Mahkamah Konstitusi akan tetapkan KEPUTUSAN KEMENANGAN SYAHRUL YASIN LIMPO sebagai Gubernur Sulawesi Selatan

Gubernur terpilih Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo berharap agar apapun yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang putusan yang digelar, Selasa (26/2/2013) mendatang dapat dihormati serta dihargai.

"Kami berharap seluruh elemen masyarakat Sulsel tanpa terkecuali bisa menghargai apa yang menjadi putusan final MK terhadap sengketa pilkada Sulsel Januari lalu," Kata Syahru Yasin Limpo saat dikonfirmasi, Minggu (24/2/2013).

Diketahui, pelaksaan sidang putusan mengenai sengketa pilkada Sulsel yang dilayangkan oleh pihak pemohon dalam hal ini Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar diagendakan akan berlangsung, Selasa (26/2/2013) sekitar pukul 16.00 wib di MK.

Sehingga diharapkan proses pembacaan putusan sela yang akan dibacakan langsung oleh Ketua MK Mahfud MD bisa berjalan lancar tanpa ada gangguang apapun termasuk riak-riak dari relawan.

"Kita berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar dan damai tanpa ada hambatan apapun. Dan apapun hasil yang diputuskan MK, hal itu bisa diterima oleh pihak manapun termasuk penggugat," ujarnya.

Dia menilai, pada proses pilgub Sulsel lalu, pasangan Sayang tidak hanya menang pada hasil Quick Count yang digelar lembaga survei yakni Jaringan Suara Indonesia (JSI).

Melainkan kemenangan tersebut juga diperkuat dengan adanya hasil perhitungan real count. Baik yang dilakukan tim pemenangannya maupun pihak KPU Sulsel sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Dimana, kata Bupati Gowa dua periode itu, bahwa kemenangan yang diraihnya jauh terpaut dengan suara kandidat atau rival politiknya yang mencapai 500 ribu suara. "Soal hasil itu, MK juga sudah tahu," terangnya.
Mengenai dugaan adanya pelanggaran yang dialamatkan kepada pihak pemenangan bahwa adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan secara sitematis, terstruktur dan massif.

Selaku penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini KPU juga telah menjalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Olehnya itu, Syahrul meminta agar kiranya apa yang menjadi gugatan atau persoalan yang disengketakan tetap menunggu hasil keputusan MK. "Namun yang pasti semuanya bisa menerima apapun hasil akhirnya nanti," ujarnya.

Gubernur Sulsel ini mengatakan, setelah ini, pihaknya akan kembali fokus menjalankan tugasnya sebagai orang nomor satu di Sulsel.

Karena dirinya menilai bahwa apa yang dikerjakan selama ini merupakan untuk kepentingan rakyat. Dia juga menilai, kemenangan yang ia peroleh beberapa waktu lalu merupakan kemenangan rakyat Sulsel atau kemanangan kita semua. "Karena itu apapun yang menjadi hasil akhir lusa, jangan ada pihak yang gontok-gontokan, karena tujuan kita hanya satu yakni demi kepentingan rakyat Sulsel," tandasnya.

Idris Manggabarani menguat di lintas partai Calon Walikota Makassar

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel, membuka kesempatan kepada siapa saja bakal kontestan Pilwali Makassar 2013 yang ingin mengendarai PKS.

Sampai saat ini, PKS sementara mengantongi beberapa kader yang ingin maju Pilwali Makassar. Yakni, legislator PKS DPRD Sulsel Ariady Arsal dan Jafar Sodding, legislator PKS DPRD Kota Makassar Iqbal Abdul Djalil disapa Ije dan Mudzakkir Ali Jamil disapa Muda.

"Masih terbuka semua peluang kader eksternal sepanjang belum ada keputusan dari partai," kata Ketua DPW PKS Sulsel, Andi Akmal Pasluddin di Kantor DPRD Sulsel, Makassar, Senin (25/2/13).

Selain mengantongi kader internal, Andi Akmal yang juga Wakil Ketua DPRD Sulsel ini, mengakui, pihaknya sudah ada komunikasi dengan bakal kontestan ekternal. Yakni Idris Manggabarani dan Endong Patompo. Kedua bakal calon eksternal PKS ini masing-masing kader Demokrat Sulsel.

