Secara umum dinamika kehidupan politik Indonesia pasca-Orde Baru sebenarnya hampir selalu diwarnai kegaduhan yang bahkan mengarah pada karut-marut politik tanpa jalan keluar. Kendati tidak sedikit pencapaian dan prestasi bangsa dalam berdemokrasi selama lebih satu dekade terakhir, namun sulit dibantah bahwa semua pencapaian itu belum sepenuhnya dinikmati rakyat kita selaku pemegang saham mayoritas Republik ini. Demokrasi yang kita raih justru hanya dinikmati oleh para petualang politik, baik dalam pengertiannya secara harfiah, maupun para petualang yang berbaju “wakil rakyat” atau anggota legislatif, politisi parpol, dan juga para penyelenggara pemerintahan di lembaga-lembaga eksekutif dan yudikatif, di pusat dan daerah.
Kegaduhan politik, termasuk pada 2012, hampir selalu bersumber pada rendahnya kualitas komitmen dan tanggung jawab para elite politik pemegang mandat rakyat yang telah dipercaya mengelola negara dan pemerintahan namun mengkhianati mandat dan kepercayaan itu. Akhirnya yang muncul adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang tak kunjung berkurang pada saat kehidupan mayoritas rakyat kita masih terpuruk. Nuansa saling rebut dan saling menjatuhkan masih akan mewarnai kontestasi elite politik sepanjang 2013.
Lima Isu Krusial
Oleh karena itu kegaduhan politik belum akan berkurang. Diperkirakan sedikitnya ada lima isu politik krusial yang bakal mewarnai dinamika politik Indonesia pada 2013 mendatang.
Pertama, isu di seputar pemilu legislatif dan pemilu presiden/wapres. Dalam konteks pemilu legislatif, potensi meningkatnya suhu politik bisa muncul terkait hasil verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum terhadap partai politik calon peserta pemilu. Gugatan terhadap KPU oleh parpol yang gagal lolos sebagai peserta pemilu mendatang bakal mewarnai dinamika politik awal 2013.
Sedangkan pada akhir kwartal pertama 2013, dinamika politik akan diwarnai tarik-menarik pencalonan legislatif. Potensi potensi konflik internal bakal muncul di Partai Demokrat akibat ketidakharmonisan relasi Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono. Potensi konflik bisa muncul pula di Partai Nasional Demokrat (Nasdem) lantaran banyaknya orang yang merasa turut berjasa membesarkan Nasdem tetapi tersingkir sebagai calon legislatif.
Kedua, isu krusial seputar calon presiden. Terkait Pilpres 2014, tarik-menarik kepentingan parpol mengenai besaran persentase ambang batas pencalonan presiden. Isu ini bukan semata-mata soal perlu tidaknya ambang batas dinaikkan atau sebaliknya dikurangi, tetapi juga menyangkut peluang munculnya tokoh-tokoh alternatif sebagai capres mendatang. Terkait capres, dinamika tinggi bakal muncul di lingkungan Partai Golkar yang “ngotot” mengusung Aburizal Bakrie, dan juga di Partai Demokrat karena tidak adanya figur capres unggulan dari internal partai. Sejumlah kandidat yang ditengarai bakal diusung sebagai capres oleh Demokrat seperti Djoko Suyanto, Hatta Radjasa, dan Pramono Edhie Wibowo, tak satu pun yang “berkeringat” bagi parpol yang digagas oleh SBY tersebut, sehingga potensi penolakan internal pun tinggi.
Ketiga, isu krusial terkait badai politik yang masih membelenggu partai terbesar, Demokrat. Ketegangan relasi Anas-SBY masih akan mewarnai dinamika internal partai segitiga biru ini. Persoalan Demokrat tentu akan lebih ruwet lagi jika Andi Mallarangeng tak rela “dikorbankan” sendirian, dan Anas akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkannya. Tidak mudah bagi Demokrat keluar dari kemelut politik yang dihadapinya jika mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam itu menjadi “pesakitan” KPK. Soalnya, jika Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa, itu artinya parpol yang elektabilitasnya cenderung terus merosot ini bakal memulai konsolidasi internal dari nol lagi.
Keempat, isu politik lama terkait skandal bail out Bank Century yang terus mencari “mangsa” baru. Dengan diperpanjangnya masa kerja Tim Pengawas kasus Century oleh DPR selama satu tahun ke depan, diperkirakan skandal Century masih akan mengganggu kenyamanan pemerintahan SBY. Meskipun usulan penggunaan hak menyatakan pendapat hampir mustahil terwujud, sekurang-kurangnya skandal Century ini bakal tetap menjadi “mainan politik” beberapa anggota DPR yang selama ini sudah sering mengganggu “tidur siang” SBY. Apabila KPK menemukan calon tersangka baru dalam mengusut skandal Century, hal itu tentu akan menjadi peluru politik baru bagi sebagian anggota DPR yang terlanjur asyik “menikmati” panggung politik Senayan.
