STOP RAKYAT MAKAN NASI " kata Darmin Nasution

Ngeri melihat pernyataan Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution : sebaiknya rakyat Indonesia mengurangi konsumsi nasi.Negeri Indonesia yang kaya raya nan makmur, hanya seolah menjadi cerita dongeng anak cucu kita kelak nantinya.

Pejabat negeri ini seolah sudah sempoyongan memperbaiki negeri ini, bukannyha mencari solusi atas permasalahan tetapi malah menginginkan mengorbankan rakyat Indonesia.

Bicara soal inflasi di Indonesia, kata Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution bahwa ada kaitannya dengan demand side soal budaya makan.

Darmin Nasution mengungkapkan konsumsi per kapita masyarakat Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, khususnya beras.

Berkaitan hal ini, Darmin Nasution berharap budaya makan nasi perlahan harus mulai dikurangi dengan mengganti misalnya umbi-umbian, roti atau sayur-sayuran. Sebab, tingginya konsumsi nasi, Indonesia terpaksa terus mengimpor beras karena jumlah produksi dalam negeri tidak memenuhi tinggi kebutuhan masyarakat.

Darmin Nasution juga mengatakan bahwa inflasi Indonesia terus menerus berada di level 4%, sedangkan Filipina sekitar 3%-4% dan inflasi Malaysia serta Thailand justru lebih rendah yakni 2%-3%.

"Kalau Indonesia tidak bisa memperbaiki kondisi inflasi di tahun-tahun mendatang, maka saat ASEAN Community nanti Indonesia akan kalah dengan negara lain," pungkas Darmin. 

sumber : http://www.kabarmakassar.com/ekobis/item/4078-gubernur-bi-kurangi-konsumsi-nasi.html

Penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan Untuk Kota MAKASSAR

Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan untuk kategori kedisiplinan dan ketertiban masyarakat dalam berlalu-lintas.

"Kita semua hanya berusaha untuk berbuat maksimal dan kalaupun ada penghargaan yang kami terima berarti itu hasil dari kerja keras yang dilakukan sama semua pihak dalam menjalankan roda pemerintahan ini," ujarnya usai menerima penghargaan di Jakarta, Senin.

Penghargaan yang diraihnya itu merupakan yang ke-163 selama dirinya menjabat sebagai Wali Kota Makassar dan penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan EE Mangindaan.

Ilham Arief Sirajuddin didampingi Kepala Dinas Perhubungan Chaerul Andi Tau mengatakan, raihan piala wahana tata nugraha berkat partisipasi masyarakat yang sadar berlalu lintas.

Pemerintah Kota Makassar dalam menyiapkan sarana dan prasarana infrastruktur serta menyosialisasikan tata cara berlalu lintas yang baik dan benar itu banyak dibantu oleh pihak kepolisian serta pihak-pihak lainnya yang terkait.

Chaerul menambahkan, penilaian Kementerian Perhubungan itu menandakan pengguna jalan, masuk dalam standar kategori baik karena warga masih patuh aturan dan rambu lalu lintas di antara beberapa kota besar. 

"Kami banyak terbantu oleh pihak kepolisian serta pihak-pihak lainnya dan hanya dengan seperti itu kita bisa mengatur lalu lintas serta mengubah perilaku masyarakat," katanya.

Menurutnya, trofi dan penghargaan ini pernah diraih Makassar pada 2006 lalu dan dalam rentang waktu enam tahun tersebut, Makassar tidak pernah lagi meraihnya karena kalah bersaing dengan kota-kota besar lainnya.

"Setelah enam tahun berlalu, akhirnya kita mampu memperoleh penghargaan ini. Itu artinya, ada motivasi yang besar yang kami lakukan bersama-sama dengan pihak kepolisian untuk menata dan mengubah perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Tidak mudah memang karena untuk mengubah perilaku itu dibutuhkan waktu yang cukup lama," imbuhnya.