"Iya, termasuk nama-nama yang telah disebut oleh teman-teman Makassar itu (Idris dan Endong)," kata Akmal yang juga caleg PKS DPR RI 2014 ini.

Akmal menyampaikan, saat ini, PKS Sulsel tengah membahas hasil survei internal soal kader PKS yang akan diusung. Selain pertimbangan hasil survei, kader yang akan diusung PKS juga sesuai dukungan para kader PKS lainnya dan keinginan pengurus "rumah tangga" PKS.

"Sementara kami lagi pertimbangkan semua hasil survei dan suara kader dan struktur," ujar Andi Akmal.

Teriakan sumbang dari ISTANA

“Sampaikan kepada Lapindo, kalau janji ditepati. Kalau main-main dengan rakyat, dosanya dunia akhirat. Sampaikan. Mari kita bertanggung jawab apa yang kita lakukan di Tanah Air ini demi rakyat kita, demi masa depan kita,” kata Presiden. Ini pernyataan aneh dan ayam di kandang saja bisa terkejut. Apa pasal?

SBY yang sedang belepotan dengan ambruknya popularitas Partai Demokrat merasa perlu mengeluarkan pernyataan yang heboh. Sesuai dengan nasihat tim komunikasi kepresidenan yang dipimpin oleh Fox Indonesia, SBY harus melakukan serangan frontal ke partai-partai lain. Kalau selama ini yang digunakan sebagai corong adalah Ahmad Mubarok, Ruhut Sitompul, Saan Mustopa, bahkan Marzuki Alie, kini Fox Indonesia menilai teriakan orang-orang itu tidak efektif mendongkrak popularitas Partai Demokrat. Justru karena teknik komunikasi publik mereka termasuk kelas zaman dulu yang dimodifikasi menjadi seolah modern, maka rakyat menjadi antipati.

Apa latar belakangnya tiba-tiba SBY berani melawan Aburizal Bakrie? Perhitungan SBY rupanya adalah perhitungan waktu yang tinggal setahun menuju pemlihan umum legislative dan pemilu presiden setelahnya. Serangan SBY ini sebagai pengingat akan kebiadaban Lapindo yang telah ditetapkan sebagai bencana dan Lapindo tidak bersalah. Berkenaan dengan kewajiban Lapindo membayar ganti rugi Rp. 800 milyar tersebut sebenarnya bukan urusan SBY.

Namun SBY memiliki kewajiban untuk membuat nama buruk secara politis terhadap Golkar. Perhitungan untuk memerketuh Satgas Partai Koalisi juga tidak penting dan jelas tidak akan ditanggapi oleh Bambang Soesatyo. Apa yang disampaikan oleh SBY terkait ganti rugi Lapindo bukanlah urusan SBY dan negara. SBY bukan juga CEO Lapindo.

SBY dikipasi oleh Fox Indonesia bahwa elektabilitas Golkar tertinggi dengan lebih dari 20 persen sementara Partai Demokrat terpuruk pada angka 8 persen. Dan pengamat maupun manusia manapun tahu bahwa elektabilitas Golkar jangan dibiarkan melenggang sendiri sementara PD tertinggal. Namun, SBY tak akan mampu menurunkan elektabilitas Golkar dan PDIP yang tengah menyusun kekuatan secara masif. Sementara PD justru tengah dilanda prahara. Maka tindakan pengalihan dan serangan terhadap Golkar ini tak akan membuahkan hasil apa-apa kecuali kejengkelan Golkar.

Jika Golkar marah, kasus Anas Urbaningrum akan digeret ke arah tali jeratan terhadap pejabat partai baik yang rendah maupun yang tinggi. Pengaruh Golkar di seluruh sisi pemerintahan dan lembaga negara apapun, yudikatif, eksekutif dan legislatif tetap sangat dominan. Maka sindiran dan singgungan SBY terhadap Lapindo adalah tindakan gegabah. SBY melakukan politik pencitraan kuno - untuk mengalihkan issue di rumah sendiri, maka menyerang dan mengalihkan asap ke rumah tetangga belum tentu berhasil. Sekarang orang bisa mengenali mana emas, mana sampah.

