FAB-INDONESIA : BERPIKIR DILUAR KOTAK

Pengajian bulanan yang dilaksanakan FAB-INDONESIA kali ini memberikan wacana kepada anak bangsa untuk berpikir diluar kotak. Berpikir diluar kotak adalah cara berpikir di luar batasan masalah yang ada atau umum nya, cara berpikir ini merupakan berpikir dengan menggunakan perspektif yang baru.

Kotak disini maksudnya adalah sebuah perumpamaan pembatasan diri seseorang yang tau hanya melihat suatu permasalahan yang ada disekitar di dirinya. Definisi berpikir di luar kotak dideskripsikan sebagai suatu cara pikir baru di luar kebiasaan dari cara berpikir yang sebelumnya, cara berpikir yang berbeda dari orang-orang pada umumnya, cara berpikir kreatif, di luar kemampuan diri dan kelompok , dan cara berpikir yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya. Pada intinya, berpikir di luar kotak berarti berani untuk berpikir lebih jauh, tidak terfokus hanya pada apa yang dihadapi dan apa yang biasanya orang pikirkan, tapi untuk bisa berfikir lebih jauh dari kemampuan dan kebiasaan yang ada dan orang-orang pada umumnya.

Bagaimana cara kita bisa "berpikir diluar kotak"...

1. Keluar dari zona aman.

Setiap orang cenderung menikmati dan terbuai akan zona aman yang sudah dimilikinya pada saat ini, namun itu akan menjadi penghalang dari sebuah inovasi. Karena pada saat seseorang menikmati posisinya di dalam kotak yang ia anggap sudah sangat nyaman, ia tidak akan pernah bisa melihat adanya peluang di luar sana untuk menemukan suatu terobosan baru atau sebuah peningkatan atas level hidupnya. Maka itu jika seseorang ingin bisa melihat dan berpikir di luar kebiasaan dan kerangka masalah yang ada, beranikan diri untuk keluar dari zona aman.

2. Tinggalkan keraguan.

Seringkali keraguan berhasil membuat seseorang kembali berpikir di dalam kotak, karena adanya keraguan apakah hal-hal yang ada di luar kotak itu benar akan membawa peningkatan dalam kehidupan, apakah hal-hal di luar kotak bisa memberikan suatu inovasi baru dalam pekerjaan. Keragu-raguan itu harus ditinggalkan, sebab perlu diketahui bahwa tidak ada satupun hal di dunia ini yang tidak memiliki resiko. Jika seseorang ingin mengalami peningkatan dan terobosan dalam hidup, maka selain mulai keluar dari zona aman tersebut, yakinlah untuk memanjat kotak tersebut, dan segeralah keluar dari dalamnya, maka hal-hal baru yang tidak pernah terbayangkan akan ditemui.

3. Dengarkan orang lain, terbuka, dan menerima.

Orang-orang yang berpikir di dalam kotak adalah orang-orang yang tidak pernah mau menerima ide-ide yang bermunculan di sekitarnya. Mereka selalu memandang ide-ide tersebut tidak akan bekerja. Oleh karena itu, seorang yang mau untuk berpikir di luar kotak harus memiliki kerendahan hati untuk membuka dirinya, menerima pendapat dan ide-ide dari orang lain, kemudian mengolah nya dengan cara-cara di luar kerangka berpikir yang pada umumnya.

4. Keterbukaan untuk melakukan hal yang berbeda,dan melakukan suatu hal dengan cara yang berbeda.

Fatwa Albert Einstein mengatakan :

“ Hanya orang-orang gila yang mengharapkan hasil berbeda akan tetapi menggunakan cara-cara yang sama. ”

Oleh karena itu kawan...kemampuan berpikir di luar kotak dibutuhkan, perlu ada keterbukaan untuk berani melakukan cara yang berbeda pada suatu hal dan melakukan hal-hal yang berbeda dari rutinitas dan kebiasaan yang ada.

Semoga Forum Anak Bangsa Indonesia bisa menjadi barometer anak bangsa untuk kehidupan masa depan yang lebih cerah dan lebih baik nantinya.

Perusahaan milik TOMMY WINATA dipercaya pemerintah membangun JEMBATAN SELAT SUNDA

Pengusaha terkenal TOMMY WINATA melalui perusahaannya PT. Jembatan Selat Sunda (JSS) dipercayakan pemerintah untuk membangun jembatan SELAT SUNDA yang menghubungkan Provinsi Lampung dan Banten akan dimulai pada tahun 2014.

