Kudeta di Indonesia hanya PARANOID-nya Pemerintah

Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Dr Mahfud MD mengungkapkan, kudeta terhadap pemerintahan dapat dilakukan jika memiliki tiga unsur. Yakni, adanya kegelisahan dan keresahan di masyarakat akan keterpurukan bangsa, adanya tokoh sentral, serta adanya sokongan dana.

Hal ini diungkapkan Mahfud dihadapan ratusan alumni Himpunan Mahasiswa Islam di Gedung Azhari Al fatah Ambon, Minggu malam saat menyampaikan pemaparannya dalam acara diskusi dan silaturahim bertema "Soliditas KAHMI Menyongsong Kepemimpinan 2014".

Pernyataan Mahfud ini diungkapkan bersamaan dengan adanya isu akan adanya rencana kudeta terhadap pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudoyono dari kepemimpinannya sebagai presiden.

"Kudeta itu ada jika ada kegelisahan dan keresahan di masyarakat, harus ada figure, dan harus ada dana, saat ini memang ada kegelisahan tapi tidak ada tokoh sentral," kata Mahfud MD

Menurut Mahfud, kudeta merupakan sebuah langkah inkonstitusional namun secara substansial, kudeta sah dilakukan karena kudeta dapat melahirkan konstitusi baru yang diakui. Dia mencontohkan, kepemimpinan orde baru dan orde lama juga merupakan kudeta yang kemudian melahirkan konstitusi baru yang diakui.

Dia bahkan mengungkapkan, kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan sebuah bentuk kudeta terhadap pemerintahan belanda.

"Kudeta itu dapat melahirkan konstitusi baru. Supersemar itu adalah kudeta, masa surat perintah bisa dijadikan untuk mengatur Negara ini, jika menang berarti munculah konstitusi baru. Dalam konstitusi Belanda, Indonesia juga merupakan wilayahnya, namun karena rakyat melakukan kudeta makanya kita mampu merdeka," jelasnya.

Meskipun demikian Mahfud mengungungkapkan, agar peralihan kepemimpinan di Indonesia dapat berlangsung dengan cara yang demokratis dan konstitusional.

"Peralihan kepemimpinan agar dapat berjalan demokratis dan konstitusional, kalau kudeta tidak berhasil kondisinya akan sama seperti di Suria, masyarakat akan menjadi korban," ungkapnya.

KUDETA kita hanya KUDETA karena adanya ketakutan PEMERINTAH, katanya.

Edan tapi ga usah melu edan,...pa Beye !!!

Demonstrasi besar-besaran untuk mengkudeta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bakal dilaksanakan Senin, 25 Maret 2013 ini, sepertinya tak akan terjadi. Juru Bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto mengatakan pemberitahuan yang diajukan Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia adalah kegiatan bakti sosial. “Mereka mengadakan pembagian sembako di halaman kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia,” kata Rikwanto di kantornya, kemarin.

Surat pemberitahuan yang disampaikan Neta S. Pane tersebut ditandatangani Ketua Presidium MKRI Ratna Sarumpaet dan Sekretaris Jenderal, Adhie Massardi. Bakti sosial ini diperkirakan melibatkan 3.000 orang. Kendati menolak menyebutkan jumlah, Rikwanto memastikan ada personel yang diterjunkan untuk mengamankan kegiatan itu.

Adhie Massardi mengatakan perubahan ini dilakukan karena ada tekanan dari berbagai pihak terhadap pengurus majelis. "Banyak teror kepada kami," kata dia. Pembagian sembako, lanjut dia, akan diisi orasi yang isinya menuntut Presiden Susilo mundur.

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto melarang pengurus, kader, organisasi sayap dan organisasi massa yang berafiliasi dengan partainya turut serta dalam unjuk rasa yang bertujuan melengserkan Presiden Yudhoyono. "Kami tetap konsisten dengan jalur konstitusional," kata Prabowo.

Presiden Yudhoyono tak terusik dengan agenda majelis. “Tidak ada pengaruhnya terhadap kegiatan presiden,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparringa. Hari ini, presiden dijadwalkan bertemu Presiden Liberia Ellen Johnson-Sirleaf dan bertolak ke Bali untuk menghadiri High Level Panel of Eminent Persons on Post-2015 Development Agenda

Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia membantah akan melakukan kudeta pada tanggal 25 Maret 2013 mendatang. MKRI mengaku hanya akan meminta pemerintahan SBY-BOEDIONO untuk lengser secara baik-baik.

"Mosok iya kudeta dilakukan oleh kakek-kakek dan nenek-nenek," ujar anggota Presidium MKRI Permadi di bilangan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Jumat 22 Maret 2013. Menurut dia, MKRI tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kudeta bersenjata.

"Kami ini cuma berapa orang sih? Apa iya kami bisa kudeta?" kata Permadi. Politikus Partai Gerindra ini menilai isu kudeta yang ditujukan pada kelompoknya sangat berlebihan.

