BBM : Betul-Betul Menyengsarakan

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat dari Universitas Indonesia (UI) Uka Wikarya mengatakan sebaiknya pemerintah menaikkan harga BBM sekitar Rp 1.500 per liter. Hal tersebut dutujukan agar konsumsi BBM bersubsidi tahun ini tidak melebihi kuota yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu 50 juta kiloliter.

"Pembatasan konsumsi BBM subsidi tidak efektif. Lebih baik menaikkan harga dan berikan bantuan kepada orang yang membutuhkan tapi proses pemberian bantuan didahului dengan pembuatan database yang lengkap," ujar Uka dalam seminar bertema Dinamika Kebijakan BBM dan LPG Bersubsidi di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jumat.

Jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi, menurut Uka maka subsidi yang ditanggung mencapai Rp 165 triliun. Itu dengan asumsi harga keekonomian BBM subsidi sebesar Rp 8.000 per liter dengan harga eceran masyarakat Rp 4.500 per liter. Angka Rp 165 triliun itu harga pemerintah mensubsidi sebesar Rp 3.000 per liter dikalikan dengan kuota konsumsi sekitar 50 juta kl.

Sedangkan pengendalian konsumsi BBM subsidi, lanjut dia, tidak efektif lantaran berpotensi terjadinya penyelewengan. Lemahnya mekanisme pengawasan membuat penyelewengan makin marak. Penggunaan alat kendali atau Radio Frequency Identification (RFID) yang dipasang pada 20 juta unit kendaraan dinilai tidak maksimal.

"Apa ada perusahaan yang mampu buat chip 20 juta dalam satu tahun. Belum lagi biaya produksi," kata dia.
Uka menambahkan tingginya angka impor BBM akan mempengaruhi pada defisit neraca perdagangan dan lemahnya nilai tukar rupiah. Itu disebabkan oleh berkurangnya penerimaan negara dari ekspor sumber daya alam lantaran menurunnya harga dan permintaan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). "Kalau produk nabati sudah bagus pasarnya. Neraca perdagangan akan kembali bagus," jelas dia.

Sementara itu, Anggota komisi VII DPR RI Bobby Rizaldy mengatakan harus ada kesamaan pengertian dari subsidi. Jika subsidi berarti BBM merupakan barang komersial maka pemerintah harus menaikkan harga untuk mengurangi beban anggaran. Namun jika BBM merupakan barang strategis maka harus ditentukan penggunanya.

"Harus ada payung hukumnya dengan merevisi Undang-Undang Migas Nomor 22 tahun 2001. BBM subsidi untuk semua rakyat atau hanya pengguna golongan tertentu sesuai Perpres nomor 15 tahun 2012," kata dia.

Antara Ani, Rhoma dan galaunya SBY

Gonjang-ganjing di tubuh Partai Demokrat pasca mundurnya Anas Urbaningrum sebagai ketua umum belum mereda. Justru tensinya tambah naik menjelang Kongres Luar Biasa (KLB) guna menentukan siapa yang menjadi nahkoda partai.

Konsorsium Pimpinan Pusat Persaudaraan Kader Partai Demokrat (Perekat), Subur Sembiring, meminta dan mengusulkan Ani Yudhoyono secara aklamasi dapat dipilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ada 5 alasan mengapa Ani Yudhoyono layak menjadi ketua umum partai berlambang Mercy ini.

"Beliau kader utama Partai Demokrat. Kedua, beliau sudah teruji dari segi kepemimpinan, baik dari partai dan kenegaraan," ujar Subur dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat.

Poin Ketiga, lanjut Subur, Ani Yudhoyono dianggap sosok yang paling netral dan tidak memiliki resistensi politik. Semua elemen internal partai bisa menerima kehadiran Ani secara utuh dan mampu mengayomi dan mengakomodir semua kelompok elemen.

"Keempat, beliau tidak ada beban politik, untuk mencalonkan sebagai capres 2014. Apa dasarnya, Pak SBY mengatakan saya dan keluarga saya tak akan mencalonkan sebagai presiden. Bukan berati tidak boleh dicalonkan sebagai ketua umum partai," jelas Subur.

"Kelima, beliau bisa sebagai perekat dan pemersatu semua elemen. Saya berharap 5 alasan kami yang cukup kuat untuk beliau tak bisa menghindar dari itu dan bisa mendengar aspirasi kami," tutupnya.

Sampai saat ini ada beberapa nama yang terus mencuat menggantikan Anas. Yakni Marzuki Alie, Saan Mustopa, Pramono Edhie dan Tri Dianto.

Antara Ani, Rhoma dan Galaunya SBY

Popularitas menuju Kursi 01 Presiden Republik Indonesia seakan baru mencari popularitas. Seperti yang dilakukan kubu PKB ketika mengusung Sang Raja Dangdut Rhoma Irama, tetapi belakangan ini justru Muaimin Iskandar bermanuver ke Ani Yudhoyono.

Lantas di kedua orang ini yang sedang naik POPULARITAS, justru membuat SBY menjadi GALAU,mengapa ?

Ketika Demokrat mengusung Ani Yudhoyono sebagai Ketua Umum Demokrat melalui Kongres Luar Biasa, maka masyarakat sudah mengetahui kemana arah politik Demokrat tahun 2014 ? Yaitu memperkuat rezim Cikeas seperti Rezim Soeharto terlebih dahulu.

Akhirnya rakyat pun bisa menilai atau memilih :

Antara Ani, Rhoma Irama dan galaunya SBY kelak.......

KEMENTRIAN tidak BECUS mengurusi RAKYAT,..betul ga pak BEYE ?

Hasil kunjungan ke lapangan baik di pasar mau pun kunjungan ke terminal peti kemas tanjung perak surabaya.Kasus bawang impor ternyata tertahan dimasalah perizinan dan seolah menjadi maenan aparat dilapangan.

Kementerian Perdagangan membenarkan ada ratusan peti kemas berisi bawang putih impor dan produk hortikultura impor lain yang ditahan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Nasib kontainer-kontainer yang ditahan tersebut masih dibahas bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyatakan, pihaknya bakal membuktikan apakah kontainer berisi bawang putih itu memiliki izin yang lengkap atau tidak. Jika 300 kontainer itu terbukti melanggar aturan, apa sikap pemerintah? Gita mengaku, pemerintah juga masih bingung menyikapinya.

"Ada beberapa barang yang sudah masuk di pelabuhan dari luar negeri, ini masih harus ditelaah apakah mereka memiliki izin yang diperlukan. Ini lagi kita telusuri, di masa lalu, peti kemas yang tiba itu apakah dilakukan pelaku usaha yang mengirim tanpa memperoleh izin," ujarnya di Bidakara, Jakarta Selatan

Gita berjanji bila memang importir yang memasukkan ratusan barang itu tidak termasuk dalam Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian, pihaknya akan menindak tegas. Namun format penalti terhadap importir nakal di Surabaya, masih harus dibahas dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

"Saya sih sederhana, kita sudah ada kesepakatan antara kemendag dan kementan, tapi ini harus kita paparkan ke menko, kalau tidak punya IT (importir terdaftar), ya harus disikapi. (Penalti) nanti bisa dipertimbangkan beberapa alternatif, sesuai peraturan yang berlaku," kata Gita.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi bersuara lebih keras. Dia menegaskan, kemungkinan besar barang bermasalah seperti di Tanjung Perak, Surabaya itu akan direekspor atau dikembalikan ke negara asalnya.

Meski saat ini harga bawang melonjak dan butuh tambahan pasokan untuk normalisasi harga, sulit menyita peti kemas tanpa proses peradilan tanpa alasan kuat.

"Idealnya iya (disita untuk tambahan pasokan), tapi praktiknya sulit, kalau re-ekspor kemungkinan besar importirnya mau. Tapi kalau disita negara harus terbukti bersalah menyelundup, kalau belum kan masih jadi barang bukti," ungkapnya.

Selain re-ekspor, lanjut dia, opsi lain terhadap kontainer bawang putih bermasalah itu adalah dimusnahkan atau disita. Sejauh ini, kemungkinan besar tindakan importir di Tanjung Perak keliru karena mereka berani mengimpor hanya bermodalkan salinan RIPH.

"Tidak bisa dong, itu tidak sesuai aturan, dan sampai sekarang bea cukai masih belum memasukkan barang itu," tegas Bayu.

Kontainer yang tertahan di Surabaya pertama kali masuk pelabuhan pada 5 Februari lalu. Jumlahnya mencapai 760 kontainer. 300 kontainer berisi khusus bawang putih, sementara sisanya adalah buah-buahan dan kentang. Jumlah bawang putih yang tertahan signifikan lantaran satu kontainer saja memuat 25-28 ton bawang putih.

IZIN dan BIROKRASI berbelit yang selalu berujung UUD ( Ujung-Ujung Duit )

Sistem birokrasi dan perizinan rumit serta berbelit sebagai kendala utama iklim usaha di Tanah Air. Rantai birokrasi berbelit dan besarnya biaya "siluman" yang harus dikeluarkan menyebabkan pengusaha harus merogoh kocek lebih dalam untuk menjalankan bisnis.

Masalah pengurusan izin yang rumit dan memakan waktu lama sangat mengganggu investasi. Belum lagi menimbulkan ekonomi biaya tinggi, terlalu banyak biaya siluman yang dilakukan dari meja ke meja.

Banyaknya praktik pungutan liar dalam rantai birokrasi Indonesia. Jika hal ini terus terjadi, sulit bagi pengusaha untuk lebih mensejahterakan para pekerjanya. Terlebih, penentuan upah pekerja dalam negeri seringkali dicampuradukkan dengan kepentingan politik.

Disini orang baru mau mulai usaha, mengurus izin sudah dipalak sana sini. Kalau begini terus bagaimana pengusaha mau menaikkan gaji pekerja. Kalaupun pemerintah sudah membuat aturan-aturan yang baik, tapi di lapangan pelaksanaannya masih diganggu sana-sini, ya tidak bebas juga kan ?

Apalagi system dan pengaturan importir begitu rumitnya, belum lagi kong kalikong sehingga biaya jual meninggi.Yahhh...seperti kasus sapi dan bawang,...dan kemungkinan juga kasus beras yang sebentar lagi naik juga.

Saling TUDING antara PEMKOT MAKASSAR dan PEMPROV SulSel di kawasan Pantai LOSARI

Penimbunan yang dilakukan PT Bumi Anugerah Sakti tidak mengantongi izin. Penimbunan Pantai Losari itu rencananya untuk membangun hotel berlantai 22.Hal itu diungkapkan Direktur Reskrimsus, Komisaris Besar Polisi Pietrus Wayne didampingi Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulselbar, Kombes Polisi Endi Sutendi saat menggelar konfrensi pers di Markas Polisi Air (Polair) Polda Sulselbar, Jalan Pasar Ikan, Makassar.

"Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Dan sudah ada tiga orang yang bakal jadi tersangka. Ketiga calon tersangka itu yakni Direktur PT Bumi Anugerah Sakti berinisial J dan dua orang stafnya," beber Petrur.
Selain memeriksa ketiga calon tersangka, lanjut Petrus, kepolisian juga memeriksa empat saksi, yakni para pekerja dan instansi terkait.

"Izin penimbunan sama sekali tidak ada, apalagi amdalnya. Kita juga segera melakukan pemeriksaan saksi ahli seperti dari Badan Pertanahan Nasional, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Perikanan dan Kelautan," katanya.

Pengusutan kasus ini berdasarkan temuan penyidik sejak tahun lalu mengacu pada LP A/40/XI/2011/SPKT pada tanggal 30 November. Lokasi pastinya, yakni tepat berada di belakang Zona Cafe, samping Markas Polair Polda Sulselbar, Jalan Pasar Ikan, Makassar.

Dalam waktu dekat, penyidik akan merampungkan tahap penyelidikan yang kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan, lalu menetapkan tersangka.

Kombes Pol Endi Sutendi menambahkan, penimbunan laut ilegal dilakukan sejak Januari tahun lalu. Adapun, pelanggarannya terungkap pada November. Modus operandi pelaku yakni menampung bahan material intake saluran air berupa batu gunung dan batu kali di bibir pantai.

"Ini yang kemudian tergerus oleh gelombang ombak laut sehingga menjadi daratan. Berdasarkan hasil penyelidikan, sudah ada 2.100 meter persegi yang ditimbun perusahaan itu," tegasnya.

Menurut Endi, oknum di perusahaan tersebut bisa dijerat Pasal 73 ayat (1) huruf G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a subsider Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.