Menteri Perhubungan EE Mangindaan dalam sambutannya mengatakan, fungsi transportasi adalah urat nadi perekonomian, sehingga pihaknya salut dan berterima kasih kepada penerima penghargaan karena turut meningkatkan kelancaran transportasi serta ikut meningkatkan roda perekonomian.

sumber:http://makassar.antaranews.com/berita/46927/walikota-makassar-raih-penghargaan-dari-kemenhub

DIALOG ANAK BANGSA : SEPUTAR POLEMIK REKOMENDASI GOLKAR di PILWALI MAKASSAR

Polemik seputar Rekomendasi Calon Golkar untuk PILWALI MAKASSAR yang akan digelar September nanti, terjawab sudah. Dalam dialog  Forum Anak Bangsa di salah satu tv lokal SulSel yang dihadiri oleh Nurdin Halid selaku Korwil Pemenangan Golkar Sulawesi, Firdaus Muhammad selaku pengamat politik dan Yudistira Ardy Rukka selaku Ketua Umum Forum Anak Bangsa-Indonesia.

Dalam diskusi live tersebut, terjawab sudah siapa bakal calon usungan GOLKAR dan terjawab sudah polemik opini yang terjadi selama ini. Surat ketetapan dari DPP yang ditandatangani oleh Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum dan Idrus Marham selaku Sekjen Partai Golkar.

Dua hari sebelumnya dilakukan penyerahan rekomendasi tersebut disaksikan 10 pimpinan kecamatan (pincam) Golkar se-Kota Makassar termasuk Supomo dan keluarga besarnya serta tim pemenangannya yang dikomandoi Tan Malaka Guntur.

"Saya tegaskan sama sekali DPP tidak ada intervensi apapun kepada Supomo untuk menunjuk Kadir sebagai wakilnya," tegas Nurdin.

Menurutnya, penetapan Kadir untuk mendampingi Supomo sudah sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku di partai.

"Jadi sekali lagi saya ingatkan, Demi Allah tidak ada intervensi saya dalam hal ini. Justeru pada saat penetapan calon pendamping Supomo saya tidak ada di kantor DPP," terang Nurdin.

Dia menjelaskan, meski dirinya memiliki kewenangan penuh dalam menandatangani penentuan pasangan Supomo, namun karena dirinya tak ingin dinilai otoriter maupun nepotisme, maka yang bertandatangan dalam rekomendasi tersebut adalah Sekjen DPP Idrus Marham dan Ketua Umum Abu Rizal Bakri.

"Saya tidak ingin ada konflik interest yang terjadi di Golkar apalagi dituding nepotisme. Makanya saya menarik diri dalam penetapan tersebut," katanya.

Mantan Ketua AMPI Sulsel ini menjelaskan, penetapan calon wakil Supomo diakuinya berdasarkan usulan Ketua DPD II Golkar Makassar.

"Penetapannya pun dinilai sudah sesuai mekanisme partai. Baik secara objektif dan subjektif. Termasuk salah satunya keberpihakan sebelum adanya keputusan," katanya.

Terkait tidak dilibatkannya DPD I Golkar Sulsel, Nurdin mengatakan tidak ada masalah jika tidak dilibatkan. Menurutnya, beberapa daerah juga seperti itu.

“Tidak masalah, boleh dilibatkan boleh juga tidak. Karena memang sesuai juklak dikatakan calon mengusulkan nama,“ jelasnya.

Nurdin mengatakan, tidak ada kaitan antara penetapan Kadir dan dirinya sebagai kakak kandung Kadir. Semua sudah berjalan sesuai dengan mekanisme.

“Di Golkar memang sudah terbisa menghadapi konflik antar internal, apalagi ada pihak yang tidak terakomodir keinginannya. Namun setelah ada penetapan ataupun keputusan dari DPP, semua harus patuh dan tunduk. Jadi jika ada pihak yang tidak terima silakan minggir dari Golkar," pungkasnya.

Menanggapi telah diterbitkannya SK rekomendasi DPP mengenai calon pendamping Supomo,  Kadir Halid yang ditemui di tempat sama membenarkan hal itu.

"Baru saja saya terima SK. Kenapa selama ini saya tidak banyak komentar karena rekomendasi ini yang saya tunggu," katanya sambil bersyukur atas terpilihnya sebagai pendamping Supomo.

Kendati demikian, Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel ini belum bersedia memperlihatkan nomor rekomendasi tersebut lantaran suratnya dalam keadaan tersegel dengan amplop putih.

Dia mengatakan, hari ini juga dirinya akan menggelar jumpa pers perihal penetapan serta terpilihnya sebagai pendamping Supomo.

"Hari ini saya akan perlihatkan ke publik nomor surat rekomendasinya. Ini bertujuan agar seluruh pihak tidak lagi menganggap rekomendasi tersebut palsu," tegas legislator Sulsel ini.