Ketua Presidium MKRI Ratna Sarumpaet menyebut SBY menyadari kalau dirinya salah. "Dia (SBY) tahu banyak salah, dan dia tahu juga kami tahu kesalahannya," ujar Ratna.

MKRI dalam nanti berencana untuk mendesak Pemerintahan SBY-Boediono turun. "Pemerintah sekarang ini sudah gagal, dan sudah inkonstitusional," kata Ratna.

"Untuk itu kami ingin meminta SBY-Boediono untuk turun secara baik-baik," ujar anggota Presidium MKRI Hatta Taliwang. "Kami mau SBY resign saja jadi presiden," lanjut Hatta.

Sebelumnya, muncul isu akan ada kudeta untuk menggulingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 25 Maret mendatang. Isu kudeta sebenarnya sudah kerap diembuskan pada 2011 dan 2012 lalu. Semuanya tidak pernah terjadi.

Negeri ini Edan tapi ga usah melu edan, pa Beye !!!!

Siapa dibalik AKSI rencana KUDETA 25 Maret 2013

Dipertemuan sore ini dikampung melayu jg dihadiri adhie massardi, ray rangkuti, dan wiranto. koruptor muda Anas sedang konsolidasi dgn Ketua MKRI, Ratna Sarumpaet Cs di Kampung Melayu Kecil untuk demo 25 maret.

Pertemuan AU dgn ratna sarumpaet dikampung melayu py makna artinya AU ingin menjdkan MKRI sbg kendaraan politik dlm demo


AU sangat berharap MKRI pimpinan ratna bisa membiaskan kasusnya, minimal menekan pemerintahan dalam aksi besok. AU bersedia membantu aksi ratna cs 25 maret, dengan harapan poin2 pro anas disuarakan diaksi tersbeut, ratna menyanggupi. dana bantuan anas tadi sore.

Diterima langsung oleh adhie massardi (berapa bantuan yg diberikan ANAS ke pada MKRI utk aksi besok, bisa hubungi saudara erwin usman di nomor 0813284097xxx) , anas juga akan membantu pencitraan aksi MKRI dimedia. ratna sarumpaet berjanji ke anas akan memberikan propaganda kepublik bahwa anas tak bersalah

Kepentingan rakyat yg dibawa MKRI jelas cuma kamuflase saja, mengatasnamakan rakyat tetapi mengandeng koruptor. skrg apa urgensi anas datang ke markas MKRI dikampung melayu, silaturahmi ? NO, kepentingan poltik terhdp pemerintahan. anas menceritakan ke ratna cs bhw kasus yg menderanya adalah kriminalisasi poltik yg dijalankan oleh penguasa ..lucu !

Colaborasi yg bagus antara anas yg merasa "dizalimi" kasusnya dan barisan sakit hati di MKRI hanya melahirkan transaksional yg kotor. Ratna cs ingin intervensi kasus anas dgn "menyerang" pemerintahan dgn isue isue yg tak penting. Demo tak dilarang, tetapi demo yg ditunggangi kepentingan koruptor jelas jadi kelihatan .. kotor. Demo yg dilakukan ratna dan kelompoknya selama ini juga sering anarkis ..

Yach kalo ngga gitu ng masuk berita. 5 tuntutan MKRI, juga tidak jelas, tidak melihat apa yg sdah dilakukan pamerintah ? rezim SBY Boediono dipilih melalui pemilu yg jujur dan adil , apakah MKRI tak bergabung dipartai ? .

Kenapa MKRI tak menggunakan forum rakyat di DPR menyampaikan aspirasi, demo Ratna cs cuma anarkis. Kalo MKRI cuma alat dari kepentingan para koruptor maka demo tak lebih sebagai oase seprti anas menuntut keadilan. Publik sudah cukup cerdas untuk menilai mana demo bayaran dan sarat kepentingan. semoga kita semakin paham agenda terselubung MKRI yg kotor dan tidak pro rakyat ..sekian

Ratna dan adhie massardi adalah typical aktivis yg kalo ngga ada bayaran .. Ngga kerja .. ratna kan punya simpanan Rp.6.5 M (US$ 800,000) 4 tahun lalu kenapa tak buat MKRI waktu itu ?? butuh dana bantuan dari koruptor ?

Selain itu, kader baru HANURA juga terindikasi menyusupi atau memanfaatkan aksi ini untuk menggulingkan pemerintahan SBY-Boediono. HT terindikasi membiayai pergerakan ini yang akan serentak ditanah air.

# dokumen FAB-Indonesia

DEMOKRAT PARTAI TERKORUP SEPANJANG INDONESIA MERDEKA

Sederet Politisi Demokrat mewarnai layar kaca TV dan media Masa beberapa tahun terakhir, slogan anti korupsi yang menjadi tagline partai besutan SBY tersebut tak mampu mengilhami para kadernya. Berikut daftar Politisi yang tersangkut perkara korupsi dari 2009-2014, sudah ditetapkan menjadi tersangka dan di Vonis pengadilan yang berhasil saya rangkum dari berbagai sumber. Dan beberapa diantaranya masih mengajukan proses Banding.

