DEMOKRAT akan mengusung paket DANNY - ICHAL

Gerbong Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin semakin terang-terangan berada di belakangan pasangan Danny Pomanto-Syamsu Rizal (DIA). Pasangan sudah hampir dipastikan mengendarai partai Demokrat ini, justru terlihat kepentingan besar dari seorang Ilham Arief Sirajuddin nantinya

Setelah Ilham memberikan restu kepada pasangan tersebut, sejumlah orang dekatnya mulai memperkuat barisan pemenangan DIA. Tak tanggung- tanggung, adik kandung Ilham, Hendra Sirajuddin, ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan atau master campaign. Selain Hendra, kakak kandung Ilham, Syamsul Bahri Sirajuddin, juga dijadikan penasihat tim. Presiden Batu Putih Syndicate itu bakal bersama Ilham di posisi penasihat bila Partai Demokrat menjadi pengusung duet arsitek-politisi itu.

Di struktur tim DIA, beberapa orang dekat Ilham ikut memegang peranan penting. Mereka di antaranya, mantan juru bicara Ilham Arief Sirajuddin- Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) di Pilgub Sulsel, Selle KS Dalle, dipercayakan sebagai direktur Media DIA. Sementara untuk posisi juru bicara akan diisi tiga orang, yakni Arman (Ketua Granat Makassar), Irwan Ade Saputra (orang dekat Syamsu Rizal yang juga mantan tim media IA), serta satu nama lainnya yang masih dipertimbangkan.

Irwan Ade saat dikonfirmasi mengenai nama-nama tersebut tidak menampik. Menurut dia, kesepakatan itu sudah melalui rapat dan persetujuan yang bersangkutan. “Memang seperti itu struktur tim. Tapi, nanti akan kita sampaikan secara resmi karena semua masih tahap perampungan struktur,” ujar Ade

Dia menambahkan, struktur tim juga mengakomodasi tim yang selama ini bergerak ke Danny maupun tim Ical, sapaan akrab Syamsu Rizal, sebelum keduanya sepakat maju berpasangan di pilkada. Sementara itu, di tengah kesibukannya menyosialisasikan diri dan merampungkan struktur tim, Danny Pomanto mendapat penghargaan khusus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel.

Danny yang bernama lengkap Muhammad Ramadhan Pomanto ini mendapat penghargaan sebagai pria berbusana terbaik dan ahli di bidangnya saat malam penganugerahan di Maraja Ballroom, Hotel Sahid Jaya, Makassar, Kamis (25/4) malam. “Penghargaan ini diberikan khusus kepada orang yang ahli di bidangnya dan memiliki perhatian khusus di dunia seni,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel Jufri Rahman.

Danny dinilai ahli di bidangnya karena telah melahirkan karya arsitektur monumental. Di Makassar ada Center Point of Indonesia, Masjid Amirul Mukminin atau Masjid Terapung, Pantai Losari, Pantai Akkarena, dan sejumlah karya lain yang sedang dibangun di Makassar. “Saya sangat mengapresiasi penghargaan ini. Saya merasa terhormat diberi kesempatan dan ada usaha untuk melestarikan budaya,” kata Danny.

“Saya tetap mengharapkan Pak Supomo bisa fokus kembali ke pemerintah kota,”

Kota Makassar seolah kehilangan PEMIMPIN, semua sibuk urusan masing-masing, hingga kota tak terurus dan rakyat jangan bermimpi dapat ADIPURA.

Salah satunya Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin melakukan touring motor gede, Harley Davidson dari Kota Surabaya, Jawa Timur ke Kota Yogyakarta, DIY.

Touring dilakukan, Jumat (26/4/2013). Pria yang akrab disapa Aco ini touring bersama dengan rombongan Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Kota Makassar dan HDCI Kota Surabaya.

Jarak Surabaya dengan Yogyakarta sekitar 327 kilometer. Perjalanan akan ditempuh selama sehari.

Sebelumnya, Ilham juga melakukan touring dari Surabaya ke Denpasar, Bali, Sabtu (9/3/2013). Perjalanan ditempuh sejauh sekitar 440 kilometer selama sehari. Ilham memimpin touring ini bersama HDCI Kota Makassar.

Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel tersebut baru saja terpilih memimpin kembali HDCI Kota Makassar. Di HDCI, ia disapa Bro Aco.

WAKIL WALIKOTA katanya sibuk partai

Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin angkat bicara soal jarangnya Wakil Wali Kota Makassar, Supomo Guntur berkantor.

Ilham juga tak berkantor karena sedang memimpin touring Harley Davidson Club Indonesia Kota Makassar dengan rute dari Kota Surabaya, Jawa Timur ke Kota Yogyakarta, DIY, kemarin.

Sehari sebelumnya, Supomo juga tak berkantor karena sibuk menghadiri pemaparan visi dan misi sebagai bakal calon Wali Kota Makassar. Ilham juga tak berkantor karena berada di Jakarta, menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Ilham, pasangannya dalam memimpin kota berpenduduk 1,6 juta jiwa ini jarang berkantor karena sibuk mengurusi partai. “Beliau tidak aktif (berkantor), mungkin sibuk di politik. Beliau ketua partai sehingga dimaklumi,” ujar Ilham, Ketua DPD Partai Demokrat saat dihubungi, sore tadi

Sebagai ketua partai, Supomo disibukkan dua agenda, untuk pemengan dirinya dan partai yang akan mengusungnya pada pemilihan wali kota serta pemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2014.

