Perusahaan milik TOMMY WINATA dipercaya pemerintah membangun JEMBATAN SELAT SUNDA

Pengusaha terkenal TOMMY WINATA melalui perusahaannya PT. Jembatan Selat Sunda (JSS) dipercayakan pemerintah untuk membangun jembatan SELAT SUNDA yang menghubungkan Provinsi Lampung dan Banten akan dimulai pada tahun 2014.

Pemerintah bekerja sama dengan grup milik pengusaha Tommy Winata dalam pembangunan Jembatan Selat Sunda.

"Yang memprakarsai itu kelompoknya Pak TW (Tommy Winata). Apa namanya, saya tidak tahu. BUMD Banten dan Lampung bergabung menjadi satu lalu bekerja sama dengan swasta," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di kantor Kementerian Perekonomian, hari ini.

Pemerintah meminta perusahaan milik Tommy Winata untuk menyelesaikan studi kelayakan ekonomi Jembatan Selat Sunda. "Pemrakarsa segera menyelesaikan studi kelayakan dan diberi waktu 24 bulan harus selesai," katanya.

Permintaan pemerintah sesuai perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan segera dibuatkan dalam keputusan presiden. Setelah studi kelayakan rampung, pemerintah, Djoko mengatakan, akan membuka tendernya. "Itu harus segera kami lelang tender investasinya," ujarnya.

Menurut Djoko, meski perusahaan milik Tommy Winata berada dalam konsorsium pembangunan Jembatan Selat Sunda, bukan berarti otomatis sebagai pihak pelaksana. Perusahaan ini tetap harus mengikuti tender terlebih dulu. "Dia nanti tender bersama dengan yang lain," katanya.

Meski demikian, sebagai pemrakarsa, perusahaan Tommy memiliki keuntungan preferensi 10 persen, yaitu bisa menang tender meski harga kemahalan sebesar 10 persen ketimbang tender yang lain. Jika perusahaan Tommy kalah tender, masih memiliki keuntungan lain. "Bisa memilih right to match yang mana," ujarnya.

Pembangunan Jembatan Selat Sunda diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 120 triliun. Namun pemerintah berkomitmen tidak mengeluarkan dana. "Kami mengharapkan tidak ada uang pemerintah sepeser pun yang keluar, itu harapan kami," kata Djoko.

KEPUTUSAN PEMERINTAH memilih PT. JSS

Keputusan tersebut keluar tidak lama setelah Menteri Keuangan Agus Martowardojo terpilih menjadi calon Gubernur Bank Indonesia periode 2013-2018. Agus Marto yang selama ini ngotot memperjuangkan agar ada peran pemerintah dalam studi kelayakan, akan segera lengser dari kursi menkeu.

Selama ini, polemik mengenai kelangsungan proyek jembatan sepanjang 27,4 kilometer ini muncul antara Agus Marto dan Hatta Rajasa. Di satu sisi, Hatta menginginkan agar FS proyek ini diserahkan sepenuhnya ke swasta dengan catatan, pemerintah memberi jaminan proyek.

Di sisi lain, Agus Marto dengan alih-alih khawatir dan ingin lebih hati-hati, meminta ada peran pemerintah dalam FS JSS. Pemerintah ikut dalam pendanaan studi kelayakan. Alasannya agar pemerintah juga dapat mengawasi jika terjadi potensi penyelewengan oleh pihak swasta. Agus mengedepankan prinsip kehati-hatian karena mega proyek ini membutuhkan dana yang sangat besar sekitar Rp 225 triliun.

Persiapan pembangunan proyek ini dimulai tahun ini hingga dua tahun ke depan untuk studi kelayakan dan desain dasarnya. Targetnya, konstruksi awal sudah mulai dilakukan pada 2015 dan memakan waktu 10 tahun. Dengan demikian, jembatan ini baru bisa beroperasi pada 2025 mendatang.