BREAKING NEWS : LION AIR FLIGHT 904 mendarat darurat di selat BALI

Pesawat Lion Airlines Flight 904 Tujuan Bandung Denpasar mendarat darurat di selat Bali pada puku 15.53 Wita.Penumpang yang berjumlah 108 orang yang terdiri dari 95 penumpang, 5 Anak-anak, 1 bayi dan 7 crue telah berhasil selamat dievakuasi.

Beberapa penumpang telah dievakuasi dan ada yang dibawa langsung untuk perawatan di Rumah Sakit.Menurut otoritas Bandara Ngurah Rai, pesawat Lion Airlines ini telah memberikan signal darurat untuk mendarat, dikarenakan cuaca yang buruk.

Pesawat terpatah dua dan berada di laut di ujung landasan bandara Ngurah Rai Denpasar

TERSANGKA BARU CELEBES CONVENTION CENTRE ADALAH DARI UNSUR TIM 9

Kasus korupsi proyek pembebasan lahan pembangunan Celebes Convention Centre (CCC) memasuki babak baru. Tim jaksa Pidana Khusus Kejati Sulawesi Selatan menemukan fakta serta alat bukti yang kuat untuk menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan.

Mantan Kajari Tangerang ini menegaskan, pihaknya telah memeriksa  Hamid Rahim, sebagai pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan. Dari keterangan Hamid diperoleh data kalau terpidana kasus CCC yang divonis empat tahun penjara ini hanya mendapat Rp 900 juta dari Rp 3,4 miliar total dana santunan yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Sulsel.

Dari keterangan Hamid Rahim juga diketahui ada Rp 750 juta diserahkan kepada pejabat untuk dibagikan kepada petani penggarap pantai atau petani kerang.

"Keterangan Hamid menjadi petunjuk penyidik membuka tuntas kasus ini," tegas Chaerul.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Sulsel, Nur Alim Rachim menimpali, proses pengadaan lahan CCC dibentuk tim 9 yang kemudian bertugas  menyiapkan lahan.

Terkait kasus ini, tim jaksa telah memeriksa puluhan saksi, termasuk Hamid Rahim Sese sebagai saksi kunci.
Secara terpisah, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar Abdul Azis mengatakan, kasus CCC tersebut berdasarkan fakta persidangan secara jelas sudah menunjuk pihak-pihak yang bertanggung jawab secara pidana. "Saat ini kita menunggu ketegasan dari pihak kejaksaan untuk menuntaskan perkara ini," tandasnya.

Senin Sekretaris TIM 9 akan dipanggil ke KEJAKSAAN

Asisten Pidana Khusus Kejati Sulsel, Chaerul Amir mengatakan akan meminta keterangan dari Tim Sembilan sebagai pihak yang dianggap ikut bertanggungjawab dalam dugaan korupsi proyek pembebasan lahan gedung celebes convention center (CCC).

"Penyidik akan memeriksa semua pihak termasuk tim sembilan. Senin (lusa), sekertaris tim sembilan (Ichsan Saleh) kita jadwalkan periksa," ujar Chaerul

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai pendalaman dan untuk mendapatkan dokumen pendukung terhadap tersangka baru yang saat ini dikantongi kejati.

Usai memeriksa sekertaris, penyidik juga berencana meminta keterangan ketua tim sembilan yang dijabat Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin.

"Semuanya saling terkait. Kita harap mereka yang diundang bisa hadir, sebab ini kesempatan mereka meluruskan persoalan ini," katanya.

Pemanggilan Sekretaris TIM 9 ini karena berdasarkan yang bersangkutan tau banyak kemana saja aliran dana pembebasan lahan yang merugikan PEMERINTAH.

PELAKU KASUS BOM MOLOTOV DI MAKASSAR BELUM TERSELESAIKAN

Pengamat hukum dan kepolisian Universitas 45 Makassar, Prof. Marwan Mas mempertanyakan kinerja Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Polda Sulselbar) yang belum berhasil menuntaskan sejumlah kasus bom molotov dan teror di wilayah tersebut. Ia mengungkapkan, Kapolda Sulselbar Irjen (Pol) Mudji Waluyo seharusnya mengevaluasi para pejabat di bawahnya.

"Kapolda Sulselbar harus mengevaluasi kinerja bawahannya yang tak mampu mengungkap kasus teror bom molotov. Beberapa waktu lalu, penyidik menyebut bahwa identitas pelaku teror sudah dikantonginya, tetapi hingga kini penyidik belum menangkap pelakunya. Semakin lama dalam penyelidikan,  maka akan semakin kabur pengungkapannya," kata Marwan, Sabtu (13/4/2013).

Tak hanya kasus teror bom molotov, menurut Marwan, sejumlah kasus lain, seperti kekerasan yang dilakukan geng motor, kasus bentrok antarwarga yang kerap terjadi, juga belum terungkap hingga kini. 

"Pimpinan Polrestabes Makassar dan Ditreskrimum tidak mampu menuntaskan kasus itu," kata dia.

Secara terpisah, Wakil Direktur (Wadir) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar Zulkifli Hasanuddin, mengatakan, tidak tertangkapnya pelaku teror bom molotov menunjukkan bahwa pihak kepolisian gagal melakukan tugasnya sebagai abdi negara yang harus melindungi warga.

"Kalau Polda dan Polrestabes kesulitan menangkap pelaku, semestinya ada tindakan konkrit yang dilakukan, seperti meminta bantuan pada Mabes Polri. Kinerja polisi di Sulselbar harus dipertanyakan kenapa sangat sulit menangkap pelaku? Pdahal punya sumber daya memadai dalam hal mengungkap setiap tindak pidana yang tergolong besar," papar Zulkifli.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulselbar Komisaris Besar Polisi Endi Sutendi membenarkan sejumlah kasus besar terutama teror bom belum ada yang terungkap.

"Memang belum ada yang terungkap," ujarnya singkat.

Rentetan kasus teror bom molotov sejak tahun 2012 hingga tahun 2013di antaranya, bom molotov di ATM Mandiri di pertigaan Jl Kakatua-Jl Cendrawasih Makassar; pelemparan bom pipa terhadap Gubernur Sulsel; bom molotov di ATM BRI depan markas Polda Sulselbar; bom molotov di ATM Bank Mandiri di Komplek Ruko Khatulistiwa Jl Perintis kemerdekaan KM 12 Makassar; bom molotov di lima gereja di Kota Makassar yaitu Gereja Toraja Mamasa (GTM) Jemaat Jordan Jl Dirgantara, Gereja Toraja Jemaat Tiatira Malengkeri Jl Masjid Nurul Muhajirin Lorong II No/2, Gereja Kristen Indonesia (GKI) Sulsel di Jl Samiun, Gereja Toraja di Jl Gatot Subroto No 26, dan Gereja Toraja Klasis di Jl Pettarani 2; rumah Dekan Fakultas Teknik Unhas Makassar Jl Perintis Kemerdekaan Makassar; Asrama Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (Hipermata) Jl Baji Ateka II; SMA Negeri 8 Makassar Jl Andi Manggerangi II; rumah rarga, Jl Hartako Indah Blok 1/A; dan Asrama Putri (Aspuri) SMA Frater, Jl Kumala, Makassar.

SATU LAGI KADER DIJEGAL GURITA DEMOKRAT

Satu lagi kader DEMOKRAT diganjal mendapatkan rekomendasi.Meski sangat populer dan electability cukup baik, tetapi kurang pendekatan dan loyalitas kepada pimpinan yang sedang berkuasa, maka Idris Manggabarani memutuskan tidak melanjutkan pencalonannya sebagai kandidat Calon Walikota Makassar

“Terhitung hari ini saya resmi menyatakan mengurungkan niat maju di Pilkada Makassar,” ujar Idris di hadapan karyawan dan kerabatnya di IMB Media Center, Jalan Mappanyukki, Makassar. Pernyataan mundur ini disampaikan tepat 65 hari sejak Idris melakukan sosialisasi, termasuk membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai. Menurut dia, sikapnya itu semata-mata dilandasi pertimbangan rasional, yakni agar dapat lebih berkonsentrasi menjalankan dan mengembangkan perusahaannya.

Idris selama ini termasuk kandidat yang elektabilitasnya selalu masuk tiga besar berdasarkan hasil survei. Selain itu, dia juga memiliki investasi politik karena pada Pilkada Makassar 2008 dia maju sebagai calon wali kota. Saat itu Idris yang berpasangan Adil Patu berada di urutan kedua perolehan suara setelah Ilham Arief Sirajuddin-Supomo Guntur. Selain itu, mantan Bendahara DPD Partai Demokrat Sulsel ini juga dikaitkan dengan beberapa nama calon wakil wali kota, di antaranya mantan Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar Anis Zakaria Kama.

Isu yang berkembang, pengunduran diri yang terkesan mendadak itu atas pertimbangan rekomendasi timnya di mana hasil surveinya cenderung stagnan di posisi tiga besar. Bahkan, Idris disebut-sebut turun ke urutan keempat di bawah Supomo Guntur, Adil Patu, dan Rusdin Abdullah. Hanya, dia membantah asumsi tersebut. “Saya hanya ingin lebih fokus mengembangkan usaha. Untuk politik, saya percayakan kepada rekan-rekan yang telah bersosialisasi selama ini,” kata Idris.

Idris juga menyampaikan apresiasi kepada tim dan relawannya, terutama karyawan IMB Group yang sudah memaksimalkan sosialisasi. Lantas siapa kandidat yang akan didukungnya? Idris memilih tidak cepat menentukan pilihan. Dia hanya mengajak masyarakat menggunakan hak politiknya di pilkada September mendatang. “Mari kita memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani. Pemimpin yang mampu mewujudkan Kota Makassar yang lebih baik dan lebih berkualitas,” ujar dia.

Selama ini, Idris termasuk kader yang memiliki peluang diusung Demokrat dibandingkan tiga kader lainnya yang sudah menyatakan akan maju bertarung, yakni Andry Arief Bulu, Adi Rasyid Ali (ARA), dan Syamsu Rizal (Ical). Meski unggul berdasarkan survei dari tiga kader itu, namun peluang Idris tetap sulit. Sebab, dia disebut-sebut tidak loyal kepada Ilham Arif Sirajuddin yang maju sebagai calon gubernur di Pilgub Sulsel lalu. Bahkan, Idris disinyalir berada di belakang duet incumbent Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang yang menjadi rival kuat Ilham.