Ilham juga fokus mengurusi partai agar partai nomor urut tujuh dipimpinnya bisa mendulang suara di Sulsel dan kembali memenangkan pemilu.

Mo, sapaan Supomo mulai tak aktif berkantor dalam tempo dua tahun terakhir. Hubungannya dengan Ilham dikabarkan tak harmonis karena partai dan pecah kongsi pada Pilgub Sulsel. Namun, kabar tersebut dibantah Ilham. “Tidak ada masalah dalam hubungan kami. Saya berharap tidak akan rusak oleh agenda politik ke depan,” katanya.

Ilham juga berharap, periode jabatannya bersama Supomo yang tersisa setahun lebih dapat berakhir dengan baik dan diiringi harmonisasi.

Supomo diminta, selain fokus mengurusi partai, juga tak boleh mengabaikan tugas jabatannya sebagai pemimpin kota. Rakyat telah memberi amanah untuk memimpin lima tahun.

“Saya tetap mengharapkan Pak Supomo bisa fokus kembali ke pemerintah kota,” ujar Ilham seraya menyebut dibutuhkan kepemimpinan kolektif

Terlepas dari kepentingan kedua pejabat ini, sebaiknya jangan masyarakat yang dikorbankan, apalagi saling mencari kambing hitam yang semakin mahal harganya dipasaran.

Paket SUPOMO GUNTUR - KADIR HALID sosok yang sangat dinantikan masyarakat MAKASSAR

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, dikabarkan pekan ini akan menetapkan pasangan walikota dan wakil walikota yang akan diusung pada pemilihan walikota (Pilwalkot) Makassar pada September 2013 mendatang.

Sebagaimana diketahui ada beberapa nama kader Partai Golkar yang akan maju pada Pilwalkot Makassar mendatang, seperti Ketua Golkar Makassar, Supomo Guntur, Sekertaris Golkar Makassar, Farouk M Betta, anggota DPRD Sulsel, Kadir Halid dan Yaqin Padjalangi, serta kader Golkar lainnya.
Tetapi gaung yang paling kuat terdengar di DPP Golkar adalah paket Supomo Guntur dan Kadir Halid.

Gonjang-ganjing soal nama calon walikota Makassar yang akan diusung partai yang dipimpin Abu Rizal Bakrie ini akhirnya semakin mengerucut. Pasalnya tim dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bersama tim Pemenangan Pemilu DPP Golkar Zona Sulawesi yang akan menentukan siapa calon yang akan diusungnya pada Pilwalkot Makassar nanti.

Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP Partai Golkar Idrus Marham, mengatakan jika penetapan calon nanti ada ditangan tim DPP Golkar dalam hal ini Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan juga termasuk dirinya. Selain itu, keputusan juga akan diambil bersama tim Pemenangan Pemilu DPP Golkar Zona Sulawesi yang dipimpin oleh Nurdin Halid.

“Keputusannya nanti akan diputuskan dipusat. Tetapi kami juga masih menunggu hasil survei internal partai siapa calon yang kuat,” kata Idrus Marham, saat dihubungi, di Jakarta. Sementara, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar wilayah Sulawesi, Nurdin Halid, saat ditemui di Gedung DPR beberapa waktu lalu, mengatakan, DPP Partai Gokar akan menetapkan pasangan wali kota dan wakil wali kota Makassar pada pekan ini. “DPP akan menetapkan pasangan calon pada pekan ini,” singkatnya. Senada, Wakil Sekjen Balitbang DPP Partai Golkar, Ali Muchtar Ngabalin, menilai calon kuat yang hampir pasti akan diusung Partai Golkar di Pilwalkot Makassar adalah paket Supomo dan Kadir Halid.

“Saya kira calon yang kuat dan hampir pasti diusung Golkar di pilwalkot Makassar adalah Supomo dan Kadir Halid. Keduanya memiliki peluang yang kuat dalam survei internal partai Golkar, karena memiliki rekam jejak yang baik dan sangat femiliar tidak hanya di internal partai, tetapi juga di masyarakat Makassar,” kata Ali Mochtar, saat ditemui, di Jakarta, Senin (21/4). Anggota Pemenangan Pemilu DPP Golkar Zona Sulawesi ini mengungkapkan, jika survei internal partai sementara berjalan. Tetapi ia menilai kedua sosok antara Supomo dan Kadir memiliki peluang yang kuat mendapatkan rekomendasi dari pusat.

“Supomo itu aslinya Makassar alias Makassar tattara. Apalagi dia incambent wakil walokota, yang suda dikenal prestasinya selama dua periode oleh masyarakat. Jadi dia (Supomo) adalah calon ideal dari Golkar. Sementara Kadir Halid juga adalah orang yang cukup terkenal dan memiliki prestasi yang baik diinternal partai. Jadi saya sangat yakin dan hampir pasti keduanya akan berpasangan di pilwalkot Makassar nanti,” jelasnya. Sebelumnya, rekomendasi Pilkada di Partai Golkar sudah diwacanakan Korwil Pemenangan DPP Golkar Sulawesi, Nurdin Halid yang ingin mempaketkan Supomo Guntur dengan adiknya, Kadir Halid.