Selain itu, tindakan pelaku bisa dikenakan Pasal 109 juncto Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Di bagian lain, pelaksana proyek PT Pembangunan Perumahan, Victor Sitomorang mengatakan, pihaknya hanya bekerja berdasarkan kontrak kerja. Menyangkut izin penimbunan laut, merupakan kewenangan perusahan pengembang.

"Kami hanya bekerja. Kalau disuruh pergi ya kami pergi. Kami bakal meminta penghentian pekerjaan apabila tahap pengusutan sudah masuk kategori penyidikan. Sekarang belum, tapi terus dipantau," katanya di depan penyidik Polda Sulselbar. Kini di lokasi penimbunan tanah telah dipasang garis polisi (police line).

 
PROYEK CENTRE POINT INDONESIA pun dianggap ILLEGAL

Pemkot Makassar memperingatkan kepada Pemprov Sulsel agar segera menghentikan proyek Center Point of Indonesia atau CPI. Proyek ini dinilai ilegal lantaran Pemprov Sulsel selaku pelaksana megaproyek belum mengantongi satu pun dokumen perizinan. Padahal, proyek CPI telah dimulai sejak 2010 dan hingga kini telah menghabiskan anggaran Rp 76,4 miliar.

Dokumen perizinan belum dimiliki adalah rekomendasi pemanfaatan ruang, rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Makassar, izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal, perjanjian kerja sama dengan Pemkot Makassar, dan rekomendasi Menteri Perhubungan.

“Sepengetahuan saya belum pernah ada izin itu,” sebut Kepala Bagian Pemerintahn Setda Kota Makassar, Sabri, Selasa (13/3/2013). Saat menyebut belum adanya dokumen perizinan CPI, mantan Camat Tamalanrea ini membuka beberapa lembar dokumen terkait sejumlah proyek reklamasi di Makassar.

Ia mengaku telah berkoordinasi dengan instansi dan pejabat terkait yang berwenang menandatangani dokumen, namun hingga kini dipastikan dokumen dimaksud memang belum diterbitkan.

Seluruh dokumen tersebut diterbitkan Pemkot Makassar, kecuali rekomendasi Menteri Perhubungan yang diterbitkan Kementerian Perhubungan. Rekomendasi ini harus ada karena menggunakan sebagian area pelabuhan.

Pemkot menyesalkan tak adanya koordinasi pemprov. Pemprov diminta memahami bahwa CPI berada dalam wilayah administratif Kota Makassar.

Pemkot meminta pemprov tak egois. “Jangan ada negara dalam negaralah. Sekarang sudah era otonomi daerah, pemprov harusnya paham itu,” kata Sabri sekaligus alumnus Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (sekarang IPDN).

Melanggar Aturan

Pemprov dituding telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan, dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2005-2015.

Kopral Subagyo, RAMBO INDONESIA asal SOLO

Kopral Subagyo Lelono ini tenaganya sungguh kuat. Bayangkan, dia pernah koprol sepanjang 5 kilometer. Dia juga pernah berlari tanpa henti selama 24 jam. Subagyo juga pernah push up dengan posisi kaki lebih tinggi dari kepala.

Tentu tidak sembarangan orang punya tenaga dan kekuatan seperti Kopral Subagyo. Semua itu datang lewat latihan rutin dan lelaku makan yang taat aturan, tidak sembarangan. Pria dengan dua anak dan cucu satu itu masih punya obsesi gila lainnya. Salah satunya, dia ingin keliling Monas selama 24 jam nonstop! Berikut aksi ekstrem Kopral Subagyo

1. Push up 21 jam 40 menit

Pada Rabu, 22 Juni 2011, atraksi ekstrem Subagyo adalah push up dengan posisi kaki lebih tinggi dari pada kepala. Push up dilakukan saat mobil berjalan. Hebatnya, push up, tidak berhenti sampai mobil itu berputar dari Kawasan Kerten hingga ke markasnya di Jalan Arifin Solo. Ada sekitar dua jam Subagyo beratraksi ekstrem itu.

"Jika tidak salah hitungan saya sekitar 2.600 push up," kata Subagyo kepada merdeka.com di rumahnya.

Pada 2006, Subagyo juga pernah push up selama 21 jam 40 menit. Aksi itu membuatnya tercatat di Museum Rekor Indonesia (Muri), dengan kategori push up terlama

2. Minum minyak rem dan mandi air cabai

Pada Hari TNI, 5 Oktober 2011, Subagyo melakukan aksinya di depan puluhan warga dan penarik becak di sekitar SD Marsudirini Solo. Dia minum minyak rem, mandi air cabai, dan mematikan api rokok dengan cara dikunyah.

Atraksi itu hanya berlangsung 15 menit,? Bagyo memulai atraksi dengan meminum minyak rem, lalu mandi dengan air bercampur ulekan cabai. Setelah itu Bagyo menghampiri puluhan penarik becak yang memegang rokok menyala dan mengambil rokok itu satu per satu lalu mematikan apinya dengan cara dikunyah.

Menurut Subagyo? atraksi itu diadakan untuk meramaikan HUT ke-66 TNI, sekaligus menyampaikan sejumlah pesan moral kepada masyarakat. "Atraksi mematikan rokok tadi saya maksudkan untuk memperingatkan masyarakat agar tidak sembarangan merokok di tempat umum apalagi di lingkungan sekolah karena bisa memberikan pendidikan yang tidak baik. Sedangkan mandi cabai untuk mengingatkan bahwa bumbu pedas itu sebenarnya bisa memberikan efek pengobatan," ujarnya.

3. Mandi air aki
 

Pada 26 Juni 2012, Kopral Subagyo jalan di atas paku dan mandi air aki. Dengan kaki telanjang Subagyo berjalan di atas ujung-ujung paku tajam. Sambil mandi cairan accu? mulai kepala sampai telapak kaki. Menurut Subagyo aksi ini sebagai wujud rasa bangga berada di barisan prajurit, sekaligus menyambut HUT Detasemen Polisi militer ke-66.

Aksi dilakukan di depan Markas Detasemen Polisi Militer IV/4, di Jalan Arifin, Solo.

Atraksi tersebut selain untuk menyambut HUT Denpom ke-66 juga perwujudan syukur rekonsiliasi raja Keraton Surakarta Hadiningrat. Hal itu tertera di spanduk bertuliskan ‘Dirgahayu Polisi Militer ke 66 & Wilujeng Rukun Raja-Patih Keraton Solo

Dan masih banyak yang dilakukan RAMBO INDONESIA ini.

GILA,......BAWANG pun di impor.

Kementerian Perdagangan akhirnya mengeluarkan surat persetujuan impor (SPI) untuk importasi bawang putih. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan harga bawang putih yang kian meroket.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Bachrul Chairi mengatakan SPI yang diterbitkan Kementerian Perdagangan sebanyak 134.600 ton untuk 92 perusahaan importir terdaftar (IT). Nilai tersebut sekitar 84,15 persen dari total kebutuhan periode Januari-Juni 2013 (semester I) yang sebesar 160.000 ton.

"Dengan diterbitkannya SPI tersebut dalam waktu kurang lebih 10-14 hari mendatang, pasokan bawang putih ke Pasar Induk dan Pasar Eceran, baik pasar tradisional maupun ritel modern, diharapkan dapat segera bertambah dan pada akhirnya membantu menurunkan harga bawang putih di pasar," kata Bachrul dalam siaran pers di Jakarta.
 
Di sisi lain, Kementerian Perdagangan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah demi kelancaran arus barang dan distribusi dari empat pelabuhan, yaitu Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta), Pelabuhan Belawan (Medan), Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar), dan Tanjung Perak (Surabaya). Koordinasi ini penting dilakukan guna memastikan ketersediaan produk hortikultura dengan harga yang terjangkau bagi konsumen dalam negeri.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Srie Agustina menambahkan, harga bawang putih dan bawang merah mengalami kenaikan cukup signifikan dan menjadi penyumbang inflasi terbesar pada bulan Maret 2013. "Pemerintah terus berupaya untuk menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok, termasuk bawang putih dan bawang merah tersebut," kata Srie.

Harga bawang putih meningkat rata-rata sebesar 31,38 persen pada bulan Februari 2013 jika dibandingkan pada bulan sebelumnya. Menurut beberapa pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, kenaikan harga tersebut dipicu oleh kurangnya pasokan dari China yang merupakan eksportir terbesar bawang putih ke Indonesia (sebanyak 95 persen dari total kebutuhan nasional).

Sementara itu, China juga mengalami kenaikan harga bawang putih dari Rp 13.000 menjadi Rp 18.000 karena naiknya permintaan masyarakat lokal China. "Kenaikan harga di China juga turut mendorong naiknya harga bawang putih di Indonesia," tambah Srie.

Penyebab lain kenaikan harga adalah menurunnya produktivitas di sentra produksi di dalam negeri. Selain itu, pengeluaran rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) yang dibutuhkan dalam proses importasi juga sebelumnya sempat mengalami kendala.

Produk impor ini sangat membanjiri INDONESIA.Mulai dari bawang, sampai cewek hiburan malam pun di impor dan diminati.Jadi apa fungsi dari KEMENTRIAN PERTANIAN negeri ini ????

Bukan PREMAN yang ingin memakai kostum partai

Suhu politik negeri ini semakin hari semakin menghangat. Perang opini diantara satu partai dengan lainnya seakan berlomba-lomba menghiasi berbagai media.Dan tak luput pula, diantara satu kader dengan kader lainnya, seakan berbalas pantun melakukan korupsi.
 
Sebenarnya, sempat saya singgung sedikit di postingan ini, karena saya mau menjelaskan saya bukan preman atau kader yang jahat yang ingin berlindung dibalik partai..
Ya, saya sempat disangka adalah salah satu KADER PARTAI mempunyai kepentingan dibalik hiruk pikuk politik di Indonesia. Padahal, saya hanya ikut nimbrung meramaikan dari apa yang dinamakan politik.

Maka ketika seseorang memberitahu atau menanyakan ke saya, bahwa ia salah sangka, saya pun hanya bisa tersenyum di depan layar komputer kala itu.

Begitu pula yang belakangan. Seseorang memberitahu saya, bahwa saya itu diduga menjadi kader partai tertentu, apalagi ikut aktif di pengusungan Gubernur Sulawesi Selatan.
Lho, sejak beberapa pemilu saya sudah prei (baca: mutih alias golput) dari kegiatan memilih, kok disangka jadi kader partai tertentu. Hihi…kembali saya jadi tersenyum di depan layar komputer saya itu,

Ternyata…hidup di dunia maya itu juga ada gosip-gosipan yah? Nggak kalah dengan acara infotainment yang suka ada di layar televisi itu.

Dari sini, saya mengambil sebuah pelajaran penting. Ternyata, kita tak boleh buru-buru mengambil kesimpulan, sebelum melakukan cek dan re-cek. Mengapa? bisa jadi ternyata kesimpulan yang selama ini kita buat, salah. Berbeda 180 derajat dengan kondisi yang sebenarnya.

Ini pelajaran pertama.
Pelajaran kedua, lantaran sudah banyak media yang bisa dipergunakan, maka baiknya, kita pergunakan media itu untuk mengklarifikasi, sebelum kita tersesat dengan kesimpulan kita itu sendiri. Mirip pepatah: bagai katak dalam tempurung.

Mungkin kemudian timbul pertanyaan:

Lho mas, sampeyan ini tidak konsisten!
Bagaimana dengan klaim-klaim tulisan yang anda buat, misalnya mengatakan DEMOKRAT itu partai terkorup, Golkar itu banyak setannya, atau PKS itu partai yang hanya mengurusi sapi.
Apa anda sudah melakukan klarifikasi kepada partai-partai tersebut sebelum membuat judgment?

Nah, kalau ini beda perkaranya. Mengapa berbeda?
Jelas, masalah yang disampaikan di atas itu, sudah banyak ahli yang menelitinya. Dan para tokoh politik bahkan KPK pun telah menangkapi kader-kader partai yang melakukan korupsi atau mengatasnamakan partai untuk memperkaya diri sendiri.

Dari sini, saya yakin anda paham dengan ‘stand point’ yang saya ambil. Apalah artinya saya ini, yang kemudian berani mengambil kesimpulan ini dan itu, kalau tidak ada dasarnya. Wuih…namanya bunuh diri kalau berani seperti ini.