Sebelumnya, Ilham juga kerap menegaskan bahwa partainya akan mengusung kader berdasarkan beberapa penilaian. Selain hasil survei, soal konstribusi dan loyalitas juga menjadi pertimbangan. Di sisi lain, ada wacana yang menguat bahwa Partai Demokrat akan mengusung konsultan tata ruang, Danny Pomanto sebagai calon wali kota. Bahkan, Danny yang tak lain orang dekat Ilham akan didampingi salah satu kader Demokrat, yakni antara ARA, Ical, atau Andry. Namun belakangan, menguat isu bahwa Demokrat akan mengusung Danny-Ical. Apalagi, antara Danny dan Ical sudah melakukan pertemuan dan menyamakan program visi misi.

DEMO PENDUKUNG IMB YANG KECEWA

Ratusan pendukung Bakal Calon Wali Kota Makassar melakukan unjukrasa menolak mundurnya Idris Manggabarani sebagai kandidat Wali Kota Makassar 18 September 2013.

"Kenapa bapak mau mundur, kami mendukung sepenuhnya pak Idris untuk maju menjadi Calon Wali Kota Makassar, puang Idris Wali Kota," tutur Ramli salah satu pendukung di Makassar, Jumat.

Dalam aksi di depan kantor Idris Manggabarani jalan Landak lama makassar, para pendukung ngotot meminta Idris menarik keputusannya untuk mundur dan meminta agar semangat tetap menjadi Bakal Calon Wali Kota Makassar.

"Kami menginginkan bapak menjadi pemimpin kami, apa lagi yang kurang sebagai pemimpin materi ada jiwa kepemimpinan ada, apa lagi," tutur pendukung lainnya Mujianto saat berorasi.

Mendengar banyaknya massa yang mengepung kantornya, adik kandung mantan Wakil Kepala Polri Yusuf Manggabarani ini menyatakan keputusan sudah dijatuhkan.

"Saya meminta dengan sangat kepada seluruh tim jangan kecewa, dan saya berterima kasih atas semua bantuan saudara-saudara selama saya sebelumnya menjadi Bakal Calon Wali Kota," singkatnya.

Usai menerima para pendukung, Idris kembali ke dalam kantornya, namuan massa tetap ngotot meminta pengusaha property ini maju kembali menjadi Bakal Calon Wali Kota Makassar. Idris pun kembali keluar dan menyatakan meminta maaf.

Sebelumnya, Pengusaha properti Sulsel ini mengurungkan niatnya maju dalam bursa Pemilihan Wali Kota Makassar 18 September 2013 pada Rabu (10/4).

"Beliau mengurungkan niatnya maju menjadi Bakal Calon Wali Kota Makassar dengan pertimbangan fokus mengurus bisnis properti," sebut ketua tim media relations (PR) Burhanuddin Nur

Menurut dia mundurnya Idris Manggabarani menjadi Balon Wali Kota Makassar karena sesuatu hal dan atas dasar pertimbangan yang matang secara serius mengurus perusahaannya.

"Pak Idris ingin berkonsentrasi pada perusahaan, selain itu fokus pada perusahaan yang akan berekspansi dengan membangun beberapa properti dan hotel di Makassar selain bisnis perumahan," katanya.

Saat ditanyakan terkait tidak adanya nama Idris Manggabarani di Partai Demokrat serta diduga pihak partai menolak memasukkan nama Idris dalam bursa Calon Wali Kota diusung Partai demokrat kerena di ketahui mendukung pasangan lain dari partai lain pada Pemilihan Gubernur 22 Januari 2013, kata dia, tidak ada kaitannya.

TREND MASYARAKAT MAKASSAR sudah SUKA WALIKOTANYA

Situasi iklim PILWALKOT MAKASSAR sudah mulai menjurus untuk mengusung paket-paket kandidat, baik melalui partai atau pun yang diusung lewat jalur independen.

Dalam simulasi survei, Selasa (9/4) petang terungkap minat masyarakat Makassar yang ikut memberikan hak pilihnya di Pilwali September mendatang cukup besar. Dari hasil survei DPI menunjukkan suara ngambang mencapai 73,41 persen dari 1,181 juta pemilih sedangkan massa militan masih dibawah 10,0 persen.


Lembaga survei Duta Politica Indonesia (DPI) melansir paket Supomo-Kadir Halid masih yang terkuat untuk bertarung di Pilwali Makassar September mendatang.

Bahkan, elektibilitas dari semua calon walikota yang jumlah 30 nama dan wakil 19 nama belum ada yang mencapai angka 30 persen.

Direktur Ekskutif PT DPI, Dedy Alamsyah, mengatakan, survei yang dilakukan sejak 22-25 Maret 2013 lalu dengan teknik Multi Stage Random Sampling dengan jumlah responden 440 orang dengan margin error kurang lebih 4,8 persen mengunggulkan kandidat Golkar disusul Demokrat.

Menurutnya, trend survei sejumlah kandidat Walikota Makassar kini tergerus bahkan strong voters juga mengalami penurunan dari 46,4 persen menjadi 10 persen.

"Jika melihat peta kekuatan paket dari beberapa pasangan Supomo yang layak menjadi pendampingnya diposisi Wawali adalah Fatima Kalla, Kadir Halid, Haris YL, Yagkin Padjalangi dan Farouk M Betta.

"Mengejutkan paket Supomo-Kadir merupakan yang terkuat yakni 7,27 persen menyingkirkan paket Adil Patu-Haris Yasin Limpo," jelas Dedi.

Menurut Dedi, paket Adil Patu-Haris YL atau Adil Patu Kadir Halid hanya mampu menembus 5,91 persen. Diurutan tiga paket Muhyina Muin-Anis Kama menempel diposisi 4,78 persen.

"Survei yang kami lakukan, semua populasi pemilih di Makassar memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi responden. Sehingga trebndnya memperlihatkan pergerakan politik para kandidat cukup stagnan. Bahkan cenderung menurun," tambahnya.

Ia menegaskan, tingginya suara ngambang ini disebabkan banyaknya kandidat yang maju dan diperparah adanya kandidat berpasangan dengan siapa dan akan diusung oleh partai apa

Keinginan masyarakat akan diaspirasi partai

Keinginan-keinginan masyarakat itu tentunya akan diaspirasi oleh partai.Salah satunya keinginan masyarakat adalah terjandinya sinergi pembangunan antara propinsi dan kotamadya sehingga pembangunan berkelanjutan akan dinamis nantinya.Karena selama periode 5 tahun belakangan ini, adanya beberapa program pemerintah propinsi dan kotamadya sangatlah bagus tetapi tidak adanya sinkronisasi atau sinergi maka dampaknya tidak terarah dan tidak dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

Seperti tagline yang sering didengungkan oleh akar rumput FAB-INDONESIA di Sulawesi Selatan :  

"Gubernur ku-SAYANG, Walikota ku-SUKA"

Tagline itu sebenarnya karena masyarakat ingin mensinergikan antara propinsi dan kotamadya.Usungan Gubernur SAYANG ( Syahrul Yasin Limpo - Agus Arifin Nu'mang ) telah dilantik untuk melanjutkan pembangunan Sulawesi Selatan yang lebih baik untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur.

Sedangkan di PILWALKOT MAKASSAR, masyarakat menginginkan adanya sinergi dengan propinsi.Figur SUKA ( Supomo Guntur dan Kadir Halid ) adalah sosok Birokrasi dan sangat dekat dengan rakyat kecil.

Pengalaman mereka sudah terbukti, Supomo Guntur sosok bersih dan tegas dipaketkan dengan sosok Kadir Halid yang dikenal dekat dengan pengusaha kecil dan pengusaha pasar dan loyal terhadap wong cilik, maka perubahan itu akan muncul dan dirasakan oleh masyarakat makassar nantinya.

BANGKIT untuk mensejahterakan MAKASSAR dengan didukung dengan sumber daya manusia yang berkwalitas akan diberikan kemudahan oleh BIROKRASI PEMERINTAH KOTA untuk menuju MAKASSAR KOTA DUNIA nantinya.

Mengenal program H.A.KADIR HALID sebagai Bakal Calon Walikota Makassar

MAKASSAR BANGKIT MENUJU   KOTA DUNIA, YANG BERDAYA SAING

UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA

( oleh H. Andi Kadir Halid )

Rumusan Visi tersebut  mengandung maksud sebagai berikut :

1.  MAKASSAR BANGKIT, mengandung makna bahwa perlu dilakukan upaya secara sadar untuk memberdayakan dan mengoptimalkan segenap potensi seluruh sumber daya baik sumber daya alam, Sumber daya buatan, sumber daya manusia maupun sumberdaya sosial, secara bersama-sama dan sinergis dengan greget dan semangat yang kokoh untuk mengembalikan masa kejayaan Kota MAKASSAR MENUJU KOTA DUNIA.  MAKASSAR  BANGKIT MENUJU KOTA DUNIA juga mengandung pengertian bahwa banyak potensi yang masih tersembunyi,  belum diberdayakan, harus di gali dan dibangunkan untuk bergerak bersama-sama menggerakkan roda pembangunan baik secara  kultural, fisik, maupun  secara ekonomi. 

Sejarah mencatat, Kota MAKASSAR telah banyak melahirkan tokoh mewarnai perjalanan negeri ini. Sederetan nama politisi dan birokrat yang berskala nasional, pionir-pionir yang piawai menggerakkan ekonomi local agroindustri, akademisi-akademisi yang cukup disegani, budayawan-budayawan, dan masih banyak sederet putra MAKASSAR yang dapat dibanggakan mampu menjadi inspirasi untuk membangkitkan semangat  MAKASSAR BANGKIT MENUJU KOTA DUNIA.  

   

2.  KOTA YANG BERDAYA SAING, mengandung pengertian bahwa dalam era otonomi daerah ini, Kota MAKASSAR harus dapat mewujudkan daya saing dengan daerah dan kota lain dalam lingkup nasional bahkan internasional. Segala kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan/tantangan perlu didentifikasi secara tepat.  Perlu dilakukan langkah menggunakan kekuatan untuk menangkap peluang, menggunakan kekuatan untuk  menghindarkan hambatan, mengatasi kelemahan dengan mengambil peluang yang ada dan meminimalkan kelemahan dan menghindarkan hambatan yang ada.  Kota MAKASSAR harus segera mengambil langkah strategis guna mengejar ketertinggalan dengan Kota-kota lain. Dengan Semangat MAKASSAR BANGKIT MENUJU KOTA DUNIA kita dapat membawa Kota MAKASSAR sebagai kota yang berdaya saing cukup kuat di tingkat nasional maupun internasional.     

3. MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, mengandung pengertian bahwa segala upaya pembangunan diarahkan bagi tercapainya kesejahteraan seluruh masyarakat Kota MAKASSAR tanpa kecuali. Sejahtera adalah terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan,  kesehatan maupun penghasilan, keamanan termasuk di dalamnya adalah kemudahan akses, kenyamanan  dan keamanan  infrastruktur dan pelayanan perkotaan.

Pembangunan dimaksudkan suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap masyarakat untuk me¬menuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi  untuk mencapai keadaan yang lebih baik dimasa mendatang. Pembangunan harus mengupayakan agar kualitas hidup manusia sebagai individu maupun sebagai masyarakat harus terus menerus meningkat.  Untuk menjamin hal tersebut maka perlu kiranya dilakukan pengembangan dan pemeliharaan ketersediaan sumberdaya, baik sumberdaya alam, sumberdaya buatan, sumberdaya manusia maupun sumberdaya sosial. 

Lebih sederhananya, pembangunan merupakan perpaduan yang optimal antara tujuan sosial, ekonomi dan ekologi. Adapun dalam rangka menterjemahkan visi ke dalam rumusan program dan kegiatan pembangunan, maka dapat saya rumuskan Misi pembangunan Kota MAKASSAR adalah sebagai berikut :

1. Bangkit Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Efisien, Produktif dan Merata

Perwujudan misi ini dilakukan melalui pengembangan pertumbuhan ekonomi yang efisien dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja , produktif dan merata mendorong kegiatan perdagangan dan jasa sebagai aktivitas ekonomi utama dan menjadi tulang punggung tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan tetap konsisten pada upaya pemberdayaan ekonomi local;

2.  Bangkit Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Dilakukan melalui peningkatan kinerja pelayanan publik yang  pasti, cepat, tepat, aman dan terjangkau yang didukung kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien, aparatur yang professional, infrastruktur  yang memadai, dalam suasana politik, hukum, dan kamtibmas yang kondusif;

3.  Bangkit Mewujudkan masyarakat yang berkualitas

Dilakukan melalui  peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang utuh  dan menyeluruh guna  mewujudkan insan manusia yang bermartabat baik jasmani maupun rohani, makhluk pribadi maupun sosial dalam kerangka nilai-nilai humanis dan pluralis;

4.  Bangkit Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur yang berkelanjutan

Perwujudan misi ini dilakukan dengan mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru, pengembangan kawasan hinterland, maupun pengembangan sarana utilitas dan estetika kota secara berkesinambungan dengan memperhatikan tata kelola lingkungan yang abadi. 

Visi dan Misi saya selaku Bakal Calon Walikota Makassar ini ingin menjadikan MAKASSAR  BANGKIT  dengan pemberdayaan masyarakat kecil dan pemberdayaan sumber daya manusia yang siap bersaing MENUJU KOTA DUNIA nantinya.

Sumber:http://sukamakasar.blogspot.com/2013/04/mengenal-program-hakadir-halid-sebagai.html

Selera Penegakan Hukum Berbuah Anarkisme by Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR RI

PRAKTIK penegakan hukum yang hanya didasarkan pada selera dan order penguasa menyebabkan hukum menjadi tidak berkepastian menurut persepsi berbagai elemen masyarakat. Ketidakpastian itulah yang menjadi sumber anarkisme dan konflik komunal yang marak belakangan ini.

Dalam rapat dengan pihak Polri baru-baru ini, Tim Pengawas (Timwas) DPR untuk proses hukum kasus Bank Century mempertanyakan alasan penyidik Polri belum menyelidiki kasus akuisisi PT Ancora Land atas PT Graha Nusa Utama (GNU) yang mendapatkan aliran dana dari PT Antaboga Delta Sekuritas dan Bank Century. Ancora Land milik Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yang kini dikelola oleh Rianto Ahmadi, kakak kandungnya sendiri. Dengan menguakuisisi GNU, Ancora berhak menguasai aset tanah seluas 22 hektar di bilangan Cilandak, Jakarta Selatan.

Posisi Ancora Land sebagai pihak yang mengakuisisi PT GNU sebenarnya sudah dapat dijerat dengan pasal tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Apalagi, empat figur lain yang terkait kasus ini sudah menjalani proses hukum. Mereka adalah Robert Tantular, Toto Kuncoro, Johanes Sarwono, Septanus Farok dan Umar Muchsin. Akan tetapi, karena Ancora Land sudah terlanjur diasumsikan terpisah dari kasus aliran dana Century ke GNU, pihak berwajib merasa tidak perlu melakukan penyelidikan atas motif lain dibalik akuisisi itu.

Pada kasus dugaan korupsi di proyek Hambalang, terdakwa maupun saksi menyebut sejumlah nama penerima aliran dana. Namun, tidak semua nama dipanggil penegak hukum untuk menjalani pemeriksaan, sekalipun nama penerima dana itu terungkap dalam persidangan. Mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, pernah mengungkapkan bahwa seseorang yang sangat tersohor dan sangat dekat dengan kekuasaan mendapat uang dari perusahaannya untuk keperluan kongres sebuah partai politik. Namun penegak hukum belum bergerak untuk menindaklanjuti informasi dari Yulianis itu.

Berbeda dengan nasib Choel Mallarangeng. Namanya disebut oleh terpidana Mindo Rosalina Manulang sebagai pihak yang juga ikut menerima dana proyek Hambalang. Rosa menyebut nama Choel dalam kapasitasnya sebagai saksi di Pengadilan Tipikor, Januari 2012. Bermodalkan kesaksian Rosa itu, adik mantan Menpora Andi Mallarangeng ini pun ikut dicekal sejak Desember 2012. Dia juga sudah menjalani pemeriksaan oleh pihak berwajib.

Dalam kasus simulator SIM, terpidana M Nazaruddin menyebut dugaan keterlibatan beberapa anggota DPR. Nazaruddin menyebut sejumlah nama setelah dia menjalani pemeriksaan. Hanya dalam hitungan hari, surat panggilan untuk menjalani pemeriksaan langsung dilayangkan kepada beberapa anggota DPR yang namanya disebutkan oleh Nazaruddin.

Ilustrasi penyikapan penegak hukum terhadap sejumlah contoh kasus yang disebutkan tadi itu tidak hanya menggambarkan perbedaan perlakuan, tetapi juga mempertontonkan bagaimana praktik penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan selera dan order. Praktik itu juga memperlihatkan kesemena-menaan. Tragis, karena kesemena-menaan itu dipraktikan untuk memenuhi ambisi pemilik kuasa.

Kalau nama yang disebut atau diindikasikan terlibat dalam suatu kasus masih menjadi bagian dari --atau sangat dekat dengan-- pusat kekuasaan, peluangnya untuk mendapatkan kekebalan dari sentuhan penegak hukum cukup besar. Imunitas itu bisa didapatkan berkat lobi-lobi atau karena adanya perintah dari pusat kekuasaan. Kalau pendekatan persoalannya sudah seperti ini, model informasi yang diungkap Yulianis bukannya tidak diterima dan disikapi. Tetap diterima tetapi penyikapannya akan sangat berbeda. Informasi itu langsung divonis sebagai barang mentah yang proses hukumnya tak perlu ditindaklanjuti.

Penyikapan yang kurang lebih sama juga terhadap kasus akuisisi Ancora Land atas GNU. Ada indikasi kuat kalau penegak hukum diintervensi oleh kekuasaan, sehingga tindak lanjut hasil penyelidikan sebelumnya atas kasus ini tidak diteruskan. Dugaan inilah yang melatarbelakangi pertanyaan Komisi III DPR kepada Polri.

Kekuatan Negara

Berbeda jika nama-nama yang diduga atau diindikasikan terlibat suatu kasus dikenal sebagai sosok yang sikap politiknya berseberangan dengan pusat kekuasaan, atau setidaknya bersikap sangat kritis. Pusat kekuasaan langsung menunjukan selera menegakan hukum. Oknum-oknum kepercayaan penguasa di institusi penegak hukum dipaksa untuk mengadopsi selera yang sama, dan harus segera beraksi. Kadang, untuk memuaskan syahwat pemberi order, materi berkas acara pemeriksaan (BAP) dibocorkan kepada publik dengan pelintiran-pelintiran di sana-sini untuk semakin memojokan atau membunuh karakter si terperiksa.

Praktik penegakan hukum yang sarat dengan perilaku menyimpang ini bukannya tidak dipahami publik. Ada begitu banyak kasus yang proses hukumnya serba aneh menurut pemahaman publik. Dari kasus besar seperti skandal Bank Century hingga kasus Nenek Minah, Warga Desa Darma Kradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Nenek Minah sempat diancam pidana pasal 362 KUHP tentang Pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun karena dituduh mencuri tiga biji kakao. Begitu juga dengan kasus seorang siswa SMK yang harus dihadapkan ke pengadilan Negeri Palu dengan tuduhan mencuri sandal jepit. Dia diancam hukuman lima tahun penjara.

Keanehan-keanehan ini mendorong masyarakat sampai pada kesimpulan bahwa praktik penegakan hukum itu bisa juga ditentukan oleh faktor selera dan perintah penguasa. Juga terbentuk persepsi bahwa hukum itu bisa dibuat menjadi tidak konsisten dan tak berkeadilan lagi, karena penegak hukum menerima kesepakatan dan sangat terbuka untuk berkompromi. Persepsi seperti inilah yang menggerus kepercayaan berbagai elemen masyarakat terhadap hukum dan penegak hukum.

Model ketidakpastian hukum seperti inilah yang mendorong sejumlah elemen masyarakat mencari cara-cara non-hukum untuk menyelesaikan persoalan yang membelit mereka. Dalam sejumlah kasus pertikaian atau konflik antarkelompok warga, menghindari penyelesaian melalui proses hukum diambil dengan kesadaran penuh karena ada keyakinan masing-masing pihak bahwa hukum belum tentu berkeadilan, karena penegak hukum seringkali tidak independen.