Saat ini, wacana rekomendasi tersebut menjadi buah bibir, di Golkar Makassar. Bahkan mendapat respon dari berbagai pihak seperti elit partai berlambang pohon beringin, hingga loyalis partai tersebut. Menanggapi hal itu, Ketua Partai Golkar Makassar, Supomo Guntur mengatakan, dirinya siap menjadi wali kota yang diusung Partai Golkar. Tetapi soal wakilnya nanti, ia serahkan ke pusat. Menurutnya, dengan niat ikhlas dan suci demi mengabdi kepada masyarakat Kota Makassar, dirinya siap mengikuti aturan yang ditetapkan Partai Golkar. “Kami serahkan mekanisme ke Partai Golkar untuk menetapkan siapa yang akan diusung,” kata Wakil WaliKota Makassar ini.

Anggota DPRD Sulsel yang juga Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel Kadir Halid yakin dirinya akan mendapatkan rekomendasi Golkar di Pilwali Makassar. Jika nantinya Golkar merekomendasikan Supomo sebagai calon wali kota ia pun yakin akan ditunjuk Golkar mendampingi Supomo. “Jika ternyata Pak Supomo yang direkomendasikan, saya juga yakin akan menjadi kader yang akan mendampingi beliau,” katanya saat ditemui saat menghadiri pelantikan Rahman Halid PAW Hanura menggantikan Akbar Faisal yang hijrah ke NasDem, di Gedung DPR, beberapa waktu lalu. Kadir sendiri telah mendaftar secara resmi di Golkar, Rabu (10/4) lalu.

Hingga hari terkahir pendaftaran, Kamis, 11 April, tercatat baru lima kandidat yang resmi mendaftar. Semuanya dari internal Golkar. Mereka yakni, Yagkin Padjalangi, Supomo Guntur, Kadir Halid, Haris Yasin Limpo dan Farouk M Betta. Sementara dari eksternal, belum ada yang mendaftar. Kadir Halid menuturkan, pendaftaran dirinya di Golkar menunjukkan bahwa dirinya siap maju sebagai calon walikota dan wakil walikota Makassar. “Saya menyatakan siap maju sebagai calon wali kota wakilwalikota Makassar,” tegasnya. Saat pendaftaran sendiri, Kadir mempopulerkan tagline SUKA (Supomo-Kadir).

Namun menurutnya tagline itu berkembang sendiri di masyarakat, bukan dari internal timnya.Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Syamsul Bahri yang ditemui usai temu wicara dengan pejabat Pemprov Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (22/4) mengatakan apa pun keputusan Partai Golkar untuk mengusung pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar dilakukan sesuai aturan Partai Golkar.

“Dalam penentuan usungan pasti semuanya di libatkan. Mulai dari DPP hingga DPD Partai Golkar.” ucapnya. Syamsul pun membantah jika penentuan usungan Calon Walikota dan Wakil Walikota adanya desakan dari pihak Nurdin Halid untuk mengusung salah satu kelurganya menjadi Wakil Walikota mendampingi Supomo Guntur. “Tidak ada yang seperti itu, semua penentuan calon usungan ditetatpkan sesuai prosedur yang ada di Partai Golkar,” paparnya.

Meskipun membantah adanya campur tangan Nurdin Halid dalam penentuan calon Walikota dan Wakil Walikota, Syamsul mengatakan posisi Nurdin Halid adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar. “Pak Nurdin kan masuk dalam DPW Partai Golkar, apalagi dia kan Ketua Bapilu Partai Golkar,” ujarnya

IRMAWATY HABIE - KEMBALI MEMBANGUN SULSEL MELALUI JALUR DPD-RI

Perebutan kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Pemilu Legislatif 2014 mendatang, dipastikan tetap ketat. Hingga hari terakhir pendaftaran calon senator di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, kemarin, jumlah peminatnya mencapai 36 orang.

Tidak hanya dari kalangan independen, jabatan senator juga diincar sejumlah politisi yang tidak terakomodir dalam daftar caleg sementara (DCS) partai politik. Tercatat, sedikitnya tujuh politisi asal Partai Golkar dan Demokrat turut meramaikan perebutan empat kursi di DPD RI. Dari Partai Golkar, dua anggota DPRD Sulsel, dari fraksi Golkar yakni Ajiep Padindang, dan Andi Harta Sanjaya turut mendaftar.

Salah satunya adalah Irmawati Habie. Ketua Bidang Hukum dan Perjanjian Internasional DPP Partai Gerindra ini resmi mendaftar di KPU Sulsel, Senin (22/4/2013).

