SYL harus lebih berani dibandingkan JOKOWI didalam PROGRAM KERJA di SULSEL

Sulawesi Selatan (Sulsel) layak dikatakan surga, karena karunia dan keberkahan yang dimilikinya hingga penyematan itu layak diberikan. Sulawesi Selatan kaya akan potensi sumber daya alam yang melimpah ruah seperti sektor pertambangan dan energi yang mencukupi. Belum lagi pesatnya roda industri pada sentra-sentar Industri seperti Kawasan Industri Makassar membuat provinsi ini seharusnya bisa memberikan jaminan kepastian bagi masyarakatnya dan memberikan kesejahteraan yang cukup bagi warganya.

Namun, fakta berbicara berbeda. Meski potensi yang melimpah ruah dengan kekayaan yang dimilikinya, justru angka kemiskinan dan pengangguran di Sulawesi Selatan justru meningkat setiap tahunnya. Tingginya angka kemiskinan itu menunjukkan jika tingkat kesejahteraan mengalami penurun signifikan.

"Sulsel memiliki segala potensi dan hampir dapat dikatakan sempurna. Potensi yang dimiliki ini seharusnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulsel secara keseluruhan,"

Faktanya, angka kemiskinan masih cukup tinggi yang memperlihatkan jika kesejahteraan masyarakat belum mengalami peningkatan, meski potensi yang dimiliki sudah hampir sempurna.

Akar persoalannya,  karena tidak ada keberpihakan dari Pemerintah kepada kepentingan masyarakat, utamanya kebijakan yang memberikan garansi kesejahteraan untuk warga Sulsel.

DEMONSTRASI RAKYAT MISKIN

Ratusan warga kota Makassar melakukan aksi unjuk rasa di kantor Badan Pusat Statisk (BPS) kota Makassar, di Jalan Racing Center Makassar, hari selasa yang lalu

Demonstran yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Partai Rakyat Demokratik (PRD), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).

Para demosntran tetap menduduki kantor BPS Makassar dengan tuntutan menolak kriteria miskin dalam pendataan pembagian raskin, sehingga mereka meminta BPS Makassar untuk lakukan pendataan ulang. Selain itu, mereka juga menuntut agar Pasal 33 UUD 1945 dilaksanakan dengan baik.

Mereka juga menuntut agar dilakukan pencabutan Undang-undang SJSN BPJS no 40 2012, tentang sistem jaminan sosial dan memberlakukan jamkesmas kembali dan tidak berganti dengan kartu baru sesuai surat edaran Menteri Kesehatan.

Mereka berharap tuntutan mereka didengar dan diberlakukan secara adil. Karena penyaluran raskin secara merata ke seluruh kecamatan dan kelurahan adalah harapan mereka untuk bisa makan dan hidup.

Rakyat miskin yang tergabung dalam demo hari ini di depan kantor BPS kota Makassar berharap ke Pemerintah melalui BPS untuk memikirkan kembali pendataan sebelumnya dan melakukan pendataan ulang untuk Jamkesmas dan penyaluran beras raskin

GUBERNUR harus TEGAS dan KOMITMEN

Melihat fonumena meningkatnya nagka pengangguran dan masyarakat miskin di Sulawesi Selatan karena perkembangan kota tidak dibackup-nya masyarakat yang belum siap mengikuti perkembangan itu sendiri.

Sebut saja di angka pengangguran, karena banyaknya tenaga kerja tidak sesuai dengan angka kebutuhan tenaga kerja.Selain itu tingkat keahlian tenaga kerja masih dibawah standar. Sebut saja di sektor jasa atau sektor perhotelan, ketersediaan tenaga kerja belum optimal.SMK perhotelan atau jasa restorant kewalahan melayani permintaan tenaga kerja itu sendiri.Seharusnya pihak DISNAKERTRANS bisa menukapi jasa perhotelan ini.

Di tingkat kemiskinan sendiri, selain dikarenakan skill masyarakat untuk bersaing dalam pekerjaannya, juga disebabkan nilai inflasi begitu tinggi.Sektor peluang kerja yang sedikit menjadi sumber penyumbang terbesar sektor kemiskinan.

Gubernur Sulawesi Selatan harus lebih tegas dan berani dalam membuka peluang kerja dan menekan kemiskinan, dengan berkordinasi beberapa kepala daerah ( Bupati ) dan Walikota di wilayah Sulawesi Selatan.

Program kerja harus lebih terarah dan menyentuh sektor riil kebutuhan masyarakat, kalau tidak, maka masyarakat asli Sulawesi Selatan hanya akan menjadi PENONTON di tengah arus globalisasi di tahun 2015, yang tinggal 2 tahun lagi.