Kecenderungan untuk mengingkari supremasi hukum, belakangan ini, tampak makin kuat dan mewabah ke berbagai kelompok masyarakat. Ditandai dengan maraknya tindakan anarkis, konflik komunal hingga beragam kasus pembunuhan manusia dengan latarbelakang persoalan yang sepele. Belum selesai masyarakat menggunjingkan tragedi penyerbuan lembaga pemasyarakatan Cebongan di Sleman, perhatian harus beralih ke kasus oknum polisi yang menembak rekannya sendiri. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, Kombes Pol dr Purwadi, ditembak oleh seorang anggota Pam Obvit Polrestabes Makassar.

Sudah berulangkali sejumlah elemen masyarakat mendeskripsikan situasi penegakan hukum terkini dengan sebutan dominasi mafia. Cara pandang yang demikian sesungguhnya merefleksikan pendapat bahwa peran dan kekuatan negara terus melemah, berbanding terbalik dengan semakin menguatnya arus pengingkaran terhadap supremasi hukum.

Supremasi hukum diingkari karena praktik penegakan hukum hanya mengikuti selera dan kehendak penguasa. Praktik yang demikian menyebabkan institusi penegak hukum kehilangan independensinya. Karena hakikat keadilan yang melekat pada hukum mulai diragukan, sebagian masyarakat pun mencari jalannya sendiri untuk menyelesaikan persoalan mereka.

7 Bintang yang Bersinar........Calon KAPOLRI

Presiden SBY segera akan mengganti Kapolri Jenderal Timur Pradopo dalam waktu dekat. Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha mengatakan, alasan pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk menjaga efektivitas pengamanan Pemilu 2014. 

Menurut Julian, perlu ada persiapan sejak awal dalam mengantisipasi pelbagai gangguan yang terjadi saat berlangsungnya pemilu.

"Presiden ingin dalam menjaga efektivitas penanganan keamanan, khususnya dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu 2014, tentunya akan lebih baik bila itu dipersiapkan lebih awal," ungkap Julian di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (10/4).

Terlebih, masa dinas Kapolri saat ini, Jenderal Pol Timur Pradopo akan berakhir pada Januari 2014 mendatang. Guna mempermudah pejabat baru, maka diperlukan pergantian sejak jauh-jauh hari.

"Artinya, setahun lebih atau setahun untuk persiapan bagi pejabat baru untuk bisa lebih memastikan penyelenggaraan pemilu aman, lancar, dan tertib," tandasnya.

Julian membantah, pergantian itu dilakukan karena banyaknya kasus kerusuhan atau kekerasan sosial di masyarakat.

"Oh bukan (karena rusuh). Selama ini kan semua bisa diatasi dengan baik oleh kepolisian, meskipun ada hal-hal yang terus muncul, namun tetap ditangani dengan baik," pungkasnya.

Awal tahun depan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo baru akan pensiun. Namun Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah berencana mengganti Kapolri pada Agustus atau September tahun ini.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Edi Saputra Hasibuan mengatakan, kini komisi telah bekerja keras mengumpulkan nama-nama yang pantas menggantikan Timur. 

"Ada delapan nama yang potensial, bintang tiga dan dua. Yang penting kan memenuhi syarat minimal, calon harus masih akan menjabat dua tahun. Sebagian besar bintang tiga pensiun tahun ini, tapi kan bintang dua bisa naik pangkat," kata dia.

Namun Edi menolak menyebut delapan nama itu. Dia hanya memberi gambaran bahwa calon kapolri nanti, selain diterima institusi kepolisian, juga harus diterima oleh rakyat luas.

Pun demikian dengan anggota kompolnas lain, Adrianus Meliala. Rabu, 3 April 2013 lalu Meliala sempat mengatakan, kompolnas sudah membentuk tim. "Begitu nanti Presiden panggil kami, kami sudah siap sampaikan delapan nama," ujarnya.

Dalam catatan kepolisian, saat ini ada tujuh orang berpangkat bintang tiga, misalnya Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Sutarman, Kepala Baharkam Komjen Oegroseno, Kepala Bagian Intelkam Komjen Imam Soejarwo, Irwasum Komjen Fajar Prihantoro.

Selain itu ada nama Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Anang Iskandar, Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Komjen Budi Gunawan, dan Wakil Kepala Polri Nanan Sukarna. Namun lima di antara mereka akan pensiun tahun ini dan tahun depan, misal Imam Soejarwo, Fajar, Nanan, Oegroseno.

Padahal, syarat menjadi kapolri yang diajukan kompolnas minimal menjabat dua tahun lagi. Oleh sebab itu, pengganti Timur kabarnya berasal dari angkatan 82, 83 dan 84. Berikut 7 nama yang disebut-sebut layak memimpin Polri:

1. Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Anang Iskandar

Komjen Pol Anang Iskandar, sekarang menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) disebut-sebut menjadi calon kuat  pengganti Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Pria kelahiran Mojokerto, Jawa Timur, 18 Mei 1958, itu adalah perwira tinggi  aktif angkatan 1983. 

Karir Anang lumayan cepat. Hanya dua bulan menjabat orang nomor satu di Akademi Kepolisian, Anang kembali dimutasi, dan  kini dipromosikan menjadi kepala pelaksana harian (Kalakhar) Badan Narkotika Nasional menggantikan Komjen Gories Mere.

Sebelum menjabat sebagai Kepala BNN, Anang sempat menjabat sebagai Kapolres Blitar, Kapolres Kediri, Kepala SPN Mojokerto  Polda Jatim, Kepala SPN Lido Polda Metro Jaya, dan Kapolwiltabes Surabaya. 

Dia juga pernah menjabat Direktur Advokasi Deputi bidang Pencegahan BNN, Kapolda Jambi (2011), Kepala Divisi Humas Polri,  Juni-September 2012, Gubernur Akpol, September-Desember 2012, dan menjabat Kepala BNN mulai 11 Desember 2012- sekarang.

2.Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Komjen Budi Gunawan

Budi Gunawan adalah perwira tinggi polri Angkatan 1983. Kini dia menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian.? Sebelum itu secara berturut-turut ia pernah bertugas sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Kepala? Divisi Hukum Polri, Kapolda Jambi, Kepala Selapa Polri.

Dia juga pernah menjabat sebagai Kapolda Bali. Bahkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, Budi Gunawan pernah menjabat sebagai ajudan presiden.

Tahun 2006 Budi pernah bertugas di bagian pendidikan Polri sebagai Kepala Selapa Polri. Semasa Budi Gunawan menjadi Kepala Selapa Polri, Budi melakukan banyak perubahan yang sangat positif dan signifikan untuk perkembangan pendidikan Polri di Selapa.

Budi berhasil mendirikan Selapa Knowlegde Centre (SKC) pada tanggal 18 Desember 2006. SKC adalah perpustakaan digital? modern dan “canggih” untuk para perwira polisi yang menjadi siswa Selapa. Perpustakaan itu juga dapat dikunjungi oleh? masyarakat umum.

Budi termasuk yang santer disebut-sebut sebagai salah satu pati pemilik rekening gendut. Tetapi dalam beberapa kesempatan? Mabes Polri selalu mengatakan bahwa kepemilikan rekening gendut tersebut sudah diproses dan tidak ada masalah.

3. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno

Irjen Pol Putut Eko Bayu Seno kini menjabat sebagai Kepala Polda Metro Jaya. Lahir di Tulungagung, Jawa Timur, 28 Mei? 1961, jenderal bintang dua ini termasuk jenderal dengan karier mengkilap. 

Karier kepempimpinan bapak tiga anak ini diawali dengan menjabat Kapolres Situbondo (2000-2001). Berikutnya menjabat? Kapolres Jember selama dua tahun (2001-2003). Setelah itu Putut ditarik ke Mapolda Jawa Timur sebagai Koorspripim Kapolda? Jawa Timur (2003-2004).

Pada awal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat pada 20 Oktober 2004, Putut pun ditugaskan sebagai ajudan? presiden (Pamen De SDM Polri) selama lima tahun (2004-2009). 

Setelah itu Putut naik pangkat sebagai jenderal, lalu dia ditugasi sebagai Wakapolda Metro Jaya (2009-2011), Kapolda? Banten (2011) lalu mendapat pangkat irjen polisi dan terakhir menjabat Kapolda Jawa Barat (2011-2012) sebelum kini menjadi Kapolda Metro Jaya.

4. Kabareskrim Komjen Pol Sutarman

Komjen Pol Drs Sutarman adalah alumni Akpol 1981. Dia merupakan Kabareskrim Mabes Polri yang aktif sejak 6 Juli 2011. Dia diangkat sebagai orang nomor satu di Bareskrim untuk menggantikan Ito Sumardi Ds yang telah memasuki masa pensiun.

Sutarman tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan penting di sepanjang karirnya. Pada tahun 2000, dia adalah Ajudan Presiden RI pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Kemudian pada akhir 2004, dia pernah menjabat sebagai Kapolwiltabes Surabaya, dan kemudian berturut-turut menjabat sebagai Kapolda Kepri, Kaselapa Lemdiklat Polri. Setelah menjabat sebagai Kaselapa Lemdiklat Polri, Sutarman lalu menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada masa jabatan 23 Juni 2010 hingga 4 Oktober 2010. Ia menggantikan Irjen Pol Timur Pradopo. 

Setelah lepas jabatan sebagai Kapolda Jawa Barat dan digantikan oleh Irjen Pol H Suparni Parto, Sutarman kemudian menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.

Pada 2011, setelah melalui proses penyaringan, jabatan Kabareskrim Mabes Polri ditentukan dan posisi penting itu akhirnya diduduki oleh Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Sutarman. Ada keunikan dalam sejarah karir Jenderal bintang tiga ini. Sutarman pernah menggantikan Timur Pradopo (yang kini adalah Kapolri) di dua tempat yang berbeda, yakni Polda Jabar dan Polda Metro Jaya. Mungkinkah dia kembali menggantikan Timur Pradopo?

5. Kepala Polda Jawa Barat Irjen Tubagus Anis

Irjen Pol Tubagus Anis Angkawijaya kini menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat menggantikan Irjen Pol Putut Eko Bayuseno.? Jenderal bintang dua ini lulusan Akpol 1981. Sebelum menjabat Kapolda di Jawa Barat, dia ditugaskan sebagai Kapolda? Sulawesi Tenggara. 