Pemerintah bekerja sama dengan grup milik pengusaha Tommy Winata dalam pembangunan Jembatan Selat Sunda.

"Yang memprakarsai itu kelompoknya Pak TW (Tommy Winata). Apa namanya, saya tidak tahu. BUMD Banten dan Lampung bergabung menjadi satu lalu bekerja sama dengan swasta," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di kantor Kementerian Perekonomian, hari ini.

Pemerintah meminta perusahaan milik Tommy Winata untuk menyelesaikan studi kelayakan ekonomi Jembatan Selat Sunda. "Pemrakarsa segera menyelesaikan studi kelayakan dan diberi waktu 24 bulan harus selesai," katanya.

Permintaan pemerintah sesuai perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan segera dibuatkan dalam keputusan presiden. Setelah studi kelayakan rampung, pemerintah, Djoko mengatakan, akan membuka tendernya. "Itu harus segera kami lelang tender investasinya," ujarnya.

Menurut Djoko, meski perusahaan milik Tommy Winata berada dalam konsorsium pembangunan Jembatan Selat Sunda, bukan berarti otomatis sebagai pihak pelaksana. Perusahaan ini tetap harus mengikuti tender terlebih dulu. "Dia nanti tender bersama dengan yang lain," katanya.

Meski demikian, sebagai pemrakarsa, perusahaan Tommy memiliki keuntungan preferensi 10 persen, yaitu bisa menang tender meski harga kemahalan sebesar 10 persen ketimbang tender yang lain. Jika perusahaan Tommy kalah tender, masih memiliki keuntungan lain. "Bisa memilih right to match yang mana," ujarnya.

Pembangunan Jembatan Selat Sunda diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 120 triliun. Namun pemerintah berkomitmen tidak mengeluarkan dana. "Kami mengharapkan tidak ada uang pemerintah sepeser pun yang keluar, itu harapan kami," kata Djoko.

KEPUTUSAN PEMERINTAH memilih PT. JSS

Keputusan tersebut keluar tidak lama setelah Menteri Keuangan Agus Martowardojo terpilih menjadi calon Gubernur Bank Indonesia periode 2013-2018. Agus Marto yang selama ini ngotot memperjuangkan agar ada peran pemerintah dalam studi kelayakan, akan segera lengser dari kursi menkeu.

Selama ini, polemik mengenai kelangsungan proyek jembatan sepanjang 27,4 kilometer ini muncul antara Agus Marto dan Hatta Rajasa. Di satu sisi, Hatta menginginkan agar FS proyek ini diserahkan sepenuhnya ke swasta dengan catatan, pemerintah memberi jaminan proyek.

Di sisi lain, Agus Marto dengan alih-alih khawatir dan ingin lebih hati-hati, meminta ada peran pemerintah dalam FS JSS. Pemerintah ikut dalam pendanaan studi kelayakan. Alasannya agar pemerintah juga dapat mengawasi jika terjadi potensi penyelewengan oleh pihak swasta. Agus mengedepankan prinsip kehati-hatian karena mega proyek ini membutuhkan dana yang sangat besar sekitar Rp 225 triliun.

Persiapan pembangunan proyek ini dimulai tahun ini hingga dua tahun ke depan untuk studi kelayakan dan desain dasarnya. Targetnya, konstruksi awal sudah mulai dilakukan pada 2015 dan memakan waktu 10 tahun. Dengan demikian, jembatan ini baru bisa beroperasi pada 2025 mendatang.

BANK DUNIA LINTAH DARAT BAGI INDONESIA

Satu peristiwa langka telah terjadi. Dua pejabat Indonesia, Menteri PU Djoko Kirmanto dan Gubernur DKI Joko Widodo, secara terbuka menyatakan kejengkelan terhadap Bank Dunia. Keduanya menilai Bank Dunia mengajukan persyaratan yang bertele-tele dan cenderung mendikte ketika memberi pinjaman.

Bank Dunia terlalu dalam mencampuri pelaksanaan Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Mereka mengatur harus begini, mesti begitu. Padahal kita ini ‘bapak’ dari rakyat di bantaran kali tahu bagaimana harus memperlakukan mereka, ujar Jokowi.