So…saya bukan PREMAN atau kader yang ingin berlindung dibalik partai tertentu yah ! ^__^

Presiden SBY berdiskusi dengan 7 jenderal purnawirawan TNI

Presiden SBY dan Letjen (Purn) Luhut Panjaitan serta 6 purnawirawan jenderal TNI melakukan pertemuan di Kantor Presiden, Rabu (13/3) sore. 

Setelah Senin (11/3) lalu bertemu Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Rabu (3/3) sore ini giliran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima tujuh purnawirawan jenderal TNI, di Kantor Presiden. Mereka adalah Luhut Binsar Panjaitan, Subagyo HS, Fahrul Rozi, Agus Widjojo, Johny Josephus, Sumardi, dan Suaidi Marasabessy.

"Kami berdiskusi panjang lebar. Presiden memberikan penjelasan tentang kondisi politik, ekonomi, dan hubungan internasional. Kami juga menyampaikan pandangan-pandangan kami dalam berbagai hal," ujar Letjen (Purn) Luhut Panjaitan dalam keterangan pers usai bertemu Presiden SBY.

Menurut Luhut, ia melihat banyak sekali kemajuan yang sudah dihasilkan pemerintah di banyak bidang, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam ini juga sangat positif. "Harus diakui banyak yang telah dicapai oleh pemerintahan Presiden SBY," Luhut menambahkan. 

Dalam pertemuan tadi, lanjut Luhut, Presiden SBY secara jelas mengidentifikasi masalah-masalah yang belum terselesaikan dan menjadi pekerjaan rumah untuk presiden mendatang.

"Untuk 2014, Presiden SBY sangat jelas mendukung siapapun yang terpilih, itulah yang terbaik. Kami juga menyampaikan kepentingan kami untuk 2014. Presiden yang baru harus mampu untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh pemerintah saat ini," mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada pemerintahan Presiden Gus Dur tersebut menjelaskan. 

Presiden SBY memang secara berkala bertemu dan berdikusi dengan tokoh-tokoh politik Indonesia dari berbagai kalangan. Mendampingi Presiden SBY saat menerima 7 jenderal tersebut, antara lain, Mensesneg Sudi Silalahi dan Seskab Dipo Alam. (yor)

Sumber :http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2013/03/13/8845.html

            (foto: abror/presidenri.go.id)

SUPER MARET : Ketegasan Alm.Jendral Soeharto yang dirindukan bangsa ini.

Meski proklamasi kemerdekaan Indonesia telah dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, Belanda tetap tak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Tak hanya tekanan, Belanda juga melakukan teror terhadap para pejuang di Jakarta.

Bahkan, teror dalam bentuk penembakan terhadap pejabat-pejabat tinggi Indonesia kala itu, seperti terhadap Perdana Menteri Sutan Sjahrir, semakin meresahkan. Akhirnya, Presiden Soekarno pada 4 Januari 1946 memindahkan ibu kota negara ke Yogyakarta.

Pindahnya ibu kota negara ke Yogyakarta semakin menambah berat tugas Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Resimen III dengan pangkat Letkol. Selain bertugas menjaga keamanan Yogyakarta, Pak Harto juga harus menjaga keselamatan negara dan pemerintahan.

Apalagi kondisi perpolitikan Tanah Air saat itu sedang bergolak. Saat itu, sikap politik Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang cenderung mengutamakan diplomasi dan perundingan dengan Belanda mendapat tentangan hebat dari kubu oposisi yang dipimpin Tan Malaka.

Bahkan, pergolakan politik saat itu sampai-sampai berakibat pada diculiknya Sjahrir pada 27 Juni 1946 di Solo. Presiden Soekarno saat itu langsung menyatakan negara dalam keadaan perang dan menyerukan agar Sjahrir segera dibebaskan.

Walau seruan Bung Karno itu dipenuhi oleh pihak penculik, keadaan tetap saja menegangkan. Letkol Soeharto yang saat itu memiliki jabatan strategis tentu saja menjadi rebutan mereka yang bertentangan.

"Dalam pada itu, saya berusaha bersikap tenang, teguh dengan pendirian bahwa saya tidak boleh terlibat dalam percaturan yang saling berlawanan," kata Soeharto dalam autobiografi Soeharto Pikiran Ucapan dan Tindakan Saya yang diterbitkan Cipta Lamtoro Gung Persada.

Saat itu, Pak Harto menolak perintah Bung Karno yang memerintahkannya untuk menangkap atasannya Panglima Divisi Mayjen Sudarsono. Pak Harto yang tengah berada di Markas Resimen Wijoyo tiba-tiba kedatangan seorang utusan Istana bernama Sundjojo yang membawa pesan dari Bung Karno yang saat itu menjabat sebagai Presiden Panglima APRI.

Dari Sundjojo, Pak Harto mendapat penjelasan soal kondisi negara. Saat itu negara tengah terancam dalam perebutan kekuasaan dan Mayjen Sudarsono terlibat di dalamnya, karenanya Pak Harto diperintahkan Bung Karno untuk menangkapnya.

"Sungguh gila gagasan itu, pikir saya, di mana ada seorang bawahan harus menangkap atasannya sendiri secara langsung, apalagi tidak ada bukti secara tertulis," kata Pak Harto.

Tak lama kemudian, seorang utusan dari Istana juga datang menemui Pak Harto dengan membawa surat perintah dari Bung Karno yang isinya sama dengan yang diuraikan oleh Sundjojo. Pak Harto dihadapkan pada posisi yang sulit. Dia mendapat perintah langsung oleh Bung Karno tanpa melewati hirarki kepemimpinan di tentara dan harus menangkap atasannya secara langsung.

"Akhirnya saya mengambil keputusan mengembalikan surat perintah tersebut, dan minta agar diberikan lewat Panglima Besar Jenderal Soedirman," katanya.

Dengan penuh perasaan kesal, Sundjojo pun akhirnya kembali ke Istana dengan membawa kembali surat perintah dari Bung Karno. Selang satu jam kemudian, Sundjojo menelepon Pak Harto dan mengatakan telah melaporkan hal itu kepada Bung Karno. Sundjojo mengatakan, Bung Karno memberinya sebutan sebagai 'Opsir Koppig' (opsir keras kepala).

Pak Harto kemudian menemui Mayjen Sudarsono. Meski tak memberi info soal rencana penangkapan, Pak Harto saat itu mengimbau agar Mayjen Sudarsono segera pindah ke Resimen III Wiyoro bersamanya. Soeharto saat itu beralasan ada informasi soal rencana penculikan terhadap Sudarsono oleh kelompok pejuang.

Pendek cerita, Mayjen Sudarsono pun setuju dan segera berangkat. Mayjen Sudarsono kemudian mengaku akan menghadap Panglima Besar Jenderal Sudirman. Namun, Jenderal Sudirman justru menelepon Pak Harto dan memerintahkan agar Mayjen Sudarsono tetap berada di markas.

"Dari pembicaraan lewat telepon itu saya menarik kesimpulan bahwa Pak Dirman tidak terlibat dalam konflik politik itu," kata Pak Harto.

Saat tengah malam, Mayjen Sudarsono kembali ke Markas Resimen dengan membawa rombongan yang terdiri atas pimpinan politik yang dikeluarkan dari Rutan Wirogunan.

Kepada Soeharto, Mayjen Sudarsono mengaku telah memperoleh kuasa dari Jenderal Sudirman untuk menghadap Presiden Soekarno di Istana, esok paginya. "Batin saya bicara 'Wah keterlaluan Panglima saya ini, dikira saya tidak mengetahui persoalannya.' Saya mau diapusi (dibohongi). Tidak ada jalan lain, selain balas ngapusi dia," kata Pak Harto.

Malam itu juga Pak Harto langsung memberi informasi ke Istana soal apa yang terjadi di Wiyoro dan apa yang akan terjadi esok hari di Istana. Sambil menjamin di luar Istana tak akan terjadi apa-apa, Pak Harto lantas mempersilakan pihak Istana untuk menangkap sendiri Mayjen Sudarsono setibanya di Istana.

Singkat cerita, Mayjen Sudarsono dan rombongannya ditangkap Pasukan Pengawal Presiden setibanya di Istana pada 3 Juli 1946, pagi. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan sebutan 'Peristiwa 3 Juli.'

Parpol Bukan Sekedar Kendaraan Politik

JAKARTA – Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo, menegaskan partai politik bukan sekadar kendaraan untuk berlaga dalam pemilu kepala daerah maupun pemilu nasional. Sekalipun partai politik terbuka dapat menerima calon dari dalam maupun luar partai, sikap kandidat setelah terpilih tetap harus diantisipasi.

“(Kalau) setelah jadi lalu partai dibuang, ditinggal, itu namanya melecehkan partai. Dalam hal ini PDI Perjuangan menolak perilaku semacam itu,” tegas Tjahjo melalui layanan pesan singkat, tadi malam. Dia tak menampik bahwa dalam sistem demokrasi, rekrutmen calon pimpinan di tingkat pusat maupun daerah harus melalui partai politik sebagaimana perintah Undang-undang. Tapi, tegas dia, tidak boleh diartikan partai politik hanyalah semacam kuda tunggangan.

Pola rekrutmen yang kini diterapkan PDI-P, ujar Tjahjo, dibangun dua arah dan timbal balik antara pusat dan daerah. Tidak ada keterputusan dalam pola rekrutmen kepemimpinan antara daerah dan pusat. Pada prinsipnya, ujar Tjahjo, pola rekrutmen PDI-P untuk pemilu kepala daerah adalah ingin menempatkan kader daerah yang sukses untuk dapat berperan ke depan di tingkat nasional. Tapi sebaliknya, imbuh dia, kader tingkat nasional yang sukses atau berprestasi juga dapat berperan di daerah.

Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta, lagi-lagi menjadi contoh yang disebutkan Tjahjo, sebagai figur daerah yang ‘diorbitkan’ ke daerah. Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo adalah Wali Kota Surakarta. Sebaliknya, Rieke Diah Pitaloka di Jawa Tengah dan Effendi Simbolon di Sumatera Utara, sebut Tjahjo, adalah figur nasional yang ditugaskan ke daerah. Ketiga contoh ini, ujar Tjahjo, memperlihatkan hasil yang merobohkan survei awal. “Hasilnya mampu bersaing, dari semula tak diperhitungkan sama sekali,” kata dia.

Tjahjo pun berpendapat, hasil yang dicapai PDI-P di Jawa Barat dan Sumatera Utara tidak bisa dibilang mengecewakan. Meski belum mencapai target kemenangan, kata dia, namun kedua pemilu kepala daerah menjadi bahan evaluasi penting bagi PDI-P untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilu kepala daerah lain dan membangun soliditas menyongsong Pemilu 2014. “Mengingat pemenangan pilkada dirancang berdasarkan gerakan mesin politik partai, maka soliditas partai merupakan konsideran utama bagi PDI Perjuangan di dlm menetapkan pasangan calon,” ujar dia.

Pola yang sudah dipakai dalam Pemilu Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara, menurut Tjahjo akan terus digunakan dalam pilkada lain. “Inilah yang dijadikan pola pada pilkada, baik dalam pilkada di Jateng, Bali, maupun di Nusa Tenggara Timur,” ujar dia dengan menyebut pilkada yang bakal digelar dalam waktu dekat.

Konsistensi sikap untuk mewujudkan demokrasi sehat, sebut Tjahjo, adalah jurus kunci PDI-P untuk menarik banyak pemilih. Selain itu, tambah dia, ada citra kuat yang melekat di partai ini, yakni upaya membumikan Pancasila dengan konsep Trisakti sebagaimana ajaran Bung Karno. Ajaran Trisakti adalah berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Semua argumentasi ini, ujar Tjahjo, yang membuat PDI-P tetap konsisten berada di luar pemerintahan di tingkat pusat. Sementara di tingkat daerah, PDI-P secara demokratis dapat memenangkan kontestasi untuk menempatkan kadernya di pemerintahan. “Konsistensi sikap politik PDI-P inilah yang banyak diapresiasi oleh pemilih di luar anggota, kader, dan simpatisan,” kata dia.

Satu lagi, tambah Tjahjo, PDI-P juga mendapat respons positif dari publik, karena keberaniannya mendorong figur pemimpin muda yang merakyat dan bebas korupsi, dengan prestasi dan rekam jejak yang bisa dipertanggungjawabkan. Lagi-lagi, Joko Widodo menjadi salah satu contohnya.

Sumber: Waspada Online, MONDAY, 11 MARCH 2013 09:23

              http://www.tjahjokumolo.com/2013/03/parpol-bukan-sekedar-kendaraan-politik/

“STOP” untuk korupsi.