Nama Tubagus Anis sebelumnya tidak tercantum dalam TR Kapolri (Kep/645/X/2012) yang berisi mutasi Kapolda Metro Jaya, Jawa Barat, dan Lampung. Namanya baru muncul di akhir setelah Mabes Polri meralat mutasi tersebut (ST/2161/X/2012). Brigjen Pol Jodie Rooseto yang sedianya dipromosikan dari Kapolda Lampung ke Polda Jawa Barat dibatalkan dan slot nama? Jodie diisi Tubagus Anis.

Sebelum menjabat Polda Jawa Barat, Tubagus Anis pernah menjabat Wakasat Lantas Polres Ujungpandang 1988-1989,? Kapuskodalops Poltabes Palembang 1989-1990, Kasat Lantas Polwil Bengkulu 1990-1992, dan Kasat Lantas Polres Metro Jakarta? Pusat tahun 1992.

Dia juga pernah menjabat Kapolsek Metro Menteng Polres Jakarta Pusat tahun 1992, Kapolres Pandeglang tahun 1999-2000,? Kapolres Sukabumi tahun 2000-2003, Wadirlantas Polda Jambi tahun 2003-2006, Kapoltabes Banjarmasin tahun 2006, Karoops? Polda Kalimantan Timur tahun 2009-2010.

Kemudian dia menjabat Irwasda Polda Jawa Barat tahun 2010-2011, Dir Pasca Sarjana PTIK tahun 2011-2012, Kapolda Sulawesi? Tenggara tahun Maret 2012-Oktober 2012, dan Kapolda Jawa Barat mulai 30 Oktober 2012 sd sekarang.

6. Kepala Polda Sumatra Selatan Irjen Saud Usman

Tidak banyak info yang bisa diketahui dari sosok Saud Usman Nasution. Namun di kalangan para penegak hukum, nama Irjen? Polisi Saud Usman Nasution sudah tidak asing lagi. 

Lelaki lulusan SMA Negeri 2 Padang Sidempuan, Sumatera Utara tersebut merupakan mantan Kepala Divisi Humas Markas Besar (Mabes) Polri. Kini dia menjabat sebagai Kepala Polda Sumatra Selatan.

Sebelum menjadi Kadiv Humas Mabes polri, Saud menjabat sebagai Staf Ahli Sosial Budaya Polri. Dia juga pernah menjabat? sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri dengan pangkat Komisaris Besar. Pada masa kepemimpinannya pasukan elit? antiteror itu secara struktur ada di bawah Kabareskrim. 

Pada bulan Juni 2012, berdasarkan Surat Telegram Rahasia Kapolri nomor ST/1380/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, Saud Usman ditunjuk untuk menjadi Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) menggantikan Irjen Pol Bekto Suprapto yang memasuki masa pensiun.

7.Kepala Polda Sulawesi Selatan Irjen Mujiwaluyo

Irjen Mudji Waluyo kini menjabat Kepala Polda Sulawesi Selatan. Pria kelahiran Tulungagung itu menetap lama di Jalan? Gubeng Kertajaya, Surabaya. Begitu lulus Akabri, dia bertugas sebagai reserse di Polwiltabes sampai menjadi Kanit. Jabatan tertinggi di Jatim adalah Kapolwil Malang. Setelah itu pria berbadan gemuk itu menjabat Kadiv Hukum Mabes Polri. Pada awal tahun lalu, Kapolri melakukan perombakan, dan memutasi sejumlah pejabat polri. Jenderal Mudji Waluyo dimutasi ke Sulawesi dan menjabat sebagai Kepala Polda di Sulawesi Selatan.

sumber:http://www.merdeka.com/peristiwa/sby-segera-ganti-kapolri-karena-alasan-keamanan-pemilu.html

Untuk Siapa Kurikulum 2013...?

Nelson Mandela pernah berujar: “Pendidikan adalah senjata terkuat yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia.” Tapi tidak demikian di Indonesia. Kebijakan pendidikan yang amburadul, selalu mengorbankan dua pelaku penting pendidikan: guru dan murid. Namun sepertinya ini bukan masalah bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dengan asyiknya tengah merancang Kurikulum 2013.

Di penghujung tahun 2012, pemerintah melalui Kemdikbud membuat keputusan mengagetkan, yaitu mengubah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 dengan Kurikulum 2013 yang dianggap dapat memecahkan masalah pendidikan di Indonesia.

Pemerintah meyakini Kurikulum 2013 dapat menyiapkan anak didik yang memiliki kompetensi mumpuni, menjawab tantangan zaman, mendorong kreatifitas, meningkatkan kemampuan matematika, mengakrabkan anak didik dengan data, hingga mengajarkan budi pekerti.

Pemerintah juga kerap mengatakan, rendahnya hasil riset internasional tentang kualitas siwa di Indonesia, membuat Kurikulum 2013 “penting dan genting”. Kemdikbud juga pernah menyatakan bahwa kurikulum 2013 adalah yang terbaik di dunia, dirancang oleh para profesor, jadi tidak mungkin salah. Bagi yang menolak kurikulum 2013, Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, bukanlah pemain inti dalam pendidikan nasional (Kompascom, 30/03). Nuh menegaskan, pemain inti Kurikulum 2013, adalah penyelenggara dan pemilik sekolah. “Yang ramai nolak itu yang enggak punya sekolahan dan bukan pengelola sekolahan," demikian seperti dilansir media.

Padahal, Koalisi Tolak Kurikulum 2013 bukan tak pernah mengajak Kemdikbud bicarakan kurikulum 2013. Tapi Kemdikbud tetap ngotot. Koalisi juga selalu siap diajak debat terbuka, bahkan aktif mengajak. Tapi Kemdikbud tidak mau. Bahkan, hari Minggu lalu (7/4), di Universitas Negeri Jakarta, tempat kuliah para calon guru, berlangsung diskusi Kurikulum 2013. Namun Wamendikbud Musliar Kasim tidak hadir.

Akhirnya, Kurikulum 2013 hanya menjadi satu lagi rancangan tambal sulam di tengah lautan persoalan pendidikan.

Karena riset internasional

Kemdikbud selalu mengatakan bahwa alasan perubahan kurikulum karena rendahnya hasil riset internasional yang mengukur kualitas murid, yaitu PISA, TIMSS, dan PIRLS.

Programme for International Student Assessment atau PISA, adalah evaluasi sistem pendidikan negara-negara di dunia. PISA menilai kemampuan kognitif dan keahlian membaca, matematika dan sains. Pada tahun 2009, PISA memperlihatkan rata-rata siswa Indonesia hanya menguasai pelajaran sampai level 3 dari 6 level. Dalam hal membaca, Indonesia berada di peringkat 57, matematika di peringkat 61, dan sains di peringkat 60, dari 65 negara.

Kemudian, Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), studi internasional untuk mengukur prestasi matematika dan sains siswa SMP. TIMSS membagi penilaian dalam empat kategori, yaitu rendah, menengah, tinggi, dan lanjutan. Hasil penelitian TIMSS memperlihatkan 95% siswa Indonesia hanya mampu menyelesaikan soal hingga tingkat menengah atau intermediate.

Riset berikutnya, Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) adalah studi internasional tentang literasi membaca (melek huruf) untuk siswa Sekolah Dasar. PIRLS diselenggarakan lima tahun sekali. Pada tahun 2011, PIRLS diikuti oleh 45 negara. Hasilnya memperlihatkan bahwa peserta didik Indonesia berada pada peringkat ke 41 dari 45 negara dalam literasi membaca.

Pemerintah mengartikan hasil ketiga penelitian di atas bahwa kurikulum yang ada sekarang, berbeda dengan tuntutan zaman global. Sehingga obat mujarabnya adalah Kurikulum 2013. Setidaknya ada tiga sisi yang bisa kita gali soal sengkarut Kurikulum 2013, yaitu: menabrak dasar hukum, anggarannya yang meroket, serta isi kurikulum yang membuat geleng-geleng kepala. 

Menabrak dasar hukum

Dalam merancang program apapun, termasuk kurikulum, pemerintah harus berpatokan pada Undang-undang. Pasal 36 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), jelas menyebut bahwa pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan.

Tapi, Kemdikbud tidak mengacu pada standar pendidikan nasional dalam membuat Kurikulum 2013. Yang ada, Kemdikbud membuat Kurikulum 2013 terlebih dahulu duluan, baru kemudian meralat standar nasional pendidikan. Jadi, setelah kurikulum 2013 diganti, baru kemudian Kemdikbud ramai-ramai berusaha merevisi PP tentang Standar Nasional Pendidikan. Dari dasar hukummya saja, Kurikulum 2013 sudah bermasalah. Bukannya memulai dari Undang-undang, Kemdikbud malah menabraknya.

Kurikulum 2013 juga dibuat tanpa perencanaan matang. Dalam waktu singkat enam bulan, cling! Kurikulum langsung jadi. Masyarakat juga berhak mencatat, Kemdikbud tidak pernah mengevaluasi kurikulum sebelumnya (KTSP 2006). Tanpa evaluasi, Kemdikbud gagah berani tetap merancang Kurikulum 2013. Padahal, KTSP 2006 saja masih belum bisa diterapkan secara menyeluruh. Sekarang, sudah mau ganti lagi.

UU Sisdiknas pasal 36 ayat (2) juga menyebutkan bahwa kurikulum di semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Tapi saat ini, seluruh buku disusun secara terpusat. Buku panduan untuk guru juga dibuat di pusat. Bagaimana mau mengembangkan potensi daerah?

Kemudian, di PP No. 17 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang disebut kurikulum adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi harusnya, kalau Kemdikbud mau mengubah kurikulum, UU dan PP-nya yang harus dibereskan dahulu, baru mengubah kurikulum. Bukan asal mengubah, tapi menabrak macam-macam peraturan.

Anggaran yang meroket

Proses penyusunan Kurikulum 2013 rawan korupsi. Indikasinya terlihat dari proses penganggaran yang tidak terencana dengan baik. Kemdikbud awalnya mengajukan anggaran 684 miliar—yang kemudian disetujui DPR sebesar 631 miliar. Kemudian naik jadi 1,4 triliun. Lalu melesat lagi jadi 2,49 triliun.