Dan, dengan pencitraan apapun rakyat telah tahu mana omongan yang tulus, bicara bohong, gaya bahasa macam apapun akan dikenali oleh rakyat paling bodoh sekalipun. Fox Indonesia sudah kalah oleh LSI-nya Muzani atau apapun yang dikerjakan oleh LSM level kecamatan. Dan, omongan SBY tentang tanggung jawab dunia akhirat adalah omongan semacam pepesan kosong: SBY harus menyampaikan kepada para kader dan koruptor atau calon koruptor di dalam partai demokrat agar tak melakukan korupsi.

Anak mantan PRESIDEN PKS diperiksa KPK dalam kasus SAPI

Saksi kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi Ridwan Hakim tidak mengungkapkan materi pemeriksaannya, seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/2/2013). Ridwan, anak Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin, diperiksa KPK selama kurang lebih lima jam.

"Pertanyaannya biasa saja," ujar Ridwan, setelah dicecar wartawan soal materi pemeriksaan. Dia pun tidak bersedia menjawab apakah pertanyaan KPK terkait dengan Kementerian Pertanian. "Nanti saja," tepis dia.

Ridwan yang mengenakan kaus hitam dan celana hitam bahkan mengaku tidak ingat jumlah pertanyaan yang diajukan KPK. Dia yang didampingi seorang pria berbaju putih itu langsung masuk ke dalam mobil Fortuner hitam bernomor polisi B 1045 SJD.

KPK memeriksa Ridwan sebagai saksi karena dia dianggap tahu seputar kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi. Panggilan pemeriksaan Ridwan hari ini merupakan yang kedua, setelah dia mangkir dari panggilan pertama, dua pekan lalu.

Pada pemanggilan pertama, Ridwan tidak datang karena sudah terbang ke Turki satu hari sebelum dikenakan pencegahan. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas sebelumnya mengungkapkan, Ridwan berperan dalam bisnis daging sapi yang tengah disidik KPK ini.

KPK, ujar Busyro, mengkaji masalah kartel daging sapi dan salah satu hasil kajian mendapatkan keterlibatan partai tertentu di masalah tersebut.

Masalah bisnis kartel daging sapi ini sudah dikaji KPK. Hasil kajian itu antara lain menyebutkan ada dugaan partai tertentu yang bermain dalam bisnis daging sapi ini. "Bisnis kartel ini pelaku bisnisnya sangat mengandalkan patrolnya. Tidak perlu orang expert (ahli), " kata Busro.

Menurut Busyro dalam bisnis kartel, kaidah hukum dan agama diterjang. "Yang penting adalah lobi-lobi, siapa yang nyuap. Bisnis bidang ini adalah bisnis kartel berkaitan dengan importasi," ujar Busyro beberapa waktu lalu.

Dalam kasus dugaan korupsi impor daging sapi, KPK menetapkan Luthfi dan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Tiga orang selain Luthfi yang menjadi tersangka adalah teman dekat Luthfi, Ahmad Fathanah, serta dua direktur PT Indoguna Utama, Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi.

Luthfi bersama-sama Fathanah diduga menerima Rp 1 miliar dari Juard dan Arya terkait kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama. Sesuai informasi dari KPK, Ridwan diduga berperan sebagai penyambung lidah dari pihak swasta ke Luthfi.

Selain Ridwan, KPK juga mencegah beberapa orang lain, yakni Komisaris PT Indoguna Utama, Soraya Kusuma Effendi, Dirut PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman, dan Denni P Adiningrat dari swasta. KPK juga mencegah tiga orang lain dari pihak swasta, yakni Ahmad Zaky, Rudy Susanto, dan Jerry Roger.
KPK juga sudah meminta keterangan dari beberapa saksi lain, antara lain Ahmad Zaky, ajudan Luthfi yang bernama Abduh, Maria Elisabeth Liman, Yofa, Sabam, dan Imron. KPK juga memeriksa Luthfi, Arya, Juard, dan Fathanah untuk saling bersaksi satu sama lain.