Kelima, sebagai konsekuensi logis dinamika politik nasional dan lokal yang hanya berporos pada persaingan kepentingan di antara para elite politik dan cenderung mengabaikan aspirasi rakyat, sangat mungkin skala unjuk rasa dan demontrasi yang mengarah pada tindak anarki dan kekerasan massa bakal meningkat dan meluas pula. Indikasinya sudah tampak pada unjuk rasa aparat desa yang mengepung Jakarta dan cenderung anarkis, begitu pula eskalasi demo buruh yang merasa tidak diperlakukan tidak adil dalam skema hubungan industrial yang berlaku. Belum lagi jika kita menghitung potensi konflik horizontal yang bersumber dari kegagalan negara mengelola dan mengawal pluralitas bangsa kita di satu pihak, serta ketidakmampuan negara menegakkan supremasi hukum di pihak lain.
Personalisasi Politik
Dibandingkan kegaduhan politik 2012, dinamika politik yang mengarah pada kegaduhan 2013 diduga cenderung lebih keras dan personal. Penyebab utama dari kecenderungan ini adalah mendekatnya momentum persaingan hidup-mati para elite politik menjelang Pemilu 2014. Persaingan kepentingan para elite politik, baik secara internal parpol maupun antarparpol, akhirnya bermuara pada perjuangan mempertahankan atau sebaliknya merebut kekuasaan pada pemilu mendatang.
Mengingat nuansa persaingan politik lebih bersifat kepentingan pragmatis ketimbang ideologis, maka kontestasi personal antartokoh akan lebih mewarnai dan bahkan mungkin mendominasi dinamika politik 2013. Sebagai konsekuensi logis dari menguatnya personalisasi politik, maka pertarungan gagasan substantif tentang solusi terbaik bagi aneka krisis bangsa kita, diperkirakan bakal semakin menguap pula.
Lalu kapan mayoritas rakyat kita bisa berharap dan merajut optimisme bila para pemimpin negeri ini tak kunjung peduli dan berpihak pada nasib mereka? Sampai kapan pemilu-pemilu kita hanya menjadi ajang kontestasi popularitas semu para pemburu kekuasaan?
Barangkali di sinilah urgensi menata ulang skema demokrasi kita pada umumnya dan format pemilu, perwakilan dan kepartaian pada khususnya. Sebab jika tidak, parpol-parpol kita akan terperangkap sebagai pilar korupsi dan salah-urus negara ketimbang sebagai pilar demokrasi.
Kemana Arah Politik CIKEAS
Partai Demokrat makin terombang-ambing, setelah KPU menolak bahwa yang tanda tangan calon legislator Cikeas periode 2014-2019.penolkan ini menyebabkan akan diadakannya KONGRES LUAR BIASA yang akan diadakan di Bali.
Syarat menjadi KEtua Umum Demokrat pun telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina Demokrat, Soesilo bambang Yudhoyono, antara lain :
1. Seorang calon ketua umum Demokrat harus senior di Demokrat,
2. Berasal dari kader Demokrat,
3. Tidak boleh merangkap jabatan,
4. Tidak boleh menjadikan kursi ketua umum untuk batu loncatan mencalonkan presiden RI atau wakilnya.
5. Loyal pada SBY dan tidak memihak salah satu faksi didalam partai
Dilihat dari persyaratan diatas muncullah nama dari kalangan internal terdapat seperti anggota Dewan Pembina Demokrat, Marzuki Alie, Ani Yudhoyono, Ibas Yudhoyono,
Nama lain yang dianggap layak memimpin Demokrat adalah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo. Menurut dia, tokoh ini memiliki integritas, bersih, ketegasan, kesederhanaan, dan mampu berkomunikasi dengan rakyat jelata. Selain itu, ada juga nama Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Mekanisme KLB di BALI
Demi menjamin keikutsertaan kadernya dalam Pemilu 2014 mendatang, Partai Demokrat segera mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menentukan pengisi takhta ketua umumnya.
Dewan Pembina beserta Majelis Tinggi akan atau telah menetapkan 2 calon nama Ketua Umumnya yang besar kemungkinan : Marzuki Alie dan Ani Yudhoyono.
Kedua nama tersebut mempunyai kredibilitas menjaga keharmonisan partai serta dapat menaikkan popularitas partainya menuju 2014 kelak.
Agar tidak terjadi kekisruhan di KLB tersebut, 2 nama yang cukup mumpuni untuk dipilih secara aklamasi oleh DPD dan DPC demokrat nantinya.
Kalau sudah begini, maka semakin jelas bahwa arah politik SBY tidak mau Partai Demokrat yang didirikannya diketuai oleh orang-orang Cikeas atau loyalis Cikeas nantinya.Berarti tidak jauh beda dengan rezim Cendana di zaman Orde Baru yg lalu.
No comments:
Post a Comment