Ketika dana meroket jadi 2,49 triliun, Kemdikbud akan mencomot Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 748 miliar dan dari APBN 2013 yang relevan seperti pelatihan guru, sebesar 1,1 triliun, untuk menambal kekurangna.

Mencomot DAK juga bukan perkara gampang. Sebenarnya, DAK dipergunakan untuk membiayai pengadaan sarana, prasarana sekolah, dan buku. Mencomot DAK untuk mendanai Kurikulum 2013, jelas dapat mengganggu perencanaan sekolah yang berbasis kebutuhan riil. Sekolah boleh jadi harus membatalkan kebutuhan riilnya, demi DAK dipakai untuk menalangi biaya Kurikulum 2013.

Saat ini, yang masih jadi masalah di DPR adalah proses perubahan mata anggaran di APBN 2013 yang mau digunakan untuk Kurikulum 2013. Karena APBN 2013 sudah disahkan, otomatis perubahan mata anggaran tidak bisa dengan mudah dilakukan. Pemerintah tidak bisa seenaknya tergesa mengubah-ubah penggunaan anggaran untuk Kurikulum 2013.

DPR masih belum menyetujui anggaran Kurikulum 2013 selain yang 631 miliar. Saat ini, DPR punya peranan penting untuk menyetujui atau menolak anggaran ini. Semoga DPR berpikir jernih, dan lagipula DPR harus bertindak sesuai UU No. 17 Tahun 2003 yang mengamanatkan perubahan mata anggaran dalam APBN harus disetujui dahulu oleh DPR.

Namun, kalau kita tengok, waktu pencairan anggaran dan masa reses DPR yang dimulai sekitar 12 April 2013, merupakan waktu yang sempit. Sedangkan kurikulum 2013 harus diterapkan pada tahun ajaran baru Bulan Juli 2013. Belum lagi masalah buku dan pelatihan guru. Waktu yang sempit ini menimbulkan potensi pengadaan buku dan pelatihan guru yang tidak sesuai aturan. Sirine tanda bahaya harus dinyalakan.

Kemdikbud, mana dokumen resmi Kurikulum 2013?

Kemdikbud sampai saat ini juga belum memberikan dokumen resmi Kurikulum 2013. Masyarakat, bahkan Panitia Kerja (Panja) Kurikulum DPR RI juga belum pernah melihat dokumen kurikulum yang resmi dan final. Ibaratnya, kita seperti meributkan barang abstrak yang tak jelas rimbanya. Selama ini, yang beredar di masyarakat hanyalah sekumpulan lembaran (slide) power point berisi Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013. Profesor bidang Sosiologi Universitas Indonesia Thamrin Tomagola mengatakan, “Kurikulum 2013 sarat dengan dua muatan dogmatis-ideologis: nasionalisme sempit dan religiusitas artifisial/ kulit.”

Empat Kompetensi Inti (KI) dalam Kurikulum 2013 adalah: semangat religius; sikap sosial sebagai anggota masyarakat dan sebagai bangsa; ketiga, pengetahuan baik yg faktual, konseptual, prosedural, meta kognitif; dan keempat, aplikasi KI 1 sampai dengan 3 merupakan satu kesatuan. KI 1 dan 2 tidak diajarkan langsung (indirect teaching). Kompetensi Inti mengikat semua Kompetensi Dasar semua mata pelajaran, dan Kompetensi Inti 1 mengutamakan semangat religius.

Kurikulum 2013 juga akan menghapus Bahasa Inggris dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Ini tentu bertentangan dengan semangat yang sering diutarakan Kemdikbud, bahwa pendidikan nasional harus mampu berkompetisi di tingkat global. Bagaimana caranya, jika Bahasa Inggris dan TIK dihapus? Bagaimana dengan para guru yang mengajar Bahasa Inggris dan TIK? Mereka akan kehilangan pekerjaan. Apakah ini sudah dipikirkan matang-matang oleh Kemdikbud?

Selain itu, metode pembelajaran tematik integratif adalah salah satu aspek yang diunggulkan dalam Kurikulum 2013. Padahal, Kurikulum 2006 pun selalu mempromosikan metode tematik integratif. Sehingga, metode ini bukan barang baru lagi yang perlu disanjung-sanjung.

Untuk kelas 1 sampai 3 Sekolah Dasar, pemerintah mencoba menyatukan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) ke dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Para penyusun kurikulum tampaknya mengambil salah satu kalimat yang ada pada Kompetensi Inti, kemudian dikait-kaitkan dengan materi-materi yang akan diajarkan.

Dalam dokumen Kompetensi Inti dan Kompetensi yang berhasil kami dapatkan, beginilah contoh penyatuan tersebut dalam mata pelajaran Matematika Kelas X, yaitu: disiplin, konsisten dan jujur dan aturan eksponen dan logaritma. Kedua, perbedaan di dalam masyarakat majemuk dan persamaan dan pertidaksamaan linier. Ketiga, mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Itulah kompetensi kurikulum yang disebut-sebut terhebat di dunia.

Kebijakan pendidikan juga seringkali tak pikirkan nasib guru. Sekarang, Kurikulum 2013 hanya kembali akan menjadikan guru sebagai korban. Penyediaan silabus untuk perlengkapan ajar bagi guru juga kerap disebut-sebut pemerintah untuk mencari dukungan masyarakat. Padahal, ini mematikan kreatifitas guru dalam mengajar. Pokoknya mengacu pada buku yang dititahkan pusat.

Dari data Uji Kompetensi Guru (UKG) yang juga merupakan proyek Kemdikbud, terlihat bahwa mutu guru di Indonesia rendah. Dengan mutu guru yang masih rendah, apakah guru dapat mengajar Kurikulum 2013 dengan baik? Pelatihan juga tidak lantas bisa menjadi obat manjur untuk meningkatkan mutu guru. Mutu guru tak bisa sekonyong-konyong naik dengan pelatihan beberapa hari.

Akhir Maret lalu, kami juga mendapat kabar bahwa penulisan buku induk (buku yang akan menjadi standar penulisan buku bagi penerbit), belum selesai ditulis. Bahkan buku induk untuk SMA/ SMK sama sekali belum dikerjakan, alias masih nol. Tapi, bagaimana buku induk mau cepat selesai, kalau dokumennya saja masih berganti-ganti mengikuti maunya Kemdikbud?

Bahkan, Desember 2012 lalu, ketika dokumen kurikulum belum jadi dan uji publik baru akan dijalankan, Kemdikbud sudah pernah mengumpulkan penerbit-penerbit untuk membahas buku. Bagaimana bisa?

Sekarang, kita sudah memasuki Bulan April, sementara Bulan Juli semua buku harus sudah selesai dan terdistribusi. Apakah sempat?

Pengadaan, akankah mengada-ada?

Bukan hanya segi isi buku, proses pengadaan buku juga rawan korupsi. Ini sudah rahasia umum. Tahun 2007, terjadi kasus korupsi di Kemdikbud dalam lelang pencetakan buku keterampilan fungsional. Pelaku korupsinya tak lain adalah pejabat Kemdikbud sebagai panitia lelang dengan modus mark up (penggelembungan). Pengadaan buku Kurikulum 2013 tidak menutup kemungkinan terjadi korupsi. Ingat, anggaran buku Kurikulum 2103 adalah 1,1 triliun rupiah.

Jangan lupa, 77% kasus korupsi yang ditangani KPK adalah soal pengadaan. Di kurikulum 2013, pengadaan buku dianggarkan 1,1 triliun. Bukan uang kecil. Namun, diskusi yang terjadi di masyarakat, turut menentukan arah keputusan anggaran di DPR. Bersuaralah menolak Kurikulum 2013, mumpung masih bisa.

Jangan tumbalkan guru dan murid!

Kurikulum 2013 yang tak matang dan masih dipaksa jalan, sungguh membuat heran. Kurikulum yang compang-camping baik dari segi isi, menabrak aturan hukum, ketiadaan dokumen resmi yang bisa diakses baik masyarakat dan DPR, serta dana yang angkanya tak main-main, membuat banyak pihak khawatir: sebenarnya untuk siapa kurikulum ini dibuat? Kurikulum tak bisa hanya jadi ambisi segelintir pejabat. Yang akan terkena dampaknya, jutaan anak Indonesia, jutaan guru. Sebaiknya Kemdikbud merenungkan itu baik-baik.

Jangan jadikan masa depan anak Indonesia sebagai tumbal proyek. Andai kurikulum ini baik adanya: direncanakan dengan matang, substansinya mantap, anggaran tak bermasalah, tentu dukungan akan mengalir. Kenyataannya tidak begitu. Kemdikbud perlu berkaca: apakah kurikulum ini sesuai Undang-undang? Baik untuk murid dan guru? Untuk masyarakat? 

Kemdikbud harusnya fokus membenahi kemampuan guru, memperbaiki fasilitas sekolah dan mekanisme penyaluran dana pendidikan yang rawan korupsi. Itu saja dulu.

Carut marut pendidikan nasional bukan hanya soal uang triliunan, tapi menyandera masa depan generasi pembaharu, yang nantinya harus memotong tradisi korup bangsa ini. Tapi bagaimana generasi ini mau memotong tradisi korup, kalau kurikulum yang akan diajarkan pada mereka saja kacau? Guru juga akan kembali menjadi korban bila kurikulum ini jadi diterapkan.

Jika kurikulum yang menjadi landasan belajar anak-anak bangsa begitu kacau dan keliru, bagaimana lagi kita mau mengharapkan perubahan kualitas pendidikan?

Sumber:Siti Juliantari/Peneliti Indonesia Corruption Watch

Keharusan KPUD dalam TRANSPARANSI penggunaan dana hibah PEMKOT MAKASSAR

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan, menyerahkan dana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Makassar senilai Rp 41 miliar kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Makassar. Pada kesempatan itu, Pemkot juga diserahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin mengungkapkan, penyerahan ini dilaksanakan di ruang pola kantor Balaikota. Penyerahan dana Pilwalkot tersebut diserahkan langsung kepada Ketua KPUD Makassar, Misna Hattas, dan disaksikan oleh Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Capil Makassar, Maruhum Sinaga, semua camat dan lurah se-kota Makassar.

"Dari laporan DP4 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, jumlah pemilih potensial kota mencapai 1.179.410 jiwa dari 1,6 juta penduduk Makassar saat ini. Data yang telah diberikan akan menjadi dasar bagi kerja KPU dalam menyusun daftar pemilih yang akan digunakan pada Pilkada Wali Kota Makassar, September mendatang," kata Ilham.