Wakil Basuki T Purnama menilai masa pekerjaan JEDI, pengerukan sungai-sungai di Jakarta, yang ditawarkan Bank Dunia terlalu lama yakni lima tahun. Hal ini akan memberatkan sebab bunga utang akan membengkak.

Keduanya mengisyaratkan akan menggunakan sisa lebih anggaran pemrov DKI yang mencapai Rp10 triliun, sebab utang yang ditawarkan Bank Dunia itu hanya sekitar Rp1,25 triliun atau US$139,64 juta.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto juga mendukung keberatan Pemprov DKI sebab Bank Dunia memberi syarat semaunya dan tak masuk akal. “Kami sudah membuat pra kualifikasi, namun mereka mencoret apa yang sudah kami tawarkan,” ujarnya tentang perilaku para kreditur.

Sebetulnya sudah lama dikeluhkan perilaku Bank Dunia, IMF dan lembaga multilateral yang suka mendikte pemerintah penerima pinjaman. Keluhan itu jarang datang dari pejabat pemerintah, kecuali almarhum Presiden Venezuela Hugo Chaves, tetapi dari para ekonom termasuk Joseph Stiglitz dari Universitas Columbia dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat.

Bank Dunia cs memang memberi pinjaman dengan bunga lebih rendah dari bunga pasar dan berjangka panjang, tetapi syarat-syarat yang menyertainya memberatkan. Biasanya syarat itu mendorong diberlakukan perubahan kebijaksanaan ekonomi agar iklim investasi yang lebih liberal, swastanisasi bukan profitisasi BUMN, mengurangi peran negara hingga hanya kepada posisi fasilitator dan membangun perekonomian yang berorientasi ekspor.

Pemberi pinjaman juga mensyaratkan supaya konsultan, peserta tender dan barang serta jasa untuk proyek berasal dari negara pemberi pinjaman. Jadi sekitar 80% jumlah pinjaman kembali ke negara asal.

Sekilas syarat itu positif, namun ternyata lebih banyak dimanfaatkan investor asing. Perekonomian tumbuh tetapi tak berkualitas. Ekspor meningkat tetapi bahan baku utama dan bahan baku penolong diimpor, di sinilah seringkali terjadi pembengkakan harga pembelian barang impor. Alhasil, negara tuan rumah hanya memperoleh manfaat dari penyerapan tenaga kerja dengan upah yang minimal. Eksploitasi yang luar biasa berlangsung di sektor pertambangan. Investor memperoleh keuntungan berlimpah karena selain cost recovery, juga memperoleh belasan bahan tambang ikutan.

Bank Dunia, IMF dan lainnya sejak awal telah menjadi perpanjangan tangan negara-negara kapitalis untuk melakukan penjajahan gaya baru. Ironisnya, hal ini bisa terjadi karena ‘pengertian’ dari para pejabat tuan rumah.

Persis seperti ketika VOC/Belanda menjajah Indonesia. Sesungguhnya tak banyak orang Belanda yang datang, namun mereka bisa menguasai nusantara yang luas ini karena menerapkan politik pecah belah dan banyak penduduk lokal yang mau diajak kerjasama menguras wilayahnya sendiri.

Utang Indonesia ke Bank Dunia hingga akhir Juni 2012 mencapai Rp115,04 triliun. Jumlah ini naik dari akhir 2011 yang nilainya Rp107,73 triliun. Hampir bisa dipastikan utang ini akan bertambah pada 2013. Indonesia sudah masuk jebakan utang. Kabarnya, pinjaman itu kerap mengalami kebocoran hingga sampai 30% dari total pinjaman.

Bila melihat kondisi secara keseluruhan, maka negara-negara penerima bantuan yang mensubsidi negara-negara maju, sebab memberi order proyek di negara-negara penerima bantuan. Maka pantas saja jika jurang kemakmuran antara negara kreditur dan debitur makin lebar.


Keberatan Pemprov DKI dan Kementerian PU memang masuk akal dan wajar. Sayang kurang memperoleh perhatian, padahal sangat penting bagi masa depan bangsa.

Selamat atas PELANTIKAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN periode 2013 -2018

Perjuangan untuk SAYANG 2 belum berakhir, 

justru PELANTIKAN ini adalah awal perjuangan lebih lanjut secara berkesinambungan. 

5 tahun lalu adalah pondasi pembangunan di Sulawesi Selatan, 

kini saatnya menata untuk membangun masa depan rakyat Sulawesi Selatan yang baik lagi.