Ia mengaku telah mengumpulkan nominal kartu tanda penduduk dari 18 kabupaten/kota. “Saya memilih maju melalui DPD karena menganggap lebih ideologis melakukan perjuangan melalui kursi DPD,” ujarnya.
DPD kata dia tidak terpengaruh dengan kepentingan kelompok sehingga lebih ideologis. “Supaya tidak terlalu terpengaruh dengan kepentingan partai,” kata dia.
Selain itu, notaris ini memilih maju karena menganggap Sulsel butuh diwakili perempuan di kursi senator.

“Makanya saya lebih menekankan misi perempuan. Karena untuk membangun harus berawal dari rumah tangga,” ucapnya.

Soal persaiangan dengan beberapa figur lainnya, ia mengaku optimis meraih satu dari empat kursi yang diperebutkan. “Semua harus optimis, menang kalah urusan yang di atas,” ucapnya.

Untuk merealisasikan itu, ia pun mengaku tim pemenangan sudah terbentuk sampai di desa-desa. “Persiapan saya sejak tahun lalu. Walaupun rencana maju sebenarny sudah lama, namun secara fisik baru tahun lalu,” pungkasnya.

BEJATNYA MORAL WAKIL RAKYAT dari PPP SAMPANG MADURA

Kelakuan WAKIL RAKYAT semakin BEJAT.Tak hanya dari sebagian diantara mereka menikmati fasilitas negara dengan kemewahan, masih juga melakukan korupsi dan yang paling bejat adalah mempermainkan dalil pernikahan agama dengan menjadikan anak dibawah umur sebagai korbannya.

Kelakuan Anggota Komisi A DPRD Sampang, Madura, Jawa Timur, M Hasan Ahmad alias Ihsan, tidak pantas ditiru. Tak kuasa menahan syahwat, Ihsan meniduri 9 anak baru gede yang dipesannya dari dua mucikari.

Perbuatan bejat Ihsan terbongkar setelah polisi menangkap Dea Ayu alias Lia (20) dan Dini Rahmawati alias Ira (22). Keduanya merupakan penyedia gadis-gadis di bawah umur untuk diperjualbelikan kepada lelaki hidung belang.

Setiap kali kencan, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu membayar Rp 2 juta. Paling ironis adalah, tiga korban ternyata masih di bawah umur. Kini, ketiganya masih duduk di bangku kelas 2 SMP.

Polisi menangkap Ihsan di Hotel Pitstop, Surabaya ketika tengah asyik bersama dua orang gadis di bawah umur. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini, diduga kuat masih ada korban dari politikus maniak tersebut.

Ihsan dijerat dengan Pasal 81, 82 UU No 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak dan Pasal 2 jo 17 UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

9 Wanita dinikahi agar hubungan intim halal

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Hilman Thayib mengatakan, setelah M Hasan Ahmad alias Ihsan (44) mendapatkan gadis yang diinginkan, dia langsung menikahinya secara siri. Hal itu dilakukan agar hubungan intim halal.

"Sebelum melakukan persetubuhan, pelaku mengajak korban untuk menikahi siri terlebih dahulu, dengan alasan agar hubungan intim yang mereka lakukan halal dan tidak berdosa," kata Hilman.
 
Nikah siri di mobil disaksikan penghulu

M Hasan Ahmad alias Ihsan (44), selalu menikahi siri sembilan wanita muda sebelum ditiduri, agar hubungan intim tidak berdosa. Pernikahan singkat dilakukan di mobil dengan disaksikan penghulu.

"Nikah siri saya lakukan di dalam mobil, dengan mengundang seorang penghulu dan dua saksi," kata Ihsan enggan menyebut nama penghulu dan dua saksinya itu, Senin (15/4).

Usai melakukan nikah siri di dalam mobil, Ihsan kemudian mengajak korbannya ke hotel untuk melakukan hubungan suami istri.

Pesan 9 ABG dari dua mucikari

Kasus cabul anggota DPRD Sampang, Madura, terbongkar ketika polisi tengah membidik kasus trafficking yang dilakukan oleh Dea Ayu alias Lia (20) dan Dini Rahmawati alias Ira (22). Keduanya merupakan penyedia gadis-gadis di bawah umur untuk diperjualbelikan kepada lelaki hidung belang.

Dari pengembangannya, polisi berhasil mengamankan Ihsan, anggota Komisi A DPRD Sampang. Setelah diselidiki ternyata Ihsan adalah pelanggan tetap, dan sudah menyewa 9 anak baru gede (ABG).

"Untuk pelaku pria (Ihsan), dalam kesehariannya berprofesi sebagai anggota DPRD di Kabupaten Sampang, Madura. Dia mengaku sudah beberapa kali melakukan praktik ini," terang Hilman Thayib di Mapolda Jawa Timur.

Usai hubungan intim korban diberi Rp 2 juta

Setelah melakukan hubungan layaknya suami istri, Anggota Komisi A DPRD Sampang, Madura, Jawa Timur, M Hasan Ahmad alias Ihsan (44) memberi uang Rp 2 juta kepada korban. Ihsan kini berurusan dengan polisi karena diduga terlibat kasus pencabulan anak di bawah umur.

"Usai melakukan hubungan suami istri itu, tersangka memberi uang Rp 2 juta kepada korbannya," kata Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Hilman Thayib.