Ilham menjelaskan, dana yang digunakan untuk penyelenggaraan pilkada sebesar Rp 41 miliar itu akan digunakan pada rangkaian tahapan Pilkada yang akan dimulai April ini.

"Dasar data penduduk ini akan diverifikasi kembali oleh KPUD Makassar. Data ini diharapkan akan membantu KPUD Makassar dalam menetapkan jumlah pemilih, sehingga harapan kita tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu akan meningkat. Selama ini tingkat partisipasi pemilih yang dicapai hanya sampai 60 persen saja," ujar Ilham.

Ilham juga mengungkapkan, dana hibah yang turut diserahkan nantinya akan diberikan laporan pertanggungjawaban oleh KPUD Makassar. Dana hibah yang diserahkan merupakan dana APBD Kota Makassar tahun anggaran 2013.

"Seluruh dana yang digunakan akan dipertanggungjawabkan, sehingga berapapun dana yang digunakan bisa diketahui dan bila ada sisa anggaran maka dananya bisa dikembalikan ke kas Pemkot. Dana yang kita hibahkan ini telah memperhitungkan kemungkinan terjadinya pilkada dua putaran," lanjut Ilham.

Sementara Ketua KPUD Makassar, Misnah Hattas, menyatakan, peran serta aparat pemerintah dalam suksesnya penyelenggaraan pilkada tergambar dari pemutakhiran data penduduk. Hal ini karena yang turun mendata penduduk secara langsung adalah aparat RT/RW di bawah wewenang Kelurahan/Kecamatan.

"Dukungan dari aparat akan memperlancar kerja KPUD Makassar. Tahapan pemilu kada Kota Makassar akan dimulai dengan penyerahan dukungan bagi bakal calon wali kota independen, tahapan ini dimulai pada 24 April," tandasnya.

PRESS CONFERENCE KADIR HALID

Rombongan Kadir diterima Ketua Harian Tim Pilkada Golkar Makassar Iswan S Utomo. Saat Kadir masuk ke Sekretariat Golkar, para simpatisannya meneriakkan tagline SUKA yang merupakan singkatan dari Supomo-Kadir.

Kadir Halid saat memberikan sambutan pendaftaran menuturkan siap secara penuh maju sebagai calon Wali Kota Makassar. “Saya menyatakan siap maju sebagai calon wali kota,” katanya.


Berkas-berkas yang disyaratkan setelah diserahkan Kadir ke Tim Pilkada Makassar sendiri langsung diverifikasi. Hasilnya, Tim Pilkada Golkar Makassar memastikan berkas Kadir sudah lengkap.
“Berkas yang diserahkan sudah lengkap. Itu berarti bapak Kadir sudah resmi mendaftar di Partai Golkar,” ujarnya.

Penyampaian itu langsung direspon simpatisan Kadir dengan teriakan SUKA (Supomo-Kadir). “Hidup SUKA, Supomo Kadir,” teriak simpatisan Kadir yang mengantar.

Usai mendaftar, Kadir yang menggelar jumpa pers menuturkan sebagai kader senior yang telah berkecimpung di Golkar selama 25 tahun ia berharap bisa mengendarai Partai Golkar.
“Soal saya di posisi mana, saya siap menerima apapun keputusan partai. Terkait tagline SUKA saya kembalikan ke masyarakat,” jelas Kadir.

Program utamanya sendiri dijelaskan Kadir adalah pemberdayaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. “Yakni dengan bantuan modal bergulir Rp1 miliar perkelurahan,” ucapnya.

Sementara untuk para pedagang pasar, Kadir juga menyiapkan program penyaluran dana bergulir sebesar Rp50 miliar.

“Kalau soal kemacetan dan banjir sudah umum. Terkait kesehatan gratis kita akan programkan puskesmas jadi tempat rawat inap,” katanya

Peningkatan Kesejahteraan masyarakat 

Kadir Halid pun menuturkan, program peningkatan kesejahteraan Makassar telah dipersiapkan termasuk pemberdayaan sumber daya manusia menuju kota dunia.

Berbagai program berdasarkan pengalaman kami bekerja sama dengan UKM serta pemerintah daerah.Program ini akan lebih berhasil karena adanya jaminan modal kerja dari pemerintah kota nantinya ditiap-tiap kelurahan.

Kadir Halid sosok sederhana maju sebagai Bakal Calon WALIKOTA MAKASSAR

Anggota DPRD Sulsel yang juga Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel Kadir Halid resmi mendaftarkan dirinya sebagai calon Wali Kota di Partai Golkar, Rabu (10/4/2013).

Kadir datang diantar ratusan simpatisannya baik dengan mengendarai mobil, motor, becak, maupun becak motor (bentor). Selain itu, Kadir datang dengan berjalan kaki diiringi puluhan anak-anak yang membawa bola.

Rombongan Kadir diterima Ketua Harian Tim Pilkada Golkar Makassar Iswan S Utomo. Saat Kadir masuk ke Sekretariat Golkar, para simpatisannya meneriakkan tagline SUKA yang merupakan singkatan dari Supomo-Kadir.

Tim pemenangan Kadir, Nasran Mone mengatakan, tim pemenangan Kadir telah dibentuk di 143 kelurahan. “Termasuk koordinator di semua kecamatan,” ujarnya.

Adik kandung Nurdin Halid ini menambahkan dalam tim pemenangannya juga tergabung para sporter PSM Makassar. “Di pasar-pasar juga ada posko pemenangan Kadir,” ucapnya.

Nurdin sendiri kata Kadir dan keluarga besarnya sudah sepenuhnya memberikan dukungan. “Kalau Pak Nurdin, sudah memberikan dukungan setahun yang lalu,” pungkasnya

Beberapa elemen masyarakat turut serta mengantar terlihat diantaranya : ikatan rt-rw sekota makassar, ikatan psm, perwakilan usaha kecil menengah dan elemen lembaga swadaya masyarakat seperti FAB-INDONESIA.

Hot News : HARI INI KADIR HALID MENDAFTAR CALON WALIKOTA MAKASSAR di DPC GOLKAR

Seperti telah diketahui publik Makassar, bahwa dari Partai Golkar ada tiga figur yang selama ini telah mensosialisasikan diri untuk maju di Pilwali Makassar dengan mengendarai Partai Golkar, yakni Supomo Guntur, Yagking Padjalangi dan Kadir Halid.

Satu di antara ketiganya, yakni Wakil ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Kadir Halid, menyatakan tidak akan gentar tampil sebagai penantang baru terhadap dua bakal calon (balon) Wali Kota Makassar 2014 yang juga dari Partai Golkar.

Kepada wartawan belum lama ini, saudara kandung mantan ketua umum PSSI Nurdin Halid ini menyatakan sikap maju bertarung di pilwali Makassar.

Anggota komisi E DPRD Sulsel ini akan bersaing dengan dua balon Golkar Makassar yang jauh hari sebelumnya gencar bersosialisasi yakni Ketua DPD II Golkar Makassar Supomo Guntur dan Koordinator Wilayah DPD II Golkar Makassar Yagkin Padjalangi.

Pria asal Bone ini mengaku tidak gentar berhadapan terhadap kedua kader golkar tersebut di pilwali.
“Kita akan bersaing secara sehat untuk mendapat dukungan Golkar. Tidak rawanji di partai, karena semua akan patuh terhadap keputusan partai. Kader akan solid mendukung kader yang didukung,” kata Kadir Halid

Kadir optimistis partai Golkar tempatnya bernaung akan memberinya restu. “Saya siap maju jadi cawali Makassar dan siap menang. Untuk itu saya akan berusaha bagaimana Golkar mendukung saya karena golkar adalah kendaraan,” tambah Kadir

Saat ini, kadir tengah melakukan persiapan sosialiasi, “Saya bentuk tim dari tingkat kecamatan sampai 143 kelurahan dan tingkat RW guna mengangkat popularitas dan elektabilitas saya, mereka akan dikontrol oleh konsultan yang akan merancang apa saja yang dibutuhkan,”ujar Kadir

Kadir optimis meraup suara mayoritas di Makassar, “saya sudah mulai menyusun struktur, bahkan saya sudah punya peta kekuatan di Makassar, saya punya potensi untuk itu,”tegas Kadir.

KADIR HALID MENDAFTAR di DPC GOLKAR

Hari ini tanggal 10- April 2013 pukul 13.00,berangkat dari POSKO PEMENANGAN di latanette plaza, KADIR HALID akan mendaftar ke DPC GOLKAR MAKASSAR.Hal ini untuk membuktikan bahwa dirinya siap menjaga AMANAH PARTAI dan AMANAH RAKYAT MAKASSAR. Ada beberapa komponen yang akan ikut serta dalam pendaftaran ini seperti : PSM MANIA, MACZ MAN, UKM dan beberapa lembaga masyarakat Makassar.

 

INDONESIA TANAH SURGA,....katanya.

“Saya dari Indonesia looh”.. awalnya ringan banget dengan jawaban itu, tapi tinggal di sini selama ini bikin saya makin lama makin agak berat menjawabnya. kenapa ? Karena orang disini selalu membalas jawaban saya dengan :

“wah hebat ya, indonesia ekonominya kan lagi naik”

atau

“eh, banyak miliuner… …di indonesia ya?”

Kalau ditanya begitu saya biasanya bingung. saya mesti jawab apa ya? Saya tau bahwa negara saya kaya. Kaya budaya, kaya dengan hasil alam, tapi kalau tolak ukurnya ekonomi…….
 
Semua juga pasti tau cerita anak-anak pulau yang kalau mau sekolah aja harus manjat atau nyebrangin tali jembatan dulu. Belum lagi soal mereka yang kurang gizi? Atau ini deh yang paling hangat, yang baruuu aja hari ini terjadi, demo buruh – karena UMR yang terlalu rendah, dan mereka nuntut kenaikan.
hm..

Satu hal sih yang ada di pikiran saya. Apa ya rasanya masuk daftar 10 besar miliuner Indonesia tapi dengan keadaan negara yang sebegininya?

