Bintang KSAD milik Siapakah......?

Jakarta -  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menentukan Kepala Staf TNI Angkatan Darat baru sebagai pengganti Jenderal Pramono Edhie Wibowo yang pensiun. "Secepatnya akan dilantik," kata juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, saat dihubungi Tempo, Kamis, 9 Mei. 2013.

Meski begitu, Julian tak ingin menyebutkan kapan pastinya Presiden SBY menetapkan pimpinan baru di Angkatan Darat. "Dalam waktu yang tidak terlalu lama," ujar dia. "Masih ada waktu sampai akhir bulan ini."

Julian juga tak ingin menyebutkan nama calon paling kuat sebagai pengganti adik ipar SBY di kursi KSAD. "Saya tidak bisa menyebutkan siapa," ucap mantan pembantu Dekan FISIP Universitas Indonesia ini.

Sebelumnya, Jenderal Pramono menyatakan ada sekitar tujuh perwira aktif berpangkat bintang tiga yang memenuhi syarat menjadi calon penggantinya dan sudah diajukan ke SBY. "Semua sama. Tidak ada yang diunggulkan," kata Pramono, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu kemarin.

Adapun Pramono sudah pensiun sejak 5 Mei 2013, lalu. Ia sebenarnya sudah mengajukan surat pemberitahuan pensiun sejak pertengahan Maret 2013. Akibat belum ditentukan penggantinya, sesuai dengan peraturan, Pramono masih dapat bertugas hingga tanggal terakhir pada bulan kelahirannya yaitu 31 Mei 2013.

Salahsatu dari jenderal bintang tiga di TNI AD yang berpeluang menjadi pengganti Pramono adalah Letnan Jenderal Moeldoko yang menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Moeldoko juga peraih Adhi Makayasa di Akademi Militer 1981.  

Ada juga Letnan Jenderal M Munir yang saat ini menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat. Lulusan akademi militer 1983 ini terkenal karena mampu meraih tiga bintang dalam kurun waktu dua tahun. Munir juga sempat menjadi ajudan Presiden Yudhoyono.

Selain itu, Letnan Jenderal Budiman yang saat ini menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan juga berpeluang. Lulusan akademi militer 1978 ini pernah menjadi Panglima Daerah Militer IV Diponegoro dan Wakil KSAD.

Ada juga Letnan Jenderal Waris yang saat ini menjabat Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Mantan Panglima Daerah Militer Jakarta Raya dan Komandan Pasukan Pengaman Presiden ini juga dinilai berpeluang besar karena baru pensiun pada Desember 2015.

Letnan Jenderal Gatot Nurmantyo yang menjabat Komandan Kodiklat TNI jangan dilupakan. Lulusan akademi militer 1982 ini pernah menjabat sebagai Gubernur Akmil dan Panglima Daerah Militer V Brawijaya. 

Calon lainnya adalah Letnan Jenderal Gerhaan Lantara yang terkenal karena perannya dalam insiden Santa Cruz di Timur Timor 1991 dan penanganan bencana Tsunami Aceh.

Berikut Profil Singkat Calon KSAD, 6 orang jenderal bintang tiga aktif di tubuh TNI AD. Dua di antaranya berkarya di luar Mabes TNI:

1. Letjen Moeldoko

Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Letjen Moeldoko merupakan salah saru prajurit yang memiliki karier moncer dibanding teman seangkatannya. Moeldoko merupakan peraih Adhi Makayasa di Akademi Militer 1981.

Saat menjabat sebagai Panglima Daerah Militer III Siliwangi, Moeldoko sempat ramai dibicarakan karena disebut-sebut menggelar operasi sajadah. Operasi itu bertujuan untuk membersihkan jamaah Ahmadiyah. Namun Moeldoko tegas membantah.

Karier pria kelahiran 6 Juli 1957 juga masih cukup panjang. Dia baru akan pensiun pada 2015 nanti. Jika melihat rekam jejaknya, Moeldoko memiliki kans menambah jumlah bintang di pundaknya.