Tanggapan hal sama dikemukakan KETUA UMUM FAB-INDONESIA, yang akrab dipanggil YAR mengatakan : GOLKAR ini partai yang seksi, dan selalu diperbincangkan. Apabila terjadi riak internal, itu hanya intrik sesaat. tetapi kalau rekomendasi sudah dikeluarkan maka semua kader harus patuh terhadap aturan partai.

Terlepas dari semua itu, belajar dari kasus Bone dan Takalar, hasil akhir dari polemik itu adalah KEMENANGAN PARTAI GOLKAR.Selain itu pula, Makassar justru akan lebih dipertahankan, karena kemenangan GOLKAR 5 tahun lalu sebesar 67%, tandas YAR.

Auditor:FABI

TERINDIKASI PENCUCIAN UANG, DANA PEMENANGAN ILHAM AZIZ DI PILGUB SULSEL

Uang hasil pencucian tersangka kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan pencucian uang Ahmad Fathanah mengalir ke rekening DPW PKS Sulawesi Selatan yang diduga untuk kampanye Ilham pada Pilkada Sulsel.

“Dana kemenangan waktu pilgub lalu tidak masuk ke rekening AF (Ahmad Fathanah). Saat tahu dana yang ditransfer ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) itu dari pencucian uang AF dari penyidik, saya kaget,” kata Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin usai diperiksa KPK sekitar enam jam di gedung KPK, Jakarta, Senin (6/5).

Ilham adalah Calon Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) yang berpasangan dengan Azis Qahhar Mudzakkar dengan diusung oleh Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Patriot, Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan), Partai Penegak Demokrat Indonesia (PPDI), dan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) pada bulan Januari 2013.

Namun, Ilham kalah dari pasangan petahana nomor urut dua Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang, sedangkan Fathanah adalah orang dekat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

“Tidak ada bantuan, PKS adalah partai pengusung, kami juga memberi biaya pemenangan. Jadi, tidak ada PKS memberikan uang,” tambah Ilham yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulsel.Ilham mengaku mengenal Fathanah sebagai sesama orang Makassar.

“Saya sudah kenal sebagai orang Makassar, dan tahu dia dekat dengan petinggi jadi minta dijembatani, dia kan tokoh besar di Sulsel,” ungkap Ilham.

Artinya, menurut Ilham, dia tidak kenal dekat dengan Fathanah dan baru tahu Fathanah terkait dengan kasus pencucian uang saat diperiksa KPK.

“Fathanah yang mengenalkan ke PKS, dia mengirim (uang) ke DPW PKS, tapi aliran dana ke saya tidak ada, besaran uangnya silakan tanya ke DPW-nya,” jelas Ilham.

KPK sebelumnya juga telah menyita mobil Honda Jazz warna putih bernomor polisi B 15 VTA dan jam tangan mewah buatan Swiss merek Chopard senilai Rp70 juta yang diberikan Fathanah kepada model majalah Vitalia Sesha.

Selain kepada Vitalia Sesha, Fathanah juga diketahui memberikan uang Rp20 juta dan 1.800 dolar AS kepada artis Ayu Azhari. Uang tersebut sudah dikembalikan oleh Ayu pada hari Jumat (3/5).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yaitu Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah, dua orang direktur PT Indoguna Utama yang bergerak di bidang impor daging yaitu Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi dan Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman.

Fathanah bersama Lutfi Hasan disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait kewajibannya.

Keduanya juga dikenai pasal melakukan pencucian uang dengan sangkaan melanggar Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 UU No. 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Elizabeth, Juard, dan Arya Effendi diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara.

Juard dan Arya ditangkap KPK setelah menyerahkan uang senilai Rp1 miliar kepada Fathanah. KPK sudah menyita uang tersebut yang merupakan bagian nilai suap yang seluruhnya diduga mencapai Rp40 miliar dengan perhitungan “commitment fee” per kilogram daging adalah Rp5.000 dengan PT Indoguna meminta kuota impor hingga 8.000 ton.

Pengacara Luthfi, Mohammad Assegaf, mengakui bahwa kliennya pernah berdiskusi dengan Mentan Suswono, Ahmad Fathanah, Maria Elisabeth Liman, dan mantan Ketua Umum Asosiasi Benih Indonesia Elda Devianne Adiningrat untuk membahas kuota impor daging sapi. Pertemuan dilakukan pada bulan Januari 2013 di Hotel Aryaduta Medan.