Kalau ada yang nyalahin negara atau pemimpinnya, saya sih nggak ikutan ya. Saya sih nggak nyalahin siapa-siapa. Kadang dengan kritikan seperti ini, banyak orang yang juga menjawab dengan “looh, saya kaya raya kan karena saya berusaha!” atau “saya kerja loh” atau “ini kan jerih payah saya? masa lo ngiri?!” Tapi sadar nggak sih, bahwa jawaban itu adalah jawaban paling egois sedunia?. Banyak dari mereka yang berusaha mati-matian tapi gajinya bahkan nggak cukup buat makan. Banyak dari mereka yang lerja lembur seperti sapi perah tapi boro-boro di bayar sepadan, malah di caci atau di potong gaji kalau nggak sengaja terlambat. Yang seperti itu apa namanya bukan jerih payahkah?

Kalau menurut saya itu adalah karena kesempatan. Memang sih, semua juga Tuhan yang mengatur, Rejeki.. Tapi, andai mereka yang mampu ini juga ikut menjadi tangan Tuhan untuk membantu. Zakat misalnya? atau anak asuh? adik asuh? siapa tau kita bisa ikut bantu betulin negara. Nggak cuma nunggu pemerintah. Kalau cuman nunggu tanpa usaha, mau rezim ganti sejuta kali, mau pemimpinnya sebagus apapun, sepertinya kelamaan juga nunggunya.

Ini kritikan sih sebenernya buat diri saya sendiri. Kalau ada teman-teman yang tergerak dengan tulisan saya, atau nggak suka juga silakan. Tapi semoga kita semua bisa lebih sayang sama sesama, minimal orang yang kita lihat – orang yang kita tau – yang kita kenal..

HOT NEWS : BAKU TEMBAK DI TIMIKA

TIMIKA - PAPUA kembali bergejolak. Kelompok bersenjata kembali beraksi menghadang iring-iringan pembawa logistik. Serangan membabi buta tetapi tidak membawa korban jiwa, seolah menambah daftar panjang kelompok bersenjata beraksi di negeri ini

Kelompok bersenjata tidak dikenal kembali beraksi, dengan melakukan penghadangan dan penembakan terhadap iring-iringan mobil pengangkut logistik di Jalan Tanggul Timur, Timika, Senin siang kemarin (8/4/2013). Tak ada korban jiwa dalam insiden ini, meski semua kendaraan terkena tembakan.

Usai melakukan penyerangan kelompok bersenjata ini langsung melarikan diri ke hutan melalui Kali Kopi dan Kali Nayaro. Informasi yang dihimpun FAB-INDONESIA di Timika, penghadangan oleh kelompok bersenjata tak dikenal terhadap iring-iringan empat mobil Satgas Amole dari Yonif 754 ENK (Eme Neme Kangasi) terjadi sekitar pukul 11.40 WIT, di Jalan Tanggul Timur MA (Mile Area) 225.

Keempat mobil LWB dengan nomor lambung, RP (Route Patrol) 11, RP 10, PLP 02 dan RP 18 yang masing-masing kendaraan berisi lima anggota Yonif 754 ENK yang dipimpin Lettu Mulya, dalam perjalan membawa logistik dari Pos MA 210 menuju Pos MA 240.

Dalam insiden yang berlangsung sangat cepat, tiga mobil tertembak di bagian kaca depan dan sebuah lagi langsung mogok setelah tertembak di bagian kabin mesin. Tidak ada korban jiwa dalam penyerangan ini, karena dinding kendaraan bagian dalam sudah dilapis dengan plat baja. Sementara pelaku yang berjumlah kurang lebih 12 orang yang membawa delapan pucuk senjata laras panjang langsung melarikan diri ke hutan.

Setelah situasi aman, rombongan melanjutkan perjalanan ke Pos MA 240, sementara sebuah kendaraan yang mogok langsung ditarik ke bengkel PT. Kuala Pelabuhan Indonesia di Mil 38.

Terkait insiden penghadangan dan penyerangan iring-iringan mobil Satgas Amole siang kemarin, Kapolres Mimika, AKBP Jermias Rontini membenarkannya. Namun Rontini mengaku belum mengetahui kronologi kejadian, karena yang bertugas di Jalan Tanggul Timur adalah Satgas Amole dari TNI.

"Ada penghadangan seperti itu ada, tapi detailnya saya ndak tau karena yang ada di situ teman-teman TNI," jelas Rontini.

Sementara itu juru bicara PT. Freeport Indonesia, Daisy Primayanti melalui pesan singkat yang menyatakan bahwa telah mendapat laporan terkait insiden penyerangan oleh kelompok tidak dikenal di Tanggul Timur. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, dan tidak berdampak terhadap kegiatan operasi PT. Freeport Indonesia.

Insiden penghadangan dan penyerangan yang terjadi kemarin siang, hanya berselang sehari setelah aksi pembakaran terhadap dua eskavator milik PT Freeport Indonesia di Kali Kopi, Tanggul Timur, Sabtu kemarin.

KPK jadi ALAT POLITIK PENGUASA, BUBARKAN SAJA !

Komite Etik Etis? Maju Samad! by Iwan Piliang

Saya orang “beruntung” pernah mengenal dekat Komite Etik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di era jilid II lalu. Paling tidak dua dari tujuh anggota pernah saya kenal, seperti Nono Makarim, Buya Syafii Maarif.

“Beruntung” saya maksud, karena diundang secara khusus berdialog berkait kasus M. Nazaruddin. Komunikasi saya melalui skype dengan Nazar ingin mereka gali lebih dalam sebagai latar bagi Komite Etik bekerja. Dan Nazar kala itu menuding beberapa pimpinan KPK bertemu dengannya dan Anas Urbaningrum.

Saya masih ingat bagaimana saya menunggu di ruang tamu sesuai jadwal. Kala itu tim dari redaksi majalah Tempo masih di dalam ruangan. Setelah hampir sejam menunggu, barulah giliran saya.

Bila mengacu ke dialog di media sosial dan bahasa media kala itu, saya bak pesakitan. Dipanggil KPK sesuatu agaknya dianggap tabu, salah. Sementara faktanya di dalam ruangan hanya berdialog. Tim mendengar pengalaman saya ber-skype. Saya masih ingat bagaimana Nono Makarim nyeletuk di akhir pertemuan, menyarankan saya untuk maju sebagai Ketua KPK di era mendatang.

Usai pertemuan hendak keluar KPK, kawan-kawan wartawan sudah menyemut. Saya dicecar pertanyaan ihwal ramah-tamah itu.

Kini setelah menonton konperensi pers Komite Etik KPK jilid III, dipimpin oleh Anis Baswedan, saya merasa alpa. Lupa menanyakan siapa memilih anggota komite etik? Apa kriterianya, bagaimana cara kerjanya? Mengapa pertanyaan itu penting?

Pertama. Pada sebuah wawancara dengan tabloid di gedung KPK. Abraham Samad, Ketua KPK, pernah mengatakan bahwa ia merasa seakan-akan KPK itu ada yang punya. Itu ungkapan personalnya. Mengingat, di awal masa menjabat, ia merasa banyak diatur-atur, diawasi.
Lantas beranjak dari keterangan pers Komite Etik kini membahas soal bocornya Sprindik Anas Urbaningrum, saya menduga-duga seakan yang “punya” KPK itu Komite Etik

Kedua. Jika yang “punya” KPK adalah Komite Etik, siapa memilih anggota Komite Etik? Inilah yang saya sesalkan kini, mengapa dulu saya tak bertanya siapa yang memilih mereka? Dasarnya apa?
Jika ditelisik Komite Etik kini, duduknya Anis Baswedan sebagai ketua saya anggap kurang etis. Karena ada hubungan keluarga antara Novel Baswedan - - penyidik pernah “bermasalah” - - dengan Anis Baswedan.

Ketiga. Menjawab cara-cara yang dilakukan di saat konperensi pers, bagi saya yang belum tentu benar, terasa sebagai pengadilan publik untuk Abraham Samad.
Logika saya, komite etik cukup mengumumkan ke publik melalui rilis. Sementara situasi internal, body language, sosok yang berhadapan tanpa harus dipertontonkan ke publik. Namun itu semua hanyalah penilaian subjektifitas.

Akan tetapi ada fakta nyata, bagaimana dari Komite Etik pertama dan kedua ini topiknya sama: Nazar dan Anas. Di kedua ini fakta mengemukan pula bagaimana sosok pejabat dan penyidik di KPK memang terindikasi tajam membela Anas Urbaningrum karena keterkaitannya hubungan sesama di organisasi mahasiswa Islam. Bukan rahasia pula sosok seperti Busyro Muqodas acap bertemu tokoh Kyai Krapyak, juga mertua Anas Urbaningrum.

Nah dalam kerangka inilah, sekretaris Samad membocorkan sprindik. Artinya ada urusan etika pejabat KPK yang ingin menghambat TSK-nya seseorang sebagai latar. Dan atau tak bergeraknya pengusutan mereka yang terindikasi korup sebagai latar kuat.

Bila sudah demikian, premis utama pemberantasan korupsi sebagai premis mayor menjadi seakan nomor dua, kita lalu sibuk ranah sprindik. Bukankah di balik ini semua ada laku tambun mengakali anggaran APBN terindikasi dikorupsi dikolusi? Inilah yang harus dibongkar total.

Fakta utama lain, negara ini seakan hanya diributkan oleh kasus Nazar-Anas. Nazar ingin semua dibongkar. Anas sebaliknya. Dan KPK terjebak oknumnya di dualisme itu.

Bekerjanya komite etik, saya nilai sumbang menerjemahkan makna etika: mereka buat berkadar, rendah sedang, dan besar. Padahal bila mengacu ke etika dasar: etik itu ranah hitam putih saja, beretika dan tidak.

Bila sudah demikian, saya memilih mendukung Abraham Samad dan pimpinan bekerja total football. Jangan pernah berubah, toh komite etik itu juga “bermasalah”. Konsisten saja sikat koruptor! Banyak kasus korupsi di luar Anas-Nazar. Untuk mereka berdua, ya, secepatnya saja gerakkan penyidik membongkar total.

 KPK sudah diluar JALUR

Praktek kerja KPK sudah menyimpang, menjadi kepentingan POLITIK atau PENGUASA negeri ini.KPK sudah menjadi alat politik dan subyektifitas pekerjaan sudah melenceng.

Kalau melihat semua ini, kemana fungsi tugas BPK, BPKP. KEPOLISIAN dan KEJAKSAAN AGUNG,