2. Letjen M Munir

Letjen M Munir saat ini menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad). Hanya dalam hitungan dua

tahun, Akmil 1983 itu, sudah meraih tiga bintang di pundaknya.

Begitu moncernya karier Munir, banyak kalangan yang memprediksi mantan Pangdam Siliwangi itu akan menjadi jenderal. Ditambah, Munir merupakan mantan ajudan SBY, hal itu menjadi nilai lebih. Masa pensiunnya pun masih panjang yakni, Oktober 2016.

3. Letjen Budiman

Untuk jenderal bintang tiga, Letjen Budiman termasuk yang senior. Budiman merupakan Akademi Militer angkatan 1978. Bahkan, dari segi angkatan,

Sekjen Kemenhan itu lebih tua dari Kasad Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo.

Pada tahun 2011 lalu, Budiman masuk dalam bursa calon Kasad. Tetapi takdir berkata lain, mantan Pangdam IV Diponegoro hanya menjabat sebagai Wakasad. Banyak pihak menilai dia harus 'mengalah' buat Pramono untuk mendapat bintang empat.

4. Letjen Waris

Karier Letnan Jenderal Waris terbilang cukup cemerlang. Dengan masa pensiun Desember 2015, terbuka peluang bagi Sekjen Wantanas itu untuk mendapat promosi menjadi Kasad. Akmil angkatan 1981 itu dikenal sebagai jenderal tegas dengan gaya bicara yang spontan. Pria berkumis itu juga sempat menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) dan Pangdam Jaya.

5. Letjen Geerhan Lantara

Sama dengan Letjen Budiman, Letjen Geerhan Lantara merupakan jenderal senior. Keduanya sama-sama lulusan Akademi Militer 1978. Namun Geerhan akan memasuki masa pensiun lebih awal yakni Mei 2014.

Gerhaan dikenal sebagai tentara pemberani. Saat terjadi insiden Santa Cruz di Timor Timur 1991, Gerhaan yang berpangkat mayor ditusuk hingga terluka parah. Gerhaan juga pernah mengambil posisi dalam penanganan bencana setelah tsunami di Aceh.

6. Letjen Gatot Nurmantyo

Gatot Nurmantyo termasuk prajurit yang cepat meraih bintang di pundaknya. Saat ini Gatot berpangkat Letjen dan menjabat sebagai Dan Kodiklat TNI.

Sebagai Akmil 1982, Gatot termasuk perwira yang menonjol di angkatannya. Ia pernah menjadi Gubernur Akmil dan juga Pangdam V Brawijaya. Dia menjadi salah satu yang memiliki peluang menjadi Kasad.

sumber:http://www.tempo.co/read/news/2013/05/10/078479257/Ini-Para-Jenderal-Yang-Bisa-Jadi-KSAD-Baru
           http://berita.plasa.msn.com/nasional/6-kandidat-ksad-pengganti-jenderal-pramono-edhie

STOP RAKYAT MAKAN NASI " kata Darmin Nasution

Ngeri melihat pernyataan Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution : sebaiknya rakyat Indonesia mengurangi konsumsi nasi.Negeri Indonesia yang kaya raya nan makmur, hanya seolah menjadi cerita dongeng anak cucu kita kelak nantinya.

Pejabat negeri ini seolah sudah sempoyongan memperbaiki negeri ini, bukannyha mencari solusi atas permasalahan tetapi malah menginginkan mengorbankan rakyat Indonesia.

Bicara soal inflasi di Indonesia, kata Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution bahwa ada kaitannya dengan demand side soal budaya makan.

Darmin Nasution mengungkapkan konsumsi per kapita masyarakat Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, khususnya beras.

Berkaitan hal ini, Darmin Nasution berharap budaya makan nasi perlahan harus mulai dikurangi dengan mengganti misalnya umbi-umbian, roti atau sayur-sayuran. Sebab, tingginya konsumsi nasi, Indonesia terpaksa terus mengimpor beras karena jumlah produksi dalam negeri tidak memenuhi tinggi kebutuhan masyarakat.

