WOOOOOOWWWW....HEBATNYA KORUPSI di MAKASSAR

Ditengah gerakan pemberantasan korupsi yang tengah gencar digalakkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tak menyurutkan niat para koruptor untuk merampok uang rakyat. Meski para koruptor satu per satu telah dikirim ke hotel prodeo, tak menjadi ancaman serius bagi para koruptor terus menerus membuat negeri ini ke jurang kebangkrutan.

Akhir-akhir ini media ramai memperbincangkan soal bidikan Abraham akan mengusut tuntas mega skandal korupsi pimpinan DPW Partai Demokrat tersebut. Melalui juru bicara KPK Johan Budi, telah berupaya melengkapi alat bukti untuk memperkuat tuntunan terhadap kasus-kasus Korupsi di Makassar

Korupsi yang dilakukan di Makassar bukan lagi gosip-gosip yang hanya beredar di kalangan terbatas. Kini publik sulsel telah mencium bau busuk perampokan keuangan rakyat, bahkan elemen masyarakat sipil telah berkali melakukan unjuk rasa .

Kasus PDAM Makassar

Perusahaan air minum itu (seakan) menjadi ATM oknum untuk memuaskan nafsu koruptif. Diduga kerugian negara dari kasua PDAM berkisar Rp 520 miliar, bahkan oleh  banyak kalangan diperidiksi itu hanya angka minimum saja.

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dilansir beberapa media, telah menemukan kerugian negara dalam kasus kerjasama PDAM dengan perusahaan mitra kerja sama PDAM. Perusahaan mitra itu adalah PT Traya, PT Bahana Cipta, PT Multi Engka Utama, dan PT Baruga Asrinusa Development.

Berdasarkan hasil audit BPK, kerja sama antara PDAM dan PT Traya negara mengalami kerugian sekitar Rp38,168 miliar. Kerja sama PDAM dengan PT Bahana Cipta dalam pengembangan instalasi pengolahan air (IPA) V Somba Opu sebesar Rp455,25 miliar. Kerja sama itu dinilai tidak sesuai ketentuan dan merugikan perusahaan. Kerja sama PDAM selanjutnya yang merugikan perusahaan adalah pengembangan sistem penyediaan air minum atas pengoperasian IPA Maccini Sombala tahun 2012-2036 dengan nilai investasi Rp69,31 miliar, antara PDAM dengan PT Multi Engka Utama.

 

Kasus Korupsi PIP

Kasus pembebasan lahan kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, ditaksir merugikan negara senilai Rp 10 miliar lebih. Proyek pembebasab lahan kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) menelan anggaran Rp. 54 M. kasusu ini bermula dari pembebasan lahan untuk pembangunan kampus PIP seluas 74 Hektar, niat untuk memamajukan pendidikan menyisahkan tragedi korupsi yang dilakukan para aparatur pemkot Makassar. Singkat cerita, 14 dari 74 hektar lahan yang dibebsakan diantaranya adalah milik Pemkot Makassar

Dana Rp 54 M pun selanjutnya dicairkan ke 31 warga kompensasi ganti rugi lahan dari pembebasan lahan kampus calon pelaut tersebut. Untuk lahan Pemkot Makassar seluas 14 hektar mendapatkan kompensasi ganti rugi sebanyak Rp 14,5 Milyar disimpan di rekening Mandiri Lurah Untia, Ardianyah. Seharusnya uang negara hasil kompensasi aset pemkot itu tidak seharusnya dipegang oleh seorang lurah, hal itu terungkap berdasarkan ekspos perkara yang dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri Makassa

 

Atas penyelewengan keuangan negara tersebut, akhinya direktur Politeknik Ilmu Pelayaran MakassarAgus Budi Hartono, Kepala Unit Teknologi Informatika Politeknik Kasman, Camat Biringkanaya Zulkifli Nurdin, dan Lurah Untia Aridansyah Rahman menjadi pesakitan.

 

Publik pun dibuat terhenyak, bagaimana mungkin pejabat selevel lurah dan camat berani berbuat dan menyimpan uang negara di rekening pribadi tanpa arahan pihak berwenang. Bagaimana mungkin Ilham sebagai pemegan otoritas di Pemkot Makassar tak mengetahui penyelewengan keuangan merugikan rakyat. Tentu tak masuk akal kiranya pejabat level bawah begitu berani melangkah tanpa perintah atau arahan dari atasan yang berwenang

Kasus korupsi pembebasan lahan CCC

Kasus korupsi pembebasan lahan pembangunan gedung CelebesCoenvention center (CCC) yang diduga melibatkan walikota Makassar, kerugian negara mencapai Rp 3,4 miliar. Dalam kasus pembebasan lahan gedung termegah di Makassar itu diketuai oleh Ilham selaku Ketua Panitia Tim 9

Ilham Arief Sirajuddin, diduga kuat terlibat dan pihak yang harus bertanggungjawab dalam proses pembebasan lahan CCC bersam tim sembilan lainya . Tim sembilan ini sendiri beranggotakan 10 pejabat yang bertanggung jawab pembebasan lahan seluas 6 hektare di Jl Daeng Patompo, Makassar untuk pembangunan gedung Celebes Convention Center (CCC), tahun 2005 silam

Kasus ini sebetulnya kasus lama menyeret walikota Makassar, kasus ini lama mengendap di Kejati sekian lama. Penyidik kejaksaan telah melakukan pemeriksaan terhadap Beberapa orang dari tim sembilan dan beberapa pihak. Namun hingga saat ini penyidik kejaksaan belum menyentuh ketua tim sembilan. Ilham Arief Sirajuddin tau persis proses pembebasan lahan yang diduga milik negara yang diatasnamakan kepada Hamid Rahim Sese dan dijual kepada negara hingga menimbulkan kerugian negara.

Korupsi pengadaan mesin penyulingan air bersih di Pulau Barang Lompo

Kasus ini mencuat setelah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar membangun mesin penyulingan air asin menjadi air tawar di Pulau Barrang Lompo, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar pada tahun 2008 hingga 2009. Proyek itu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Makassar tahun 2008 sebesar Rp 1,2 miliar. Setelah proyek terbangun, warga pulau Barran Lompo tidak menikmati fasilitas air bersih. Adapun kerugian negara dalam kasus ini senilai Rp 300 juta

Kasus korupsi lainya yang juga diduga melibatkan Pejabat kota Makassar diantaranya: Korupsi pembangunan gedung Kantor Bea dan Cukai Makassar Total anggaran proyek mencapai Rp 1,3 miliar. Korupsi proyek pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor pekerjaan sarana umum sebesar Rp 2,6 M, Korupsi dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2010 di SMPN 27 Makassar senilai Rp.500jt, Kasus korupsi pembangunan 700 kios Pasar Pabaeng-Baeng Kerugian negara senilai Rp 1 M, Korupsi Penerimaan Pajak Retribusi Reklame Dispenda

Kasus diatas yang melibatkan Pejabat di kota Makassar, telah mendapat pemberitaan luas baik di media lokal Makassar, maupun media nasional dan telah menjadi pergunyingan di warung kopi.

Semoga Abraham Samad sebagai KETUA KPK, juga bisa membumi hanguskan KORUPSI di KAMPUNG sendiri.