Wartawan bertanya ke saya, mengapa kira-kira saat ini kasus-kasus korupsi menyeret dan menjerat para politisi parpol? Apa ini karena lemahnya penegakkan hukum, atau adanya keterpaksaan karena para politisi tersebut diharuskn untuk menyediakan dana yang disetor kepada partai? Lalu, kira-kira apa solusinya agar para politisi ini tidak lagi melakukan praktik korupsi? Apakah parpol memang harus memiliki badan usaha sendiri untuk mencari dana sendiri?

Menurut saya begini: kalau mau pakai data justru birokrasi yang banyak terjerat kasus korupsi. Adanya korupsi tidak bisa berdiri sendiri. Ada individu-individu dari birokrasi-swasta dan kebetulan ada yang berprofesi sebagai politisi. Kita harus sadar bahwa pemberantasan korupsi uang rakyat, terkait peluang dari kebijakan pemerintah.

Oleh karenanya seluruh elemen bangsa Indonesia harus menjadi gerakan yang harus “STOP” untuk korupsi, harus menjadikan penyakit korupsi uang rakyat menjadi gerakan “siapa kawan siapa lawan”. Sekarang saatnya gerakan “pencegahan yang diutamakan”. Penegak hukum: KPK, Polri, Kejaksaan dan elemen masyarakat lainnya harus memprioritaskan sebuah gerakan pencegahan dan penyadaran dahulu. Tahap pencegahan dan penyadaran seiring dengan penindakan.

Khususnya yang tertangkap tangan lain persoalannya. Partai politik tidak harus mempunyai badan hukum. Bagi PDI Perjuangan, semangat gotong royong terbuka jadi kunci seluruh elemen kader anggota dan simpatisan partai sesuai aturan yang ada.

Bagi PDI Perjuangan tidak pernah ada kewajiban memaksa kader/anggota DPR membebani kewajiban kepada partai. Kalau toh partai meminta partisipasi wajib dari kader/anggota DPR misalnya, adalah hal yang wajar dan disesuaikan dengan penerimaannya. Tapi semangat gotong royong yang diutamakan. Anggota DPR kan petugas partai, jadi anggota DPR kan dari partai, wajar partai meminta sebagian dari penerimaannya sebagai anggota DPR untuk kepentingan partai.

SUMBER:http://www.tjahjokumolo.com/2013/02/korupsi-saatnya-gerakan-pencegahan-diutamakan/

PENYELUNDUP merugikan negara hampir 1 Trilliun

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan negara mengalami kerugian sekitar Rp 1 triliun tiap tahunnya akibat penyeludupan hanya di kawasan perbatasan. Hal ini menjadi potensi penerimaan jika pemerintah lebih serius mengatur pemenuhan kebutuhan masyarakat di kawasan tersebut.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Kadin, Endang Kesumayadi, mengatakan kawasan perbatasan membutuhkan dukungan Peraturan Presiden (Perpres) khusus untuk mengatur pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat. Kebutuhan konsumsi itu antara lain seperti gula, gas elpiji, beras, minyak goreng dan lain-lain.

"Jika dikelola dengan baik dari ilegal menjadi legal maka akan menghasilkan pajak impor lebih besar," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima merdeka.com di Jakarta, Selasa (12/3).

Selama ini, lanjutnya, disparitas harga Jawa dan daerah perbatasan sangat jauh berbeda, sehingga kecenderungan barang konsumsi banyak diselundupkan. Harga kebutuhan pokok dari Indonesia tidak dapat terserap dengan baik distribusinya hingga ke kawasan perbatasan.

Saat ini harga gula kristal putih di perbatasan bisa mencapai Rp. 22 ribu per kilo-nya. Sementara harga gas elpiji bisa mencapai Rp. 120 ribu hingga Rp. 200 ribu.

"Jika pelaku usaha daerah bisa dipermudah untuk melakukan impor, dengan demikian akan mampu mengatasi masalah penyelundupan bahan-bahan pokok dari negara tetangga yang harganya bisa lebih murah," tuturnya.

Endang menilai Kemendag, Kementan, dan Kemenko perekonomian masih menghambat kebutuhan konsumsi masyarakat perbatasan. Ketiga Kementerian tersebut perlu legowo menyerahkan regulasi kebutuhan konsumsi masyarakat perbatasan kepada BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan).

"Pengalaman selama ini ke 3 Kementerian tersebut kurang fleksibel sehingga menimbulkan kesan sulitnya birokrasi dan cenderung saling lempar tanggung jawab untuk melayani kebutuhan konsumsi masyarakat perbatasan," jelasnya.

GENERASI BANGSA ini SENGAJA dirusak oleh NARKOBA

Diperkirakan 1,5 ton ganja kering siap edar diamankan aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya dari dalam gudang kosong di Jalan Raya Cianjur-Sukabumi, Jabar.

Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Gito, membenarkan penggerebekan yang dilakukan aparat dari Polda Metro Jaya tersebut. Sehingga untuk mengamankan lokasi pihaknya memasang garis polisi.

"Ini pengembangan sehingga pelaku dan barang bukti dibawa ke Jakarta. Saat ini kami mengamankan lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi terkait keberadaan gudang tersebut," katanya

Sementara, Hambali Kepala Dusun Bayubud, Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Cianjur, mengatakan, beberapa orang aparat berpakaian preman datang ke lokasi dan sempat meminta izin pada dirinya dan ketua RT setempat untuk melakukan penggeledahan.

"Kami sangat terkejut karena selama ini gudang tersebut sudah lama tidak dipakai. Tapi ketika digeledah petugas, di dalamnya terdapat ganja siap edar yang tersimpan di dalam beberapa dus," katanya.

Dia menuturkan, saat datang aparat berpakaian preman itu, membawa dua orang pria dengan tangan diborgol. Setelah menunjukkan lokasi gudang, petugas langsung melakukan penggeledahan.

"Hanya paket ganja di dalam dus yang dibawa petugas, tidak ada yang ditangkap karena selama ini memang tidak ada yang menunggu gudang tersebut. Namun untuk saksi petugas membawa ketua RT dan pemilik gudang," ucapnya.

Nenek pun  SALES SABU

Pelaku kejahatan memang tidak memandang umur. Contohnya NN, nenek berusia 66 tahun ini terpaksa digelandang polisi lantaran menyimpan sabu. NN dibekuk di kediamannya di Jalan Cendrawasih Kampung Timika Jaya, tepatnya di Jalur Dua, Mimika, Papua.

"Penggerebekan dilakukan sekitar pukul 11.00 WIT. Selain membawa NN ke Polres Mimika, polisi juga menyita 54 paket sabu-sabu (10,8 gram), uang tunai Rp 885.000 dan 1 unit handphone Nokia X2," ungkap

Kasat Narkoba Polres Mimika, AKP Mursaling seperti yang dilansir di laman Humas Polri, Sabtu (8/3).
Menurut Mursaling, sudah sepekan terakhir NN diincar polisi. Berbekal informasi dari masyarakat, NN terus diintai dan diawasi hingga ditangkap hari ini.

Akibat perbuatannya NN terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. "NN dikenai pasal 112 ayat (2) dan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika," tutupnya.

LURAH GALAU pun terjebak NARKOBA

Lurah Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, Mohammad Touchid Mansur (31), mengungkapkan curahan isi hatinya, sesaat setelah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana narkotika jenis sabu  di Mapolda Sulsel.

Di hadapan penyidik dan beberapa awak media, kepala pemerintahan di kelurahan sekitar kampus Unhas ini mengungkapkan, bahwa dirinya menjadi pecandu narkotika jenis sabu, karena galau.

Setahun terakhir, dia pisah rumah dengan istri dan dua anaknya. "Galau Pak. Saya ditinggal istri. Anak saya juga dibawa," kata Touchid, mengungkapkan alasannya menggunakan zat adiktif itu.

Touchid, ditangkap basah petugas polisi di Jl Antang Raya, Kecamatan Manggala, Makassar, Jumat (8/3/13) malam. Dia tertangkap saat dalam perjalanan menuju kadiaman istri di BTN Griya Antang.

Banyak PARTAI GALAU di PILWALKOT MAKASSAR

Banyaknya Bakal Calon Walikota Makassar yang akan bertarung di PILWALKOT MAKASSAR membuat partai besar mau pun partai kecil mulai GALAU.

Kegalauan ini disebabkan karena pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, banyak kader bermasalah sehingga ketika maju di pertarungan pilkada akhirnya malah keok atau menurukan elektabilitas partai tersebut.

Sebanyak 40an calon yang akan bertarung, sebagian besar dari Politisi, Pengusaha, Birokrat bahkan ada juga dari akdemisi yang berani dan bernyali mengikuti seleksi ini.

Dilema POPULER tapi tak layak pilih.

Banyak yang memiliki populeritas tetapi tak layak pilih. Sebut saja politikus dari PDK yaitu ADIL PATU. Bertagline ADIL UNTUK SEMUA, justru tidak membuat beberapa partai tertarik pada figur ini.Seperti yang dilakukan oleh NASIONAL DEMOKRAT.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Akbar Faizal berkata lain. Nama Adil Patu tak tercantum di kepengurusan Nasdem Sulsel.

"Soal itu saya sudah bicara DPP Nasdem, saya sekarang lagi membangun komunikasi dengan Partai Gerindra, PPP, PDIP, Hanura, PKS, PAN, PBR, PBB dan PDS. Sekarang lagi terbangun," kata ADIL PATU mantan calon wakil wali Kota Makassar 2009 ini.

Selain abstain Nasdem, Adil juga enggan mendekati Partai Golkar. Adil tidak mengungkapkan alasan tak melobi partai yang dinakhodai jagoannya di Pilgub Sulsel 2013 Syahrul Yasin Limpo ini.

Adil enggan ikut campur di Golkar yang saat ini disebut-sebut akan dikendarai Ketua Golkar Makassar Supomo Guntur. Supomo dianggap sebagai balon terpopular Golkar.

Begitu pula yang dialami oleh Rusdin Abdullah, Idris Manggabarani, Ady Rasyid Ali, Danny Pomanto, justru dengan kepopuleran mereka membuat bingung menentukan perahu mana yang harus dikendarai.

PARTAI memilih KADERnya sendiri.

Partai GOLKAR tengah merumuskan untuk mengusung dari kader internalnya sendiri.Sebut saja 2 paket yang dijagokan, yaitu : SUPOMO berpaket Kadir Halid ( SUKA ) atau Supomo berpaket Farrouk Mappaseling Betta ( SUARATA ).

Kalau sampai terjadi paket sesama kader partai, maka pertarungan percaturan politiknya bukan lagi melihat figur, melainkan kekuatan dan kharismatik partai.

Tetapi jangan salah, masyarakat Makassar yang  berlatar multi etnis dan multi kepentingan didalamnya, sosok Pengusaha berpaket dengan birokrasi masih menjadi impian besar masyarakat Makassar.

Menurut Ketua FAB-INDONESIA mengatakan  Peta kekuatan Calon saat ini masih didominasi 4L ( Loe Lagi Loe Lagi ) tetapi itu bukan menjadi kendala, karena diantara mereka masih meiliki integritas dan kredibilitas dalam menjalankan roda pemerintahan.
Diantara Calon tersebut, kata YAR : " Masyarakat masih merindukan sosok seperti Ilham Arief Sirajuddin, yang dekat dengan masyarakat, tidak berbelit dalam birokrasi dan dalam pembangunan juga ada kemajuan.Meski sosok ini masih banyak kekurangan.

Masyarakat Makassar akan menilai sendiri, sosom manakah yang kelak menjadi pilihan mereka menjadi WALIKOTA MAKASSAR 2014 - 2019 kelak.

MALAYSIA - PENCURI OTORITAS WILAYAH NEGARA LAIN

Konflik bersenjata di Lahad Datu, Sabah, sudah meletup hampir sebulan. Pemerintah Malaysia menuding mereka gerakan separatis. Namun, Jamal Kiram III yang mengaku-aku sebagai sultan Sulu menegaskan pertempuran itu sebagai upaya merebut kembali Sabah dan Serawak dari kekuasaan Malaysia.