Darmin Nasution juga mengatakan bahwa inflasi Indonesia terus menerus berada di level 4%, sedangkan Filipina sekitar 3%-4% dan inflasi Malaysia serta Thailand justru lebih rendah yakni 2%-3%.

"Kalau Indonesia tidak bisa memperbaiki kondisi inflasi di tahun-tahun mendatang, maka saat ASEAN Community nanti Indonesia akan kalah dengan negara lain," pungkas Darmin. 

sumber : http://www.kabarmakassar.com/ekobis/item/4078-gubernur-bi-kurangi-konsumsi-nasi.html

Penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan Untuk Kota MAKASSAR

Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan untuk kategori kedisiplinan dan ketertiban masyarakat dalam berlalu-lintas.

"Kita semua hanya berusaha untuk berbuat maksimal dan kalaupun ada penghargaan yang kami terima berarti itu hasil dari kerja keras yang dilakukan sama semua pihak dalam menjalankan roda pemerintahan ini," ujarnya usai menerima penghargaan di Jakarta, Senin.

Penghargaan yang diraihnya itu merupakan yang ke-163 selama dirinya menjabat sebagai Wali Kota Makassar dan penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan EE Mangindaan.

Ilham Arief Sirajuddin didampingi Kepala Dinas Perhubungan Chaerul Andi Tau mengatakan, raihan piala wahana tata nugraha berkat partisipasi masyarakat yang sadar berlalu lintas.

Pemerintah Kota Makassar dalam menyiapkan sarana dan prasarana infrastruktur serta menyosialisasikan tata cara berlalu lintas yang baik dan benar itu banyak dibantu oleh pihak kepolisian serta pihak-pihak lainnya yang terkait.

Chaerul menambahkan, penilaian Kementerian Perhubungan itu menandakan pengguna jalan, masuk dalam standar kategori baik karena warga masih patuh aturan dan rambu lalu lintas di antara beberapa kota besar. 

"Kami banyak terbantu oleh pihak kepolisian serta pihak-pihak lainnya dan hanya dengan seperti itu kita bisa mengatur lalu lintas serta mengubah perilaku masyarakat," katanya.

Menurutnya, trofi dan penghargaan ini pernah diraih Makassar pada 2006 lalu dan dalam rentang waktu enam tahun tersebut, Makassar tidak pernah lagi meraihnya karena kalah bersaing dengan kota-kota besar lainnya.

"Setelah enam tahun berlalu, akhirnya kita mampu memperoleh penghargaan ini. Itu artinya, ada motivasi yang besar yang kami lakukan bersama-sama dengan pihak kepolisian untuk menata dan mengubah perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Tidak mudah memang karena untuk mengubah perilaku itu dibutuhkan waktu yang cukup lama," imbuhnya.

Menteri Perhubungan EE Mangindaan dalam sambutannya mengatakan, fungsi transportasi adalah urat nadi perekonomian, sehingga pihaknya salut dan berterima kasih kepada penerima penghargaan karena turut meningkatkan kelancaran transportasi serta ikut meningkatkan roda perekonomian.

sumber:http://makassar.antaranews.com/berita/46927/walikota-makassar-raih-penghargaan-dari-kemenhub

DIALOG ANAK BANGSA : SEPUTAR POLEMIK REKOMENDASI GOLKAR di PILWALI MAKASSAR

Polemik seputar Rekomendasi Calon Golkar untuk PILWALI MAKASSAR yang akan digelar September nanti, terjawab sudah. Dalam dialog  Forum Anak Bangsa di salah satu tv lokal SulSel yang dihadiri oleh Nurdin Halid selaku Korwil Pemenangan Golkar Sulawesi, Firdaus Muhammad selaku pengamat politik dan Yudistira Ardy Rukka selaku Ketua Umum Forum Anak Bangsa-Indonesia.

Dalam diskusi live tersebut, terjawab sudah siapa bakal calon usungan GOLKAR dan terjawab sudah polemik opini yang terjadi selama ini. Surat ketetapan dari DPP yang ditandatangani oleh Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum dan Idrus Marham selaku Sekjen Partai Golkar.