9 ABG ditiduri di hotel

Ada tiga hotel di Surabaya yang kerap didatangi Anggota Komisi A DPRD Sampang, Madura, Jawa Timur, M Hasan Ahmad alias Ihsan. Tiga hotel itu di antaranya, Hotel Pitstot di Jalan Semut Baru, Surabaya. Dan di hotel inilah Ihsan ditangkap polisi bersama dua perempuan.

Selanjutnya, Hotel V3 di daerah Surabaya Utara, juga menjadi jujukan Ihsan untuk melampiaskan syahwatnya kepada gadis-gadis muda yang diinginkannya. Selain dua hotel itu, Ihsan juga sempat mendatangi Hotel Pasar Besar di Jalan Pasar Besar Surabaya.

"Untuk sementara, tiga hotel ini yang kami ketahui kerap didatangi tersangka saat melakukan hubungan intim dengan gadis-gadis yang disediakan dua perempuan yang ikut kami amankan bersama tersangka," kata Kanit Jatanum Polrestabes Surabaya, Iptu M Solihin Ferri

INDONESIA MAKIN BERKEMBANG DENGAN 35 PROPINSI

Indonesia semakin hari semakin berkembang, bertambahnya propinsi menjadi 35 propinsi, membuat negeri ini semakin maju dan akan berkembang pesat kalau ditangani secara profesional.berbagai banyak kepulauan dan keanekaragaman bangsa, semakin menunjukkan jatidiri dari bangsa ini.

Indonesia bertambah 1 provinsi dan 10 kabupaten baru Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru hasil pemekaran. Gamawan berharap para kepala daerah yang dilantik dapat segera mengejar ketertinggalan dalam pembangunan.

11 Daerah ini diresmikan berdasar undang-undang yang berlaku yakni UU Nomor 20, 21, 22, 23, 24 Tahun 2012 dan Nomor 2, 3, 5, 6, 7, 8 Tahun 2013.

"Atas nama Presiden, dengan ini saya meresmikan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Malaka, Kabuten Banggai Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir, dan Kabupaten Kolaka Timur," ujar Gamawan dalam peresmian di Gedung Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (22/4).

Selain itu, Gamawan juga melantik para kepala yang akan memimpin 11 daerah otonom baru itu. "Atas nama Presiden, dengan ini saya secara resmi melantik penjabat gubernur dan 10 penjabat bupati," kata dia.
Selanjutnya, Gamawan berharap para pejabat daerah ini dapat segera bertugas setelah pelantikan ini. Hal ini agar daerah otonomi baru yang telah berdiri dapat memanfaatkan potensi untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan.

"Dengan peresmian ini pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat lahir dan batin," pungkas dia.

Berikut nama pejabat kepala daerah otonom baru:
Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie
Bupati Pangandaran M Enjang Fani
Bupati Pesisir Barat Haerani
Bupati Manokwari Selatan Edi Hudoyo
Bupati Pegunungan Arfak Domingus
Bupati Mahakam Ulu MS Ruslan
Bupati Malaka Herman Naitolu
Bupati Banggai Laut M Hidayat
Bupati Pulau Taliabu Arman Sangaji
Bupati Kolaka Timur Toni Hajriansyah.

ADU PRESTISE DINASTI SYL vs DINASTI IAS di DAPIL 1 Sulawesi Selatan

Seakan tiada habisnya cerita perseteruan antara keluarga besar Syahrul Yasin Limpo dan Ilham Arief Sirajuddin di tanah Sulawesi Selatan. Dimulai dari perebutan kursi KETUA UMUM DPD GOLKAR SULSEL dan berlanjut di perebutan tahta Gubernur SulSel yang lalu, kini semakin berlanjut dengan menempatkan keluarga besar mereka atau loyalis di beberpaa Dapil SulSel bahkan bisa berlanjut di perebutan kursi Walikota Makassar bulan September 2013.

Dapil 1 SulSel yang meliputi daerah : Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan Selayar. Seakan DAPIL 1 ini menjadi neraka bagi kader lain yang ingin menjadi wakil rakyat lewat jalan tersebut.

KUBU SYL VS IAS

Di DAPIL 1 tersebut ada putri mahkota SYL yaitu, Indira Chunda Tita Syahrulputri yang mengincar DPR-RI melalui partai PAN. Selain Tita, ada ipar SYL,yaitu Susilo MT.Harahap.Sedangkan dari kubu IAS sendiri, melalui partai Demokrat menempatkan istrinya  Aliyah Mustika Ilham Arief Sirajuddin.

Namun kans istri Ilham ini tidak akan mulus, pasalnya ada 2  anggota DPR-RI dari Demokrat yaitu, dr.Nizar Shihab dan Reza Ali yang juga kembali maju.Belum lagi datangnya Andre Suryana Arief Bulu yang ingin naik kelas ke DPR-RI.Jika Aliyah menghadapi kendala, sudah dipastikan Tita akan mulus melenggang ke DPR-RI nantinya.