Perdana Menteri Najib Razak menyatakan pintu perundingan tertutup. Jika ini berlaku, Sultan Sulu Mudarasulail Alasatam Kiram (sultan Sulu sah) menegaskan Malaysia harus mengembalikan Sabah dan Serawak kepada mereka. "Sabah dan Serawak adalah milik Kesultanan Sulu dan selama ini Malaysia menyewa dari kami," kata Mudarasulail

Dia menegaskan Jamalul Kiram III bukan sultan Sulu. "Dia paman saya, sepupu dari ayah saya."

Berikut penuturan Sultan Mudarasulail kepada Faisal Assegaf  saat dihubungi melalui telepon selulernya, Ahad (10/3).

Apa komentar Anda terhadap konflik di Lahad Datu?

Saya sangat sedih karena muslim bertempur bertempur melawan muslim. Ini tidak islami. Kenapa harus berperang, semua bisa dirundingkan.

Apa memang benar ada sengketa wilayah antara Kesultanan Sulu dan Malaysia?

Memang benar ada sengketa wilayah antara kami dan pemerintah Malaysia. Sabah dan Serawak adalah milik Kesultanan Sulu dan selama ini Malaysia menyewa dari kami. Uang sewanya 5.300 ringgit saban tahun dan itu sangat kecil. Apalagi, Malaysia sudah tidak mau lagi membayar uang sewa itu. Kalau memang sudah tidak mau menyewa, Malaysia harus mengembalikan wilayah Sabah kepada kami. Kalau mereka tidak mau, kami akan meminta pihak ketiga menengahi konflik ini.

Jadi Sabah dan Serawak memang kepunyaan Sulu?

Sabah dan Serawak memang milik Kesultanan Sulu sebelum Malaysia mendapat kemerdekaan dari Inggris. Mereka telah mencuri wilayah kami.

Lalu apa akan Anda tempuh?

Kami ingin sebuah penyelesaian sama-sama menyenangkan. Jika Malaysia tidak ingin menyewa lagi maka mereka harus menyerahkan Sabah kepada kami. Kami juga tidak keberatan bila Malaysia masih mau menyewa. Kami gterbuka buat berdialog. Namun, kalau mereka menolak, kami akan bawa masalah ini ke Mahkamah Internasional.

Kalau Malaysia ingin menyewa, berapa seharusnya mereka bayar tiap tahun?

Uang sewa 5.300 ringgit per tahun sangat murah. Itu tidak adil dan islami.

Jadi berapa seharusnya?

Kami tidak ingin hanya bicara soal uang. Mereka harus mengakui Sabah dan Serawak adalah milik Kesultanan Sulu. Mereka telah merusak warisan sejarah kami, mereka harus mengganti itu.

Bagaimana kalau Malaysia masih ingin menyewa?

Saya harus lebih dulu memiliki perjanjian kontrak dengan pemerintah Malaysia, jadi semua jelas.

Jika itu sudah tercapai, berapa mereka harus bayar?

Mereka harus membayar uang sewa tahunan sebesar setengah dari total pendapatan wilayah Sabah dan Serawak.

Berapa lama Anda akan menyewakan Sabah dan Serawak kepada Malaysia?

Hanya sepuluh tahun. Selepas itu, mereka harus mengembalikan kepada kami.

Apakah benar Jamal Kiram sultan Sulu palsu?

Dia adalah paman saya, sepupu dari ayah saya, sultan Sulu sebelumnya. Jadi, tidak mungkin dia menjadi sultan. Saya adalah sultan Sulu yang sah.

Jadi Anda menangkap dia karena telah mengaku sebagai sultan Sulu?

Saya tidak mungkin menangkap dia karena dia paman saya.

Apa jabatan Jamal dalam Kesultanan Sulu?

Dia hanya warga biasa, tidak ada jabatan apa-apa, baik di parlemen atau pemerintahan.

Jadi yang bertempur di Lahad Datu bukan pasukan Anda?

Bukan, mereka itu orang-orang Sulu suruhan Jamal.

JIKA DIMINTA, INDONESIA AKAN MEMBANTU SULTAN SULU

Sultan Sulu Mudarasulail Alatasam Kiram berencana meminta bantuan pemerintah Indonesia guna merebut kembali wilayah Sabah dan Serawak dari Malaysia.

"Kami memang memiliki rencana meminta bantuan Indonesia dalam kasus ini," kata Sultan Mudarasulail saat dihubungi merdeka.com melalui telepon selulernya, Senin (11/3). Namun dia menolak menjelaskan lebih lanjut dengan alasan perkara ini sangat sensitif. "Kami sedang berembuk di Zamboanga (kota di selatan Filipina). Dia meminta dihubungi kembali nanti malam.

Selain meminta bantuan negara ketiga, dia berniat mengadukan masalah ini ke Mahkamah Internasional. Indonesia pernah memiliki pengalaman pahit dalam hal ini. Pengadilan internasional itu pada 2002 memutuskan pulau Sipadan dan Ligitan adalah milik Malaysia.

Konflik bersenjata di Lahad Datu selama hampir sebulan telah menewaskan lebih dari 60 orang. Pertikaian ini dipicu oleh saling klaim antara Kesultanan Sulu dan pemerintah Malaysia atas wilayah di utara Pulau Kalimantan itu.

Menurut dia, selama ini Malaysia telah menyewa Sabah dan Serawak 5.300 ringgit saban tahun. Namun kali ini, dia menuntut negara jiran itu segera mengembalikan daerah itu kepada Kesultanan Sulu dan memberikan ganti rugi atas segala kerusakan dan klaim selama ini.

Sengketa ini sangat mungkin berlanjut lantaran Perdana Menteri Malaysia Najib Razak telah menegaskan pintu perundingan sudah ditutup. Dia juga menyatakan klain oleh orang-orang Sulu terhadap Sabah dan Serawak merupakan gerakan separatis.

HERCULES tokoh preman PEMBELA RAKYAT KECIL

Kasus HERCULES seakan kasus yang dibesar-besarkan, padahal kasus ini adalah kisah HERCULES yang membela rakyat kecil.

Meski HERCULES yang sangat dekat dengan dunia hitam, yg kali ini justru dia berpihak ke warga kecil dengan membela RUANG TERBUKA HIJAU.
HERCULES kini ibarat TOKOH SUPERMAN pembela rakyat kecil.

Keganjilan Izin IMB

"Mengenai perizinan ruko nggak lewat kecamatan, tapi langsung ke Sudin. Saya tahunya pertokoan itu sama dengan apartemen Belmont," kata Slamet Riyadi, Camat Kembangan.

Setelah izin pembangunan telah diterbitkan, maka Kecamatan Kembangan hanya mengawasi pembangunan tanpa menerbitkan izin baru.
 
Slamet mengungkapkan, walaupun pembangunan ruko dilakukan di wilayahnya, pihak kecamatan belum pernah bertemu dengan pemilik pertokoan tersebut.

Semua perizinan dilaksanakan pada tingkat suku dinas di kantor Wali Kota Jakarta Barat. Sedangkan salah seorang petugas marketing apartemen Belmont mengungkapkan pembangunan pertokoan dan apartemen dilaksanakan dua perusahaan yang berbeda.

Pengembang, struktur, maupun menejemen perusahaan yang membangun kedua bangunan tersebut berbeda. Petugas tersebut mengatakan, apartemen Belmont dibangun PT Gapura Prima Group, sadangkan pertokoan yang sekaligus menjadi pintu masuk apartemen dipegang PT Tjakra Multi Strategi.

Diberitakan sebelumnya, Hercules mengatakan keributan yang terjadi di pertokoan di jalan Kebon Jeruk Indah terjadi karena pembangunan pertokoan menghalangi jalan masuk menuju perumahan Kebon Jeruk Indah.

GERINDRA dan HERCULES

Hercules dan Gerindra memiliki hubungan cukup dekat. Hercules diketahui memiliki kedekatan khusus dengan mantan Danjen Kopassus Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto yang kini menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Beberapa kali, Hercules bahkan membantu kegiatan politik Gerindra salah satunya di Pilkada DKI Jakarta yang ketika itu mengusung pasangan Jokowi-Basuki. Hercules juga kerap menyatakan bahwa GRIB, ormas pimpinannya, siap memenangkan Prabowo dalam Pilpres 2014 mendatang.

Muzani mengatakan, Gerindra hingga kini tidak melihat adanya alasan yang jelas dari aparat kepolisian tentang penangkapan Hercules. Ia pun tak mau berandai-andai jika nantinya Hercules dijebloskan ke bui.

"Saya tidak mau kalau-kalau, yang jelas dari Gerindra memang siapkan bantuan hukum. Jangankan Hercules, orang terkena hukum juga kami bantu. Kami dukung kalau ada yang melanggar dan perlu ditindak asalkan alasannya tidak mengada-ada," tukas anggota Komisi I DPR ini.

Seperti diberitakan, Hercules Rozario Marcal dan 50 orang pengikutnya ditangkap Polres Metro Jakarta Barat bersama dengan Polda Metro Jaya. Hercules dan kawan-kawan ditangkap pada Jumat (8/3/2013) karena dianggap telah mengancam warga.

Hercules bahkan sempat membubarkan apel petugas Polres Metro Jakarta Barat di kompleks pertokoan di Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (8/3/2013) sekitar pukul 17.00 WIB. Saat itu, petugas kepolisian melakukan apel di lokasi dekat ruko milik PT Tjakra Multi Strategi lantaran adanya laporan tentang aksi pemerasan disertai premanisme oleh kelompok Hercules.

Beberapa anggota Hercules kemudian melempar kaca-kaca ruko milik perusahaan itu. Sekitar 30 menit kemudian, kelompok Hercules datang kembali membawa senjata tajam.

Bantuan dari Polda Metro Jaya kemudian datang menyisir dan mengamankan Hercules dan 50 teman-temannya. Mereka digelandang ke Mapolda Metro Jaya.

PROBLEMATIKA RASKIN di Sulawesi Selatan

PARE-PARE

Penyaluran beras miskin (Raskin) di beberapa Kelurahan di Kota Parepare dipending. Penyebabnya, data tahun ini, jauh berbeda dengan data tahun lalu.

Hasil keputusan musyawarah tingkat Kelurahan menyepakati pendistribusian dipending hingga data usulan turun.

"Khusus di wilayah saya, penyaluran raskin terpaksa kami batalkan dulu. Hasil rapat kemarin, itu dipending dulu karena ada kesalahan data," kata lurah Labukkang, Amarun Agung Hamka.

BULUKUMBA

Jumlah pagu raskin di Bulukumba untuk tahun ini berkurang. "Dari 21.620 RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) pada tahun 2012, turun menjadi 20.724 di tahun ini," ujar Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Bulukumba, Jumat 8 Maret.

Pemkab Bulukumba dalam waktu dekat akan menyalurkan raskin tersebut, untuk bulan Januari-Februari. Dia menjelaskan, Pemkab sudah menerbitkan jumlah pagu raskin dan sudah diserahkan ke Bulog untuk segera disalurkan.

Dengan berkurangnya jatah raskin tersebut, terhitung, ada 896 rumah tangga bekas RTS-PM di Bulukumba yang sudah tidak mendapat raskin pada tahun ini, lantaran tidak lagi termasuk kategori miskin. Menurut Amri, berkurangnya jatah raskin terjadi secara merata di sejumlah desa

WATAMPONE

Puluhan warga Kelurahan Palette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, mendatangi Kantor Lurah Palette, Senin siang ini, 4 Maret.

Kedatangan warga itu, dikatakan Kepala Lingkungan Dusun III, Wawan, untuk mempertanyakan alasan pihak kelurahan yang tak lagi membagikan raskin kepada warganya.

"Padahal, mereka terdaftar sebagai penerima raskin tahun sebelumnya, tetapi tahun ini, kenapa ada sekitar 12 orang yang tidak terdaftar lagi," ucapnya.

Lurah Palette, Andi Muh Adri mengatakan, adanya warga yang tidak menerima raskin, disebabkan karena jatah raskin tahun ini mengalami pengurangan

WAJO

Jumlah penerima beras miskin (raskin) di Kabupaten Wajo tahun ini berkurang dari tahun lalu. Angkanya mencapai 1.193 rumah tangga sasaran (RTS).

Kepala Bagian Ekonomi Kabupaten Wajo, Muhammad Arwes, kamis 14 Februari mengatakan penurunan angka penerima raskin berbarengan dengan berkurangnya warga miskin di Wajo.
"Penurunan tersebut  secara nasional, angkanya mencapai 4-5 persen setiap Kabupaten,"ujarnya 

PINRANG

Pemkab Pinrang bisa dikatakan berhasil menekan angka kemiskinan di daerah ini. Indikatornya, menurunnya angka penerima beras miskin (raskin) di Pinrang.

Berdasarkan data yang diperoleh menyebutkan, kalau tahun ini, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima raskin di 12 kecamatan, menurun dari 19.481 RTM pada 2012 lalu, menjadi jadi 18.627 RTM di 2013 ini,
atau menurun 854 RTM.

"Menurunnya jatah raskin dari tahun lalu ini, mencapai 12.810 kilogram. Bila dirata-ratakan, berada di sekitar empat persen lebih," sebut Kepala Bidang Perekonomian Pemkab Pinrang, Drs Zainal Hafid,
kepada Fajar, baru-baru ini.

Terpisah, Asisten Pemerintah Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ir Suardi Shaleh, mengklaim penurunan angka penerima raskin, membuktikan angka kemiskinan di Kabupaten Pinrang, mengalami penurunan hanya dalam
beberapa kurung waktu saja. Hal ini, kata dia, sejalan dengan meningkatnya peredaran uang di daerah ini yang didasari meningkatnya APBD dari Rp 400 miliar lebih, melonjak drastis hingga Rp860 miliar lebih.

"Dibawah kepemimpinan Aslam Patonangi - Kaharuddin, peningkatan perekonomian kita semakin menjanjikan, " tambah Suardi Shale.

Penurunan jatah raskin tahun ini, juga diakui Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang, Paulus Mangande. "Seandainya aturan membolehkan, apa salahnya hasil pendataan BPS ini, juga kami serahkan kepada pemerintahan desa," tambah Paulus

Ada juga di KORUPSI
  
Selain karena JATAH untuk RAKYAT MISKIN dikurangi ternyata ada juga Distributor selaku rekanan Bulog, menjadi terdakwa dalam kasus penyelewengan dana beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di Kecamatan Sangga Langi, Tojara Utara.

Terdakwa bernama Tulen Rante Upa, menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Makassar, Rabu 20 Februari. Dia diduga melanggar Pasal 2 Undang-undang No 31/1999 jo UU No 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Terdakwa Tulen Rante Upa dalam persidangan mengatakan, tugasnya hanya mengantar beras ke kantor camat atau kantor desa. Itu sebabnya, dia mengaku heran mengapa dirinya terseret dalam kasus ini. Padahal, sama sekali tidak ada indikasi perbuatan pidana yang dia lakukan. Apalagi, tambahnya, dalam setiap penyaluran raskin selalu dikoordinasikan dengan pihak Bulog. "Saya menggunakan dua armada dalam pengangkutan raskin di kecamatan pak hakim. Semua tersalur," ucapnya
 

ARA seharusnya MUNDUR karena status TERSANGKA

Ketua Partai Demokrat Makassar Adi Rasyid Ali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polrestabes Makassar. Adi dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyerobotan lahan di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakukang, Makassar.

Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Makassar, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Himawan Sugeha yang dikonfirmasi Jumat (21/12/2012) mengatakan, Adi yang juga merupakan anggota DPRD Kota Makassar ini dilaporkan oleh Yupiter Widodo, warga Jalan Hertasning.

"Benar yang bersangkutan sudah diperiksa sebagai tersangka. Jadi selain kasus penyerobotan lahan, tersangka juga dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang perusakan terhadap barang atau orang di muka umum.

Selain Adi, dua politisi Partai Demokrat lainnya yang saat ini duduk di parlemen, masing-masing Ahmad Reza Ali (anggota Komisi X DPR RI) dan Andi Januar Jaury (Komisi D DPRD Sulsel) juga sedang diselidiki keterlibatannya dalam kasus penyerobotan lahan.

"Jadi kami masih menunggu izin pemeriksaan dari pusat, mengingat status kedua terlapor itu," ungkap Himawan.

Ketiga politisi ini dilaporkan ke polisi lantaran diduga terlibat kasus penyerobotan tanah di Kelurahan Sinrijala pada Rabu (1/12/2012). Ketiganya saat itu menyerobot tanah di Jalan Andi Pangeran Pettarani dengan mengusir penjaga tanah.

Kejaksaan Negeri Makassar mengaku menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Sejak itu, baik terlapor maupun pelapor saling klaim perihal kepemilikan lahan. Dimana Terlapor menuding pengusaha yang melapor ke polisi menggunakan sertifikat palsu.

Kasus ini, sementara dalam penyidikan KOMPOLNAS dan menunggu izin dari pemeriksaan dari Presiden SBY karena kapasitas Ady Rasyid Ali merupakan anggota DPRD kota Makassar

Berikut Pakta integritas kader Demokrat Sulsel:

1. Akan senantiasa menjaga kinerja dan integritas untuk mensejahterakan masyarakat bangsa dan negara serta senantiasa menjaga nama baik Partai Demokrat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Saya akan terus menjunjung tinggi prinsip dan moral politik partai, serta jati diri kader Partai Demokrat yang bersih, cerdas, dan santun.

2. Dalam menjalankan tugas dan pengabdian saya, utamanya dalam melayani, mensejahtarahkan dan melayani masyarakat, saya akan senantiasa adil dan bekerja untuk semua dan tidak akan pernah menjalankan kebijakan yang diskriminatif oleh perbedaan agama etnik, suku, gender, daerah posisi politik, dan perbedaan identitas yang lain.

3. Sesuai dengan ideologi manifesto politik dan platform Partai Demokrat dengan sungguh-sungguh, saya akan terus menjalankan dan memperkuat persatuan harmoni dan toleransi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk berdasarkan Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

4. Demi terciptanya rasa keadilan dan semangat pembangunan untuk semua, saya akan bekerja sangat keras untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang miskin, tertinggal dan belum sejahtera melalui berbagai kebijakan program aksi dan langkah yang nyata. Semua program pro-rakyat yang dijalankan pemerintah selama ini akan tetap saya pertahankan dan akan ditingkatkan di masa mendatang.

5. Sebagai kader Partai Demokrat, saya akan senantiasa patuh dan taat kepada konstitusi, hukum dan segala peraturan yang berlaku. Sebagai cerminan dan perilaku saya sebagai bangsa yang baik, serta patuh dan taat kepada kode etik Partai Demokrat sebagai kode etik partai yang amanah dan bertanggungjawab.

6. Sebagai kader Partai Demokrat yang kini sedang mengemban tugas di eksekutif, 0legislatif, pusat dan daerah, saya akan memegang teguh moral dan etika profesi dan menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, yaitu pemerintahan yang bersih dari korupsi, yang capable, yang responsif serta yang bekerja sekuat tenaga untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara.

7. Sebagai pejabat publik saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan korupsi termasuk suap yang melawan hukum dan merugikan negara, serta dari narkoba, asusila dan pelanggaran berat lainnya. Dalam hal saya ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana maka sesuai dengan kode etik Partai Demokrat yang telah disahkan pada tanggal 24 juli 2011, maka saya akan menerima sanksi sesuai ketentuan partai yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

8. Dalam hal saya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi atau terpidana dalam kejahatan yang berat yang lain, saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan saya di jajaran Partai Demokrat atau siap menerima sanksi dari jajaran kepartaian saya oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

9. Sebagai warga negara dan pejabat publik yang taat hukum dan aturan serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, saya bersedia menyerahkan data harta kekayaan saya kepada Dewan Kehormatan Partai beserta NPWP saya.

10. Khusus mengenai sering terjadinya korupsi dan penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBN dan APBD, maka saya yang bertugas sebagai pejabat eksekutif atau legislatif berjanji tidak akan melakukan pelanggaran dan penyimpangan dalam ABPN dan APBD ini.

SUPER MARET : Kemana arah SEJARAH dari 11 MARET itu ???

11 Maret 1966, sejarah Indonesia mengalami titik balik. Sebuah rezim mulai runtuh. Dan sebuah babak baru lahir. Instrumen yang mengubah sejarah itu cuma secarik kertas, yang ditandatangani Presiden Soekarno hari itu: Surat Perintah Sebelas Maret, biasa disingkat Supersemar. Lewat surat itu Presiden Soekarno memberikan wewenang kepada Letjen Soeharto, waktu itu Menteri Panglima Angkatan Darat, untuk mengambil “segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi”. Lewat surat itulah kekuasaan Presiden Soekarno mulai terkikis. Dan Jenderal Soeharto muncul sebagai pimpinan nasional yang baru.

Menjelang 11 Maret 1971 itu Presiden Soeharto untuk pertama kali menjelaskan latar belakang dan sejarah lahirnya Supersemar karena, katanya, rakyat Indonesia memang berhak mengetahuinya. “Supersemar merupakan bagian sejarah yang sangat penting untuk meluruskan kembali perjuangan bangsa dalam mempertahankan cita-cita kemerdekaan dan memberi isi kemerdekaan,” ujarnya. Intisari penjelasan Kepala Negara: ia tidak pernah menganggap SP 11 Maret itu sebagai tujuan untuk memperoleh kekuasaan mutlak. “Surat Perintah 11 Maret juga bukan merupakan alat untuk mengadakan kup secara terselubung,” katanya tegas.

Supersemar memang peristiwa yang bersejarah. Ada yang menyebutnya “tonggak sejarah Orde Baru”, atau “Momentum Orde Baru”. Presiden Soeharto sendiri menyebutnya “Awal Perjuangan Orde Baru”. Meski telah beberapa kali dilakukan usaha merekonstruksikan peristiwa itu, antara lain pada 1976 oleh Pusat 

Sejarah ABRI yang waktu itu dipimpin Nugroho Notosusanto (almarhum), masih sering terjadi kesimpangsiuran mengenai peristiwa penting itu. Misalnya yang terjadi pada 1982, tatkala muncul kisah lahirnya Supersemar versi Hasjim Ning, yang kemudian dibantah sendiri oleh pengusaha tersebut. Tampaknya, belum semua hal terungkap seputar kelahiran Supersemar. Bukan cuma itu saja. Di sana-sini masih ada cerita yang tidak klop. Mungkin pelacakan secara lengkap perlu dilakukan, mumpung banyak pelakunya masih ada. Surat asli Supersemar sendiri kabarnya hingga kini masih hilang. Maklum, di saat itu keadaan cukup kacau hingga mungkin kesadaran mendokumentasi masih kurang.

Alkisah……

Istana Bogor, Jumat 11 Maret 1966. Deru suara helikopter memecah keheningan Istana sekitar pukul 11 siang. Helikopter Bell kepresidenan mendarat di lapangan Istana.

“Kok siang-siang begini datang, biasanya ‘kan sore,” pikir Ny. Hartini Soekarno sambil keluar pavilyun Istana menjemput suaminya.

Presiden Soekarno tiap Jumat sore memang menginap di Istana Bogor, dan kembali ke Istana Merdeka 

Senin pagi. Dengan dikawal Brigjen Sabur, ajudan Presiden sekaligus Komandan Resimen Cakrabirawa (satuan pengawal presiden), Bung Karno, yang berpakaian uniform presiden warna abu-abu, memasuki pavilyun. Ia memakai pici, dan tak lupa membawa tongkatnya.

“Pagi-pagi kok sudah ada di Bogor, Mas,” ucap Ny. Hartini. Bung Karno, yang datang dengan muka keruh, hanya menjawab pendek, “Tien, keadaan genting.” Soekarno kemudian masuk kamar, berganti pakaian. Ia sembahyang lohor dan makan siang.

Menu siang itu: sayur lodeh, tahu, dan tempe — makanan kesukaan Bung Karno. “Bapak hanya makan sedikit. Kelihatannya nafsu makannya tidak baik,” cerita Ny. Hartini. Selesai makan siang, Soekarno beristirahat. Saat itu sekitar pukul satu siang.

Tak lama kemudian deru helikopter yang mendarat menggemuruh lagi. Isinya Wakil Perdana Menteri (Waperdam) I Subandrio dan Waperdam III Chaerul Saleh. “Mereka menuju pavilyun saya, yang terletak di sebelah kiri pavilyun Bung Karno, dan saya persilakan duduk. Pak Sabur datang dan berbicara dengan mereka. Ia lalu mengantar mereka ke pavilyun yang disediakan untuk tamu,” kata Mangil Martowidjojo, yang saat itu menjabat Komandan Detasemen Kawal Pribadi Resimen Cakrabirawa.

Sekitar pukul 2, sebuah helikopter mendarat lagi. Kali ini yang turun Menteri Veteran Mayjen Basoeki Rahmat, Menteri Perindustrian Ringan Brigjen Jusuf, dan Pangdam V Jaya Brigjen Amir Machmud. Semuanya berseragam militer. Mereka langsung menuju pavilyun tempat pengawal, dan disambut Sabur. “Bur, kami datang ingin ketemu Bapak,” kata Basoeki Rahmat. Sabur menjelaskan, Bung Karno sedang beristirahat. “Kalau begitu, akan kami tunggu,” jawab Basoeki Rahmat. Seingat Ny. Hartini, Bung Karno siang itu beristirahat sekitar dua jam.

Kira-kira pukul 14.30 (ini menurut penuturan Jenderal Jusuf pada 1973), Sabur datang dan mengatakan Bung Karno bisa ditemui. Ketiga jenderal itu lalu dibawa ke ruang tamu Istana yang dindingnya bercat putih itu. Soekarno yang mengenakan celana kolor dan kaus oblong putih menerima mereka. Raut mukanya keruh.  

“Mau apa kalian ke sini?” tanyanya. Basoeki Rahmat sebagai jenderal tertua dalam rombongan itu memulai berbicara, mewakili yang lain. “Kami sengaja datang untuk menemui Bapak untuk menunjukkan kami tidak meninggalkan Bapak. Kami tidak ingin Bapak merasa telah ditinggalkan oleh ABRI, oleh Angkatan Darat. Kami menyesalkan terjadinya peristiwa pagi tadi. Tapi kami harap Bapak Presiden tidak terpengaruh oleh kejadian itu.”

Sikap Bung Karno ternyata masih keras. “Apa? Kau bilang aku jangan terpengaruh? Aku tidak usah gelisah? Kau mengatakan Angkatan Darat tidak meninggalkan aku? Kalian sendiri tahu, Angkatan Darat ikut demonstrasi. Ikut menjatuhkan saya. Kalian susupkan anggota RPKAD dan Kostrad di antara pemuda dan mahasiswa itu. Untuk apa kalau bukan untuk menyerang saya?”

Kemarahan Bung Karno bisa dimengerti. Pagi 11 Maret itu di Istana Negara ada sidang kabinet. Sebelum sidang dimulai, Presiden Soekarno menanyakan pada Amir Machmud apakah situasi aman hingga sidang kabinet bisa dilangsungkan. Pangdam V Jaya ini memberikan jaminannya bahwa situasi aman. Namun, di tengah sidang, mendadak Brigien Sabur menyampaikan suatu nota kepada Presiden Soekarno. Isinya ternyata laporan tentang adanya pasukan tak dikenal, karena tak memakai tanda pengenal, meski memakai senjata, di sekeliling Istana. Setelak berbicara dengan Subandrio, Bung Karno lalu menskors sidang, dan menyerahkan pimpinan sidang pada Waperdam Leimena.

Rupanya, laporan tentang munculnya “pasukan liar” itu mengguncangkan Presiden Soekarno, yang tampaknya menduga, pasukan itu dikerahkan pihak Angkatan Darat yang menentangnya. Karena itulah ia menghentikan sidang kabinet, meninggalkan istana, dan menuju ke helikopter, diikuti Subandrio yang terbirit-birit hingga sepatunya tertinggal, serta Chaerul Saleh. Bung Karno, yang mungkin merasa situasi Jakarta terlalu panas, terbang ke Istana Bogor.

Hari-hari itu suasana Jakarta memang panas dan bergolak. Hampir tiap hari terjadi demonstrasi KAMI dan KAPPI. Lima bulan setelah Peristiwa G-30-S/PKI, penyelesaian politik yang dijanjikan Presiden Soekarno belum juga terjadi. Meski kegiatan PKI telah dilarang oleh sejumlah penguasa militer, secara resmi PKI belum dibubarkan. Sementara itu, situasi ekonomi makin parah. Pemerintah pada 13 Desember 1965 telah memotong nilai uang dari Rp 1.000 menjadi Rp 1. Namun, harga kebutuhan hidup makin melonjak. 

Masyarakat merasa gelisah. Demonstrasi-demonstrasi itu umumnya diorganisasikan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang makin lama tumbuh makin besar dan kuat. Corat-coret dan yelyel para demonstran itu keras dan menuding pemerintah: “Turunkan harga beras”, “Singkirkan menteri-menteri yang tidak becus”, atau “Ganyang Subandrio”. Waperdam Subandrio memang menjadi sasaran, karena ia — yang kemudian mendapat julukan Durno — dianggap “dekat” dengan PKI. Namun, terhadap Presiden Soekarno, para mahasiswa dan pemuda masih bersikap toleran. Yel-yel “Hidup Bung Karno” masih diteriakkan para demonstran itu. Pada 10 Januari 1966 dicetuskanlah Tri tuntutan Rakyat (Tritura): Bubarkan PKI, Rombak 

Kabinet Dwikora, dan Turunkan Harga.

Aksi-aksi mahasiswa dan pemuda makin menghebat. Meski menyerang pemerintah dengan tuntutan seperti “Ritul Menteri Goblok”, belum muncul kecaman langsung terhadap Presiden Soekarno. Para pemimpin mahasiswa malah berkata: aksi-aksi mahasiswa itu selalu sejalan dengan ajaran-ajaran Pemimpin Besar 

Revolusi Bung Karno. Bung Karno sendiri menuduh, kerusuhan dan keguncangan yang terjadi didalangi oleh pihak kontrarevolusi dan nekolim (neo kolonialisme dan imperialisme) yang mau menjatuhkan dia. Dalam suatu sidang kabinet di Istana Bogor pada 15 Januari 1966 dengan marah ia berseru, “Ini Soekarno, Pemimpin Besar Revolusi. Siapa yang mau ikut saya, ikutlah. Saya yang bertanggung jawab pada Revolusi. Ini aku Soekarno, Pemimpin Besar Revolusi. Siapa yang senang pada Soekarno, ayo susun barisan, pertahankan, kumpulkan barisan. Jangan bertindak liar. Tunggulah komando saya. Saya tidak mau didongkel-dongkel dari belakang.”

Kekuasaan Presiden Soekarno saat itu memang masih besar. Meski banyak yang tidak puas dengan sikapnya yang dianggap melindungi PKI dengan menolak desakan untuk membubarkan partai itu, serta cara penanganan masalah ekonomi yang payah, kedudukannya bagai tak tergoyahkan. Sebagian ABRI waktu itu, terutama AL, AU, dan Kepolisian, mendukung dia. Karena seruan Bung Karno, atas ajakan Subandrio dibentuklah Barisan Soekarno. Dalam pidato radionya, Subandrio juga mengecam keras aksi-aksi mahasiswa, yang dinilainya melampaui batas kesopanan. “Apakah perbuatan mahasiswa itu benar-benar berasal dari mereka sendiri? Ataukah penunggangan dari musuh-musuh revolusi, baik nekolim dari luar maupun kontrarevolusi dari dalam, yang menyelewengkan niat baik mahasiswa kita?” katanya. Tuduhan Subandrio ini menggusarkan mahasiswa. Serta merta Subandrio dijuluki “Anjing Peking” atau “Haji Peking”.

Meski Pepelrada Jaya sejak 16 Januari melarang demonstrasi, para mahasiswa melawannya dengan mengirim delegasi-delegasi menemui para pejabat. Bentrokan fisik mahasiswa yang tergabung dalam KAMI dengan kelompok pemuda dan mahasiswa marhaen mulai terjadi di beberapa tempat. Dengan berbagai cara, antara lain gerak jalan, pawai, atau apel siaga, aksi-aksi pemuda dan mahaslswa berjalan terus.

Pada 21 Februari Presiden Soekarno merombak kabinet. Susunan kabinet yang baru ternyata tidak memuaskan banyak pihak, termasuk para mahasiswa, karena sejumlah menteri dianggap dekat atau pro-PKI dipertahankan atau dimasukkan. Dengan dalih mengadakan “Apel Besar Kesetiaan pada Presiden Soekarno”, pada 23 Februari KAMI menyelenggarakan demonstrasi lagi. Tatkala berniat “menyampaikan resolusi” ke Sekretariat Negara, terjadi bentrokan dengan petugas keamanan. Beberapa mahasiswa terluka kena tembakan. Mahasiswa yang marah lalu merusakkan kantor Setneg.

Kamis 24 Februari 1966, Kabinet Dwikora yang disempurnakan – yang diejek sebagai Kabinet 100 Menteri — akan dilantik. Para mahasiswa sejak pagi buta melancarkan aksi pengempisan ban di jalan-jalan utama Jakarta. Jakarta macet total. Pelantikan berjalan terus, meski sebagian menteri harus dijemput dengan helikopter atau dengan berbagai cara menembus demonstrasi yang mengepung Istana. Di tengah kegalauan itu terdengar suara tembakan. Beberapa demonstran tertembak. Seorang di antaranya, Arief Rachman Hakim, tewas, kena tembakan pasukan Cakrabirawa. Esoknya, upacara penguburan Arief — yang diperlakukan sebagai martir — dilanjutkan dengan aksi unjuk perasaan. Ratusan ribu orang memadati jalan dan menyaksikan iringan jenazah menuju pemakaman Blok P, Kebayoran Baru. Sorenya, muncul sas-sus pasukan Cakra akan menyerang kampus UI Salemba, yang dijadikan markas mahasiswa. Beberapa panser Kostrad segera dikirim ke UI untuk menjaga. Para pimpinan mahasiswa dilindungi, dan mereka, ‘antara lain Cosmas Batubara, David Napitupulu, Zamroni, Lim Bian Kun, menginap di markas Kopur Kostrad. Yang terjadi selama aksi demonstrasi berlangsung memang itu: para mahasiswa mendapat dukungan dan bekerja sama dengan sebagian Angkatan Darat, terutama RPKAD dan Kostrad.

Karena itu, meski sejak 26 Februari KAMI dibubarkan pemerintah, aksi demonstrasi menuntut pelaksanaan Tritura bisa berjalan terus, antara lain lewat KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia) yang dibentuk pada 9 Februari 1966. Timbul ide di kalangan pimpinan Kostrad untuk mengerahkan pasukan tanpa tanda pengenal di sekeliling Istana, menurut Kepala Staf Kostrad waktu itu, Kemal Idris, guna mencoba menangkap Subandrio serta mengawasi gerakan pasukan Cakrabirawa. Di samping itu, pengerahan sekitar 200 orang pasukan RPKAD dan Kostrad tanpa tanda pengenal itu,juga untuk melindungi aksi-aksi mahasiswa dan pemuda. “Pak Harto sudah berpesan pada saya, supaya melindungi anak-anak muda tersebut dari serangan Cakrabirawa,” ujar Kemal Idris, waktu itu Kepala Staf Kostrad. Menurut Kemal, Jenderal Soeharto menaruh harapan pada anak-anak muda yang mendemonstrasi kepemimpinan Bung Karno tersebut. Kemal saat itu dianggap dekat dengan para mahasiswa yang tergabung dalam KAMI. Kepala Staf Kostrad itu juga ditugasi memimpin semua pasukan yang ada di Jakarta. “Terutama dari Angkatan Darat, mengingat KKO dan Angkatan Udara waktu itu tidak bisa dipercaya.

Memang dari Angkatan Darat sendiri juga ada yang terlibat G-30-S/PKI tapi bisa kami atasi,” kata Kemal. Amir Machmud, sebagai Pangdam V Jaya, ketika itu membawahkan pasukan teritorial, tapi secara operasional di bawah Kemal Idris. Sedangkan Umar Wirahadikusumah, sebagai Panglima Kostrad, berada di atas Kemal. Meski dengan berbagai cara berusaha menekan Bung Karno, menurut penegasan sejumlah tokoh AD, saat itu tidak ada maksud Angkatan Darat untuk menjatuhkan Presiden Soekarno.

Tekanan tersebut tampaknya untuk mendesak Presiden Soekarno agar segera melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa G-30-S/PKI dengan secara formal membubarkan PKI. Namun, Bung Karno waktu itu selalu mengatakan: selama keadaan dalam negeri belum lagi tenang, ia susah untuk mengambil keputusan tentang penyelesaian politik itu. Misalnya dalam pidatonya 23 Januari 1966, Bung Karno berkata,  

“Aku berulang-ulang minta tenang, tenang, dan apa yang kita lihat dan apa yang kita saksikan? Tenang tenang ini tidak ada, mana pula belakangan ini timbul demonstrasi macam-macam.” Di dalam konstelasi politik saat itu, Angkatan Darat merupakan kekuatan yang menentukan. Posisi sepuluh parpol yang ada waktu itu kurang kuat, terutama karena sebagian besar pimpinannya dinilai pernah bekerja sama dengan PKI. Sikap mereka ketika itu, oleh pihak mahasiswa, dianggap plintat-plintut dan menentang aksi mahasiswa.

Pada 10 Maret, seusai pertemuan dengan Presiden Soekarno di Istana Merdeka, misalnya, para pimpinan parpol mengeluarkan pernyataan yang tidak bisa membenarkan cara yang digunakan pelajar, mahasiswa, dan pemuda “yang bisa membahayakan jalannya revolusi dan merongrong kewibawaan PBR Bung Karno.” Mereka juga bertekad bulat “untuk melaksanakan tanpa reserve” perintah harian Presiden Soekarno 8 Maret. Perintah harian itu sendiri pada pokoknya memerintahkan pada seluruh slagorde ABRI, parpol, Golkar, dan ormas untuk “mempertinggi kewaspadaan menghadapi segala macam penyusupan dan hasutan yang bermaksud memecah belah persatuan.” Di samping itu, juga “menghancurkan segala usah yang merongrong kewibawaan, kepemimpinan dan kebijaksanaa PBR/Presiden/Mandataris MPRS Bung Karno.” Meski begitu, sebagian kecil pimpinan parpol, terutama yang bergabung dalam Komando Aksi Pengganyangan Gestapu, bekerja sama dengan mahasiswa dan pemuda dan AD, menentang Presiden Soekarno.

Hingga sampailah hari itu, 11 Maret 1966. Bung Karno, yang tampaknya panik oleh kehadiran “pasukan tak dikenal” di sekitar Istana, menyingkir ke Bogor. Sidang kabinet kemudian dibubarkan Waperdam Leimena. 

Keluar dari Istana, kebetulan Basoeki Rahmat, M. Jusuf, dan Amir Machmud berjalan bersama. Jusuf mengajak keduanya untuk pergi menemui Bung Karno di Bogor dan berbincang-bincang, sehingga Bung Karno tidak merasa telah ditinggal Angkatan Darat. Keduanya bersedia. Menteri/Wakil Menko Hankam Mayjen Mursid, yang waktu itu hadir dan ikut diajak, menolak. Menurut Amirmachmud, ia mengusulkan agar mereka melapor dulu ke Pak Harto. Bertiga mereka kemudian pergi ke rumah Soeharto di Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat. Hari itu kesehatan Pak Harto terganggu hingga tidak dapat menghadiri sidang kabinet. “Pada waktu menghadap Pak Harto itu, kami menjelaskan jalannya sidang kabinet. Kemudian kami meminta izin kepada Pak Harto untuk pergi ke Bogor dengan maksud untuk menenteramkan Bung Karno,” cerita Amir Machmud. Mereka juga menanyakan apakah Pak Harto ada pesan yang perlu disampaikan pada Bung Karno.

Menurut Amir Machmud, Pak Harto waktu itu mengatakan, “Pertama, sampaikan salam saya kepada Bung Karno. Kedua Bung Karno tak usah khawatir. Kita sanggup menyelamatkan Pancasila, UUD 1945, menyelamatkan Revolusi Indonesia dan memelihara keamanan, asal diberi kepercayaan untuk itu.” Jadi, ‘kata Amir Machmud, Pak Harto tidak pernah membicarakan kemungkinan adanya surat perintah seperti Supersemar itu.

Sikap Soeharto kepada Soekarno waktu itu memang menunjukkan sikap anak kepada bapak. Itu juga terlihat dari suatu dialog antara Pak Harto, yang waktu sudah diangkat menjadi Pangkopkamtib, dan Bung 

 Karno, di Istana Merdeka, di awal 1966, di saat demonstrasi mahasiswa mewarnai suasana Jakarta. Waktu itu Bung Karno menanyakan pada Pak Harto,:

“Harto, aku ini akan kamu apakan? Aku ini pemimpinmu. Aku iki arep tok kapakke”

“Bapak Presiden,” jawab Pak Harto, “saya ini anak petani miskin.’Tetapi ayah saya selalu mengingatkan saya untuk selalu menghormati orang tua. Saya selalu diingatkan untuk mikul duur mendem jero (menghormat) terhadap orangtua.”

“Bagus,” jawab Bung Karno.

“Bapak tetap saya hormati, seperti saya menghormati orangtua saya. Bagi saya, bapak tidak hanya pemimpin bangsa, tetapi saya anggap orangtua saya. Saya selalu ingin mikul dulaur terhadap Bapak. Sayang, yang mau dipikul duvur mendem jero tidak mau,” kata Pak Harto.

“Betul begitu, To?”
“Betul, Pak. Insya Allah. Soalnya tergantung Bapak.”

“Nah. Kalau betul kau masih menghormati aku dan menghargai kepemimpinanku, kuperintahkan kau menghentikan demonstrasi-demonstrasi mahasiswa itu. Aksi-aksi mereka sudah keterlaluan. Tidak sopan. Liar. Mereka sudah tidak sopan dan hormat kepada orang tua. Mereka tidak bisa dibiarkan, Harto. Kau, kuminta mengambil tindakan terhadap mereka.”

“Maaf, Pak. Saya pikir, masalah ini berkenaan dengan pembenahan negara kita secara keseluruhan. Yang saya maksud, penyelesaian politik mengenai G-30-S/PKI seperti yang Bapak janjikan. Kalau sekarang Bapak Presiden mengumumkan secara resmi bahwa PKI dibubarkan dan dilarang, saya percaya mahasiswa itu akan menghentikan aksi-aksinya. Karena itu yang dituntut oleh mereka.”

“Penyelesaian politik G-30-S/PKI lagi yang kau sebut, Harto. Kamu tadi mengatakan tetap menghormati kepemimpinanku.”

“Tak pernah goyah, Pak.”

“Kalau begitu, laksanakan perintahku,” kata Bung Karno. Pak Harto tidak menjawab. Bung Karno juga terdiam.

Menilik dialog semacam itu, bisa dimengerti kalau Bung Karno juga meledak-ledak ketika tiga jenderal, Basoeki Rahmat, Jusuf, dan Amir Machmud, menemuinya, siang 11 Maret 1966 itu. Ia memarahi Amir Machmud, yang selalu melapor bahwa keadaan aman.

“Apanya yang aman? Demonstrasi berlangsung terus. Kau itu penanggung jawab keamanan Ibu Kota. Apa yang kau lakukan untuk menghentikan demonstrasi itu?” Ia juga menegur Basoeki Rahmat dan Jusuf.

“Kalian juga tidak berbuat apa-apa.” Ia menuduh ketiga jenderal itu berpura-pura, dan sebenarnya ingin agar Soekarno jatuh.

Mereka bertiga membantah. Kata Basoeki Rahmat, “Itu tidak benar, Pak. Tidak ada niat meninggalkan Bapak. Apalagi menjatuhkan Bapak. Kalau ada niat seperti itu, tentu kami tidak datang kemari.” Bung Karno terdiam. Ia kemudian menanyakan kemungkinan jalan keluar situasi. Jusuf menyarankan agar Bung Karno memerintahkan Jenderal Soeharto untuk mengatasi keadaan.

Amir Machmud menambah, “Ya, Pak. Tadi Pak Harto juga berpesan sanggup mengatasi keadaan, kalau Bapak Presiden memberikan kepercayaan kepadanya.”

“Kepercayaan? Kepercayaan apa lagi yang harus kuberikan kepadanya? Jenderal Soeharto sudah kuangkat menjadi Panglima Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Tapi coba, sampai sekarang tidak aman dan tidak tertib,” jawab Bung Karno.

“Mungkin diperlukan kepercayaan lebih lagi, Pak,” kata Amirmachmud.
“Kepercayaan lebih bagaimana? Apa maksudmu? “
“Semacam surat perintah, misalnya,” sahut Amir Machmud. Soekarno terdiam.

Matanya menatap tajam ketiga jenderal itu. Juga kepada Sabur, yang ikut hadir di situ. Akhirnya Bung Karno setuju. Keempat jenderal itu diperintahkannya membuat konsep surat perintah itu. Selembar kertas disodorkan ke Basoeki Rahmat. Jenderal kelahiran Tuban, Ja-Tim, yang dikenal pendiam itu lalu mengeluarkan pena. Ia mengucapkan “Bismillahirrochmanirrohim” lalu mulai menulis.

Surat Perintah. Itu kalimat pertama yang ditulisnya. Konsep itu kemudian disampaikan Sabur kapada Bung Karno. Ia lalu memanggil ketiga Waperdam, Subandrio, Leimena, dan Chaerul Saleh, yang sudah ada di Istana Bogor, dan menanyakan pendapat mereka. Hanya Subandrio yang menjawab, “Kalau Bapak tanda tangani, buntutnya akan panjang.” Mungkin karena tidak memperoleh kesepakatan bulat di antara para pembantu dekatnya, Bung Karno masuk ke kamar kerjanya. Waktu itu ia sudah memakai piyama biru dan memakai sandal Bata warna cokelat. Konon, ia sempat sembahyang. Sekitar satu jam Soekarno berada di kamar kerjanya. Setelah satu jam, konsep awal tadi sudah ada coretannya, dan dikembalikan kepada ketiga jenderal tersebut. Basoeki Rahmat kembali membuat konsep baru, yang kemudian disampaikan Sabur kepada Bung Karno.

Akhirnya mereka berkumpul lagi di salah satu ruangan yang lebih besar.Pada pertemuan ini, Bung Karno telah memakai pakaian lengkap, baju putih. Lengan pendek, celana abu-abu, dan memakai pici. Yang hadir: ketiga jenderal tadi, tiga waperdam, dan Sabur yang tetap berdiri. Suasana agak tegang. Hasil rembukan itu diketik Sabur dengan kertas yang berkop Kepresidenan RI. Akhirnya mereka berkumpul di ruang makan Istana. Bung Karno membaca ketikan konsep yang telah disetujui bersama. “Bagaimana, Ban, kau setuju?” tanya Bung Karno pada Subandrio. “Kalau Bapak Presiden sudah setuju, saya setuju,” jawab yang ditanya. Bung Karno kemudian menandatangani surat perintah yang kemudian sangat terkenal itu.

Setelah itu mereka kembali ke pavilyun Istana. Di ruang tamu, mereka mengobrol sejenak. Bung Karno didampingi Hartini duduk di sofa panjang, sedang ketiga jenderal duduk di depan mereka. Leimena duduk di sebelah kiri Bung Karno, sedang Subandrio dan Chaerul Saleh duduk di kanan Hartini. Sabur tetap berdiri. Di ruangan yang tak berjendela itu, semua pintunya dibuka. Muka-muka yang hadir tampak serius. Tak berapa lama, ketiga jenderal itu mohon diri, memberi hormat dan kemudian bersalaman dengan Bung Karno. Sepulang ketiga jenderal itu, Soekarno masih sempat membaca di ruang tamu.

Sekitar pukul 23.00 ia masuk kamar tidur. Di kamar tidur ia masih juga sempat membaca majalah Selecta. Tapi ia tampak gelisah. Sampai pukul 1.00 ia belum tertidur. “Bapak membolak-balikkan badannya ke kiri, ke kanan,” kata Ny. Hartini mengenang. Setelah minum obat tidur, barulah Bung Karno terlelap.

Dalam perjalanan pulang dari Bogor dengan naik mobil, ketiga jenderal itu sempat membaca kembali Supersemar dengan menggunakan senter. Ketiganya kaget setelah menyadari surat perintah itu berarti penyerahan kekuasaan Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Supersemar memang berisi pelimpahan wewenang kepada Jenderal Soeharto “untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Pangti/PBR/Mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara RI, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran PBR”.

Esoknya, Jenderal Soeharto, atas nama Presiden, mengeluarkan perintah harian kepada segenap jajaran ABRI dan mengumumkan kelahiran Supersemar. Perintah harian itu lalu disusul dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS/PBR Nomor 1/3/1966. Isinya: membubarkan PKI termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah serta semua organisasi yang seasas/berlindung/bernaung di bawahnya. PKI juga dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh RI. 

Akhirnya tuntutan rakyat agar PKI dibubarkan terlaksana. Berita itu segera tersebar. Bukti bahwa masyarakat menyambut gembira keputusan itu terlihat dari sambutan massa terhadap pawai kemenangan yang terjadi 12 Maret 1966 itu. Masyarakat di seluruh Indonesia juga menyambut meriah keputusan itu. Dan awal sebuah sejarah baru pun dimulai.