR SEMAKIN HANGAT

Lima Bakal Calon (Balon) Wali Kota Makassar mempunyai peluang sama meraih dukungan serta kesukaan masyarakat. 

Lima besar Balon wali kota Makassar teratas tertinggi popularitas dan elektabilitas seperti Supomo Guntur, Rusdin Abdullah, Adil Patu, Idris Manggabarani, Dani Pomanto memiliki peluang sama dalam Pilkada Wali Kota Makassar pada 18 September 2013. 

Seteleh pasangan berpaket, semakin jelas arah dari pergerakan perputaran perpolitikan di kota Makassar.Paket Golkar yang mengusung SUPOMO GUNTUR dan KADIR HALID ( SUKA ) memiliki electability tertinggi dengan nilai 27,5% bahkan cenderung naik.

Disusul pasangan Danny Pumanto-Syamsurijal ( DIA ) yang digadang-gadang bisa menghadang paket GOLKAR, malah menunjukkan electability hanya 6,5%.
Sedangkan beberapa pasangan lain juga memiliki 10%.

Paket SUKA GOLKAR

Paket Supomo Guntur dan Kadir Halid sangat optimis, bahkan mengakui tim Golkar semakin solid yang didukung 14 korcam.Selain itu paket ini bahkan didukung 6000an kader pohon Beringin.

Target SATU putaran pun terus didengungkan, ditemui disela-sela sosialisasi di tengah masayarakat pesisir kota Makassar, Kadir Halid mengatakan : Sangat realistis jika kami optimis MENANG 1 putaran.Bahkan semakin banyak calon, menambah keyakinan saya, paket SUKA ini menjadi pilihan utama masyarakat Makassar nantinya.

Disatu sisi Supomo Guntur pun menjelaskan : disinilah cermin demokrasi GOLKAR ketika paket usungan telah ditetapkan. Kami sudah SIAP untuk memenangkan SATU putaran nantinya.

Selain itu, beberapa relawan dan pendukung paket SUKA yang ditemui, mengatakan : Beberapa komponen lembaga kemasyarakatan telah bergabung, termasuk maczman, alumni pemain psm, pedagang pasar, bahkan jajaran BIROKRASI pemerintah kota MAKASSAR sudah SUKA pilihannya.