Dua hari sebelumnya dilakukan penyerahan rekomendasi tersebut disaksikan 10 pimpinan kecamatan (pincam) Golkar se-Kota Makassar termasuk Supomo dan keluarga besarnya serta tim pemenangannya yang dikomandoi Tan Malaka Guntur.

"Saya tegaskan sama sekali DPP tidak ada intervensi apapun kepada Supomo untuk menunjuk Kadir sebagai wakilnya," tegas Nurdin.

Menurutnya, penetapan Kadir untuk mendampingi Supomo sudah sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku di partai.

"Jadi sekali lagi saya ingatkan, Demi Allah tidak ada intervensi saya dalam hal ini. Justeru pada saat penetapan calon pendamping Supomo saya tidak ada di kantor DPP," terang Nurdin.

Dia menjelaskan, meski dirinya memiliki kewenangan penuh dalam menandatangani penentuan pasangan Supomo, namun karena dirinya tak ingin dinilai otoriter maupun nepotisme, maka yang bertandatangan dalam rekomendasi tersebut adalah Sekjen DPP Idrus Marham dan Ketua Umum Abu Rizal Bakri.

"Saya tidak ingin ada konflik interest yang terjadi di Golkar apalagi dituding nepotisme. Makanya saya menarik diri dalam penetapan tersebut," katanya.

Mantan Ketua AMPI Sulsel ini menjelaskan, penetapan calon wakil Supomo diakuinya berdasarkan usulan Ketua DPD II Golkar Makassar.

"Penetapannya pun dinilai sudah sesuai mekanisme partai. Baik secara objektif dan subjektif. Termasuk salah satunya keberpihakan sebelum adanya keputusan," katanya.

Terkait tidak dilibatkannya DPD I Golkar Sulsel, Nurdin mengatakan tidak ada masalah jika tidak dilibatkan. Menurutnya, beberapa daerah juga seperti itu.

“Tidak masalah, boleh dilibatkan boleh juga tidak. Karena memang sesuai juklak dikatakan calon mengusulkan nama,“ jelasnya.

Nurdin mengatakan, tidak ada kaitan antara penetapan Kadir dan dirinya sebagai kakak kandung Kadir. Semua sudah berjalan sesuai dengan mekanisme.

“Di Golkar memang sudah terbisa menghadapi konflik antar internal, apalagi ada pihak yang tidak terakomodir keinginannya. Namun setelah ada penetapan ataupun keputusan dari DPP, semua harus patuh dan tunduk. Jadi jika ada pihak yang tidak terima silakan minggir dari Golkar," pungkasnya.

Menanggapi telah diterbitkannya SK rekomendasi DPP mengenai calon pendamping Supomo,  Kadir Halid yang ditemui di tempat sama membenarkan hal itu.

"Baru saja saya terima SK. Kenapa selama ini saya tidak banyak komentar karena rekomendasi ini yang saya tunggu," katanya sambil bersyukur atas terpilihnya sebagai pendamping Supomo.

Kendati demikian, Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel ini belum bersedia memperlihatkan nomor rekomendasi tersebut lantaran suratnya dalam keadaan tersegel dengan amplop putih.

Dia mengatakan, hari ini juga dirinya akan menggelar jumpa pers perihal penetapan serta terpilihnya sebagai pendamping Supomo.

"Hari ini saya akan perlihatkan ke publik nomor surat rekomendasinya. Ini bertujuan agar seluruh pihak tidak lagi menganggap rekomendasi tersebut palsu," tegas legislator Sulsel ini.

Tanggapan hal sama dikemukakan KETUA UMUM FAB-INDONESIA, yang akrab dipanggil YAR mengatakan : GOLKAR ini partai yang seksi, dan selalu diperbincangkan. Apabila terjadi riak internal, itu hanya intrik sesaat. tetapi kalau rekomendasi sudah dikeluarkan maka semua kader harus patuh terhadap aturan partai.