1. Agusrin Najamudin, Gubernur Bengkulu. Dia kader demokrat yang terlilit Dispenda gate atau kasus korupsi dalam penyaluran dan penggunaan dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan PBB/BPHTB di provinsi Bengkulu.

2. Sukawi Sutarip, Walikota Semarang ini asal Partai Demokrat terlibat dugaan penyimpangan APBD 2004 di Semarang, pos dana komunikasi senilai Rp5 miliar.

3. Djufri, Walikota Bukit Tinggi yang juga asal Demokrat terjerat kasus pengadaan tanah untuk pembangunan kantor DPRD dan pool kendaraan sub dinas kebersihan serta pertamanan kota Bukit Tinggi

4. Andrias Palino Popang, Wakil Bupati Tanah Toraja terlibat kasus korupsi anggaran pendapatan dan belanja Tanah Toraja 2003-2004 senilai Rp1,9 miliar. 5. Satono, Bupati Lampung Timur terlilit kasus dugaan penyimpangan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah periode 2005-2008.

5. As’ad Syam, anggota DPR periode 2009-2014 Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi. Ia tersangkut perkara korupsi pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel Sungai Bahar senilai Rp 4,5 miliar saat menjabat Bupati Muaro Jambi. Ia divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Vonis itu merupakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan vonis bebas terhadap As’ad dari Pengadilan Negeri Sengeti pada 3 April 2008.

6. Yusran Aspar, anggota DPR periode 2009-2014 Dapil Kaltim. Ia tersandung korupsi biaya pembebasan tanah kompleks perumahan PNS senilai Rp 6,3 miliar semasa menjabat Bupati Panajam Pser Utara, Kalimantan Timur, periode 2003-2008. Di tingkat kasasi di MA, Yusran divonis bersalah dan harus menjalani hukuman satu tahun enam bulan serta denda Rp 100 juta. Vonis jatuh pada tahun 2009. Vonis itu menggugurkan putusan Pengadilan Negeri Tanahgrogot pada Januari 2008 yang membebaskan Yusran dari dakwaan korupsi.

7. Sarjan Tahir, anggota DPR periode 2004-2009. Ia terlibat dalam perkara suap alih fungsi hutan mangrove untuk Pelabuhan Tanjung Api-api. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonisnya 4,5 tahun penjara.

8. Ismunarso, Bupati Sitobondo, Jawa Timur, periode 2005-2010. Ia tersandung korupsi APBD Kabupaten Situbondo 2005-2007 senilai Rp 43 miliar. Hakim Pengadilan Tindak Pindana Korupsi menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara.

9. Yusak Yaluwo, Bupati Boven Digoel, Papua. Ia terlilit korupsi APBD 2005-2008 dan pengadaan tangker LCT 180 Wambon. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara.

10. Amrun Daulay, anggota DPR periode 2009-2014 Dapil Sumut II. Ia menjadi tersangka dugaan korupsi dalam pengadaan mesin jahit dan sapi impor senilai Rp 25 miliar saat menjabat Dirjen Bantuan Jaminan Sosial dan Departemen Sosial.

11. Nazaruddin, anggota DPR periode 2009-2014 Dapil Jatim IV. Ini yang paling anyar. Ia menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, dengan nilai proyek mencapai Rp 191 miliar.

12. Angielina Sondakh berasal dari Sulawesi utara. Sekarang ini telah ditahan oleh KPK karena dugaan Korupsi Pada pembangunan Wisma Atlet serta di Kementrian pendidikan.
Sampai saat ini masih ada nama kader dari Partai demokrat, yang disebut-disebut oleh media masa dalam beberapa bulan terakhir ini.

SURVEI LSN

Merosotnya suara Demokrat karena persepsi masyarakat menganggap partai ini terkorup. "Dari survei yang dilakukan LSN soal partai terkorup posisi Demokrat naik menjadi 70,5 persen setelah pada Oktober lalu kita survei itu hanya 51,4 persen. Ini mengakibatkan Demokrat mengalami kemerosotan elektabilitas sedangkan oposisi kebanjiran simpati," ujarnya.

Di urutan kedua partai terkorup adalah Partai Golkar. Partai pimpinan Aburizal Bakrie ini mendapat presentase 5,7 persen disusul PKS 4,4 persen.

Selain menyurvei pendapat masyarakat tentang partai terkorup, survei ini juga melakukan survei partai mana yang paling bersih. Dan Partai Hanura menjadi terbersih dengan presentase 13,5 persen. Sementara diurutan kedua ada PDIP dengan presentase 9,2 persen dan Gerindra 8,5 persen.
Survei LSN ini dilakukan pada 1-15 Maret. Survei melibatkan 1230 koresponden yang tersebar di 33 provinsi . Margin of error dalam survei ini sebesar 2,8 persen.