Berlanjut ke PILWALKOT

Adu prestise ini akan berlanjut antara Demokrat dan Golkar di PILWALKOT. Kubu Demokrat telah mendekati beberapa kandidat seperti Danny Pumanto- Syamsuridzal ( DIA ), Muhyina Muin-Syaiful Saleh yang kedua paket tersebut sangat dekat dengan loyalis Ilham Arief Sirajuddin di PILGUB yang lalu meski mereka kalah telak dari paket Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang.

Sedangkan dikubu GOLKAR, yang hampir dipastikan direkomendasi adalah PAKET MAUT, Supomo Guntur dan Kadir Halid yang sudah dikenal dengan paket SUKA.
Paket Golkar ini terkenal paket birokrasi dan paket bangkit untuk masyarakat kecil.Kali ini Golkar tidak akan kehilangan moment karena 5 tahun lalu ketika itu GOLKAR yang mengusung IASmo, berhasil memenangkan PILWAKOT kedua kalinya dengan angka 67%. Sangat Luar biasa !!!!

Masyarakat kini semakin cerdas, SulSel yang dikenal dengan lumbung GOLKAR akan semakin jaya semakin bersinergi membawa masyarakat adil dan makmur nantinya.

KETUA PSSI SULSEL adalah KADIR HALID bukan ABADI SIRAJUDDIN

Polemik dualisme PSSI di Sulsel tampaknya menemui titik terang. Andi Darussalam Tabusalla yang menjabat sebagai Ketua Umum KONI Sulsel mengungkapkan keabsahan dari PSSI versi Kadir Halid.

ADS sapaan dari Andi Darussalam yang menggelar konferensi pers di Kediamannya, Minggu, 21 April mengaku KONI Sulsel telah menerima surat resmi dari PSSI pusat dan menyatakan PSSI Kadir Halid yang diakui.

"Isi surat yang pertama, PSSI menyatakan mencabut keputusan atas nama Abadi Sirajuddin sebagai ketua PSSI Sulsel. Kedua, mengakui Voters saudara Kadir Halid sebagai ketua PSSI Sulsel dan ketiga adalah kepada saudara Kadir Halid ditugaskan untuk menyusun Musprov yang harus diselenggarakan selambat-lambatnya bulan September 2013 setelah kongres PSSI 5 Juli nanti," katanya.

Pada poin keempat, ADS mengaku PSSI menujuk KONI Sulsel untuk melaksanakan Pra Porda dan Porda dengan alasan masalah yang sedang terjadi di PSSI Sulsel. Terkait, beredarnya isu ADS sempat mengakui PSSI versi Abadi Sirajuddin dan Ilham nor toadji sebagai PSSI yang sah dibantahnya dengan tegas.

"Tidak benar itu, saya mengakui Abadi maupun Ilham Noer Toadji sebagai pengurus PSSI Suslel yang sah. Selain itu, Syamsir Ali dan Abdul Kadir yang mengaku bertindak sebagai perwakilan KONI Sulsel dan mengatas namakan saya menuntunjuk Ilham Noer Toadji sebagai ketua umum PSSI sulsel yang baru, sementara Abadi Sirajuddin wakil ketua umum adalah tidak benar," bantahnya dengan suara lantang

Headline News : SKANDAL KORUPSI 11 MILYARD di PERSEBAYA SURABAYA

Satu lagi kasus penyimpangan penggunaan dana APBD Kota Surabaya tahun 2009 terungkap ke publik. Nilainya tidak tanggung-tanggung. Rp 11 miliar lebih. Siapa yang terlibat? Nama Saleh Ismail Mukadar, Cholid Goromah dan sejumlah pengurus Klub Sepakbola Persebaya Surabaya disebut dalam dokumen yang kini sudah berada di tangan aparat korps Adiyaksa di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

KISAH ini bermula saat Klub Persebaya yang dipimpin duet Saleh Ismail Mukadar dan Cholid Goromah membentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) dengan nama Persebaya Indonesia di medio Juli 2009 silam.

Pembentukan badan hukum PT Persebaya Indonesia tersebut sebagai tonggal awal berubahnya Klub Persebaya Surabaya dari sebuah perkumpulan, menjadi klub sepakbola profesional yang dikelola oleh badan hukum perusahaan, di bawah payung PT Persebaya Indonesia.

Niat membentuk badan hukum perseroan terbatas ini sebenarnya sudah menjadi wacana saat Klub Persebaya Surabaya dipegang Arif Affandi. Namun niat itu belum terwujud. Dan ketika Persebaya Surabaya diambil alih Saleh Mukadar Cs, dibentuklah badan hukum tersebut. Sekaligus sebagai penanda bahwa klub sepakbola Persebaya Surabaya telah memasuki fase klub profesional. Sebagaimana disyaratkan oleh Badan Liga Indonesia (BLI) bagi semua klub yang melakoni laga di kompetisi Liga Super Indonesia, untuk musim kompetisi 2009/2010.

Tepatnya, pada 16 Juli 2009, Klub Persebaya Surabaya membentuk badan hukum PT Persebaya Indonesia, dengan Akta Notaris Justiana, SH, dengan nomor Akta 24. Di dalam akta tersebut, tertulis PT Persebaya Indonesia, dimiliki oleh para pemegang saham dengan komposisi Saleh Ismail Mukadar 55 persen, Cholid Goromah 25 persen dan sisanya 20 persen dimiliki Koperasi Surya Abadi Persebaya, yang diketuai Suprastowo.

Dengan struktur Saleh Ismail Mukadar sebagai Komisaris Utama dan Cholid Goromah sebagai Direktur Utama. Sedangkan di dalam pengelolaan klub, Saleh Ismail Mukadar bertindak selaku Ketua Umum. Sedangkan Cholid Goromah menjadi Ketua Harian.

Pembentukan PT Persebaya Indonesia tersebut juga dikuatkan dengan Surat dari Badan Liga Indonesia PSSI, nomor 0735/A-08/BLI-3.1 VII/09, tanggal 27 Juli 2009, tentang pembentukan badan hukum Klub Persebaya Surabaya.

Keberadaan PT Persebaya Indonesia dalam kompetisi Liga Super Indonesia 2009/2010, juga dibuktikan dalam formulir Permohonan Lisensi Klub Profesional Musim Kompetisi 2009/2010 yang dikeluarkan Badan Liga Indonesia, yang ditandatangani Cholid Goromah selaku Ketua Harian Persebaya, yang juga Direktur Utama PT Persebaya Indonesia. Formulir tersebut ditandatangani Cholid pada tanggal 21 Juli 2009. Lima hari setelah terbentuknya badan hukum perseroan terbatas yang menaungi klub tersebut.

Sesuai dengan standarisasi lisensi klub sepakbola profesional, maka aspek pembiayaan klub profesional disyaratkan untuk tidak bersumber dari APBN atau APBD. Karena semua hasil penjualan tiket dan sponsor yang diperoleh menjadi sumber pemasukan klub.

SKANDAL APBD

Meski sudah berbadan hukum perseroan terbatas, dan telah mengisi formulir permohonan sebagai klub sepakbola profesional, rupanya Saleh Mukadar dan Cholid Goromah tetap mengincar duit miliaran dari APDB Kota Surabaya.

Maka disusunlah pat gulipat untuk mendapatkan uang dengan cara gampang dari uang rakyat yang ada di APBD Kota Surabaya. Melalui H. Ismail, Bendahara Umum KONI Kota Surabaya, yang merangkap Direktur Keuangan PT Persebaya Indonesia, disusunlah rencana.

KONI Kota Surabaya saat, di awal tahun anggaran 2009 tentu dengan mudah mendapat kucuran dana miliaran rupiah. Maklum Walikota Surabaya saat itu dijabat Bambang Dwi Hartono, yang tak lain adalah patrner Saleh Ismail Mukadar di kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya saat itu. Bahkan saking dekatnya hubungan Bambang dengan Saleh, sejumlah kalangan di Surabaya menjuluki Saleh Mukadar sebagai walikota malam. Yang artinya di luar jam kerja Bambang DH, untuk urusan pemerintahan, bisa melalui Saleh Mukadar. Terutama terkait ijin titik reklame dan hal lain yang menjadi kewenangan sang walikota.

Dan benar, di tahun anggaran 2009 KONI Kota Surabaya mendapat alokasi dana hibah dari Pemerintah Kota Surabaya senilai total Rp. 28.871.672.350. Tentu anggaran sebesar itu diperuntukan bagi pembinaan 41 cabang olahraga yang dibina KONI. Termasuk cabang olahraga sepakbola. Namun jelas, sesuai perundangan, KONI hanya melakukan pembinaan terhadap olahraga amatir. Dengan sasaran hasil kejuaraan daerah dan event olahraga lokal lainnya. Sementara untuk kejurnas dan PON, menjadi kewajiban KONI Provinsi. Sedangkan KONI Pusat untuk kejuaraan tingkat dunia, seperti SeaGames dan sejenisnya.

Dalam laporan keuangan KONI Kota Surabaya tahun anggaran 2009 disebutkan dengan jelas ke-41 cabang olahraga yang dibantu KONI Kota Surabaya. Yang menarik, hanya cabang olahraga sepakbola yang dibantu dengan nilai sangat besar, bila dibanding dengan 40 cabang olahraga lainnya. Bayangkan, cabang olahraga sepakbola, melalui PSSI Kota Surabaya memperoleh kucuran hibah dari KONI Kota Surabaya senilai Rp. 17.318.250.000. Sedangkan 40 cabang olahraga lainnya tidak satupun yang mendapat kucuran dana di atas Rp. 250 juta!

Mengapa begitu? 

Itulah salah satu pat gulipat yang dilakukan Saleh Mukadar Cs. Padahal kalau jujur, PSSI Kota Surabaya hanya membina puluhan klub sepakbola amatir. Sehingga dana itu terlampau besar untuk pembinaan klub-klub sepakbola amatir di Kota Surabaya. Maka, sudah bisa diduga kemana larinya sebagian besar dana itu. Tak lain adalah ke klub sepakbola profesional Persebaya Surabaya. Dimana Saleh Mukadar juga duduk sebagai Komisaris Utama di PT Persebaya Indonesia. Jadi, Saleh Mukadar selaku Ketua PSSI Kota Surabaya mengucurkan dana ke Saleh Mukadar selaku pengurus klub Persebaya Surabaya. Menarik bukan?

Berapa niainya? Sekitar Rp 11 miliar dari total Rp 17 miliar alokasi dari KONI Kota Surabaya diserap habis untuk membiayai klub profesional Persebaya Surabaya yang berlaga di kompetisi profesional Liga Super Indonesia. Bahkan, dengan terang-terangan Saleh Mukadar menuliskan pengeluaran untuk membayar gaji pemain, pelatih dan official serta ongkos pertandingan Persebaya di dalam laporan keuangan penggunaan anggaran PSSI Kota Surabaya di kepemimpinannya.

Rinciannya sebagai berikut; dana sebesar Rp. 5.046.805.339, dipakai untuk membayar gaji dan bonus pemain Persebaya Surabaya, untuk biaya away (laga tandang) dan untuk transportasi. Dengan rincian; gaji dan bonus pemain Rp. 4.873.583.331, biaya away (laga tandang) Rp. 68.521.508, dan transportasi Rp. 104.700.500.

Lalu tertulis juga pengeluaran lain yang terkait dengan Klub Persebaya Surabaya, yakni pembiyaan Tim U-21 Persebaya Surabaya, sebesar Rp. 301.354.709. Selain itu masih ada pengeluaran dalam bentuk fee untuk pelatih dan official sebesar Rp. 1.806.593.326.

Belum cukup di situ. Uang rakyat itu juga dibuat membiayai panitia
pertandingan (panpel) saat Persebaya Surabaya menggelar laga. Nilainya sebesar Rp. 4.435.365.828. kalau ditotal mencapai Rp 11 miliar lebih uang rakyat dari APBD dalam bentuk hibah ini dibelanjakan untuk membiayai klub sepakbola profesional di bawah payung badan hukum perseroan terbatas.

Benarkah klub sepakbola profesional dilarang menggunakan dana hibah yang bersumber dari APBN atau APBD? Sangat jelas. Bahkan pada September 2009, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang dijabat
Rasiyo, menulis surat kepada Walikota Surabaya.

Melalui surat bernomor 188/143 4-8/042/2009, tertanggal 25 September 2009, Rasiyo menyatakan dengan sangat jelas, bahwa pemberian hibah melalui KONI tidak dibenarkan kepada klub sepakbola profesional. Terutama untuk membayar gaji (kontrak) pemain.

Surat Rasiyo itu mengingatkan Walikota Surabaya, yang kala itu dijabat Bambang DH ketika akan memasukkan kembali alokasi untuk Persebaya Surabaya melalui KONI Kota Surabaya di penyusunan anggaran APBD-Perubahan di awal September 2009.

Konsideran hukum yang digunakan Rasiyo di surat itu adalah Peraturan Mendagri nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang juga memperjelas implementasi UU nomor 22/1999 tentang Keuangan Daerah.

Peruntukan dana APBD yang jelas-jelas dilarang tersebut terdokumentasi dengan rapi di sejumlah dokumen otentik yang kini berada di tangan aparat hukum. Menurut sumber di Kejaksaan Agung, unsur pidana korupsi telah terpenuhi dalam kasus ini. Mengingat peruntukan dana hibah yang dilarang digunakan untuk membayar gaji (kontrak) pemain di sebuah klub sepakbola profesional, apalagi yang telah berbadan hukum perseroan terbatas.

JIWA MUDA TNI TAK TERKENDALI PENYEBAB PENYERANGAN KANTOR PDI-P

10 Anggota TNI yang mendatangi Kantor DPP PDPI di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (20/4) kemarin malam tengah diperiksa oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom), Cijantung. Mereka dimintai keterangan terkait insiden pemukulan di kantor PDIP tersebut.

"10 Orang anggota tengah diperiksa di Denpom Cijantung. Termasuk Prada Puguh. Saya belum tahu siapa pelaku pemukul satpam di Kantor PDIP," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Rukman Ahmad.

Jika mereka terbukti melakukan kekerasan, maka 10 anggota TNI itu terancam sanksi. "Tapi sanksinya apa saya belum tahu. Kan nanti lewat pengadilan. Semua tergantung hasil pemeriksaannya. Pasti ada hukumannya," ujarnya.

Rukman belum tahu ke-10 nama anggota TNI yang mendatangi Kantor DPP PDIP tersebut. "Saya sedang cek. Semua masih proses karena mereka juga sedang dimintai keterangan," katanya.

Namun, Rukman membantah jika ke-10 anggota TNI melakukan penyerangan ke Kantor PDIP. "Jadi kebetulan orang yang dicari lari ke kantor itu," ujarnya.

Kasus ini berawal saat salah satu anggota TNI terlibat senggolan motor dengan salah satu warga di dekat Kantor DPP PDIP. Kemudian keduanya ribut dan warga itu langsung lari ke Kantor DPP PDIP.

Anggota TNI yang terlibat kecelakaan itu langsung memanggil teman-temannya di asrama. Lalu datang 9 anggota TNI dan langsung masuk ke Kantor DPP PDIP. Dua satpam menjadi korban pemukulan oleh anggota TNI.