Terlepas dari semua itu, belajar dari kasus Bone dan Takalar, hasil akhir dari polemik itu adalah KEMENANGAN PARTAI GOLKAR.Selain itu pula, Makassar justru akan lebih dipertahankan, karena kemenangan GOLKAR 5 tahun lalu sebesar 67%, tandas YAR.

Auditor:FABI

TERINDIKASI PENCUCIAN UANG, DANA PEMENANGAN ILHAM AZIZ DI PILGUB SULSEL

Uang hasil pencucian tersangka kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan pencucian uang Ahmad Fathanah mengalir ke rekening DPW PKS Sulawesi Selatan yang diduga untuk kampanye Ilham pada Pilkada Sulsel.

“Dana kemenangan waktu pilgub lalu tidak masuk ke rekening AF (Ahmad Fathanah). Saat tahu dana yang ditransfer ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) itu dari pencucian uang AF dari penyidik, saya kaget,” kata Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin usai diperiksa KPK sekitar enam jam di gedung KPK, Jakarta, Senin (6/5).

Ilham adalah Calon Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) yang berpasangan dengan Azis Qahhar Mudzakkar dengan diusung oleh Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Patriot, Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan), Partai Penegak Demokrat Indonesia (PPDI), dan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) pada bulan Januari 2013.

Namun, Ilham kalah dari pasangan petahana nomor urut dua Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang, sedangkan Fathanah adalah orang dekat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

“Tidak ada bantuan, PKS adalah partai pengusung, kami juga memberi biaya pemenangan. Jadi, tidak ada PKS memberikan uang,” tambah Ilham yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulsel.Ilham mengaku mengenal Fathanah sebagai sesama orang Makassar.

“Saya sudah kenal sebagai orang Makassar, dan tahu dia dekat dengan petinggi jadi minta dijembatani, dia kan tokoh besar di Sulsel,” ungkap Ilham.

Artinya, menurut Ilham, dia tidak kenal dekat dengan Fathanah dan baru tahu Fathanah terkait dengan kasus pencucian uang saat diperiksa KPK.

“Fathanah yang mengenalkan ke PKS, dia mengirim (uang) ke DPW PKS, tapi aliran dana ke saya tidak ada, besaran uangnya silakan tanya ke DPW-nya,” jelas Ilham.

KPK sebelumnya juga telah menyita mobil Honda Jazz warna putih bernomor polisi B 15 VTA dan jam tangan mewah buatan Swiss merek Chopard senilai Rp70 juta yang diberikan Fathanah kepada model majalah Vitalia Sesha.

Selain kepada Vitalia Sesha, Fathanah juga diketahui memberikan uang Rp20 juta dan 1.800 dolar AS kepada artis Ayu Azhari. Uang tersebut sudah dikembalikan oleh Ayu pada hari Jumat (3/5).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yaitu Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah, dua orang direktur PT Indoguna Utama yang bergerak di bidang impor daging yaitu Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi dan Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman.

Fathanah bersama Lutfi Hasan disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait kewajibannya.

Keduanya juga dikenai pasal melakukan pencucian uang dengan sangkaan melanggar Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 UU No. 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Elizabeth, Juard, dan Arya Effendi diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara.

Juard dan Arya ditangkap KPK setelah menyerahkan uang senilai Rp1 miliar kepada Fathanah. KPK sudah menyita uang tersebut yang merupakan bagian nilai suap yang seluruhnya diduga mencapai Rp40 miliar dengan perhitungan “commitment fee” per kilogram daging adalah Rp5.000 dengan PT Indoguna meminta kuota impor hingga 8.000 ton.

Pengacara Luthfi, Mohammad Assegaf, mengakui bahwa kliennya pernah berdiskusi dengan Mentan Suswono, Ahmad Fathanah, Maria Elisabeth Liman, dan mantan Ketua Umum Asosiasi Benih Indonesia Elda Devianne Adiningrat untuk membahas kuota impor daging sapi. Pertemuan dilakukan pada bulan Januari 2013 di Hotel